Praktik Collaborative Governance: Analisis Fenomena Policy Implementation Gap terhadap Upaya Pelestarian Tradisi Gondang Naposo di Kabupaten Samosir

Harahap, Aqsal Mulia and Amin Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D. (2023) Praktik Collaborative Governance: Analisis Fenomena Policy Implementation Gap terhadap Upaya Pelestarian Tradisi Gondang Naposo di Kabupaten Samosir. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Gondang naposo merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama, dan sudah menjadi salah satu budaya lokal yang khas dari suku Batak Toba yang berada di Kabupaten Samosir. Dengan tradisi gondang naposo yang masih dilaksanakan oleh masyarakat adat sampai saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Samosir melihat adanya potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wisata Kabupaten Samosir melalui perkenalan budaya lokal milik suku Batak Toba ke para wisatawan, sekaligus mengupayakan pelestarian budaya agar tetap terus eksis di tengah pesatnya arus perkembangan. Berdasarkan pengamatan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Samosir menginisiasikan sebuah kolaborasi dengan aktor lain untuk merealisasikannya. Seperti praktik collaborative governance pada umumnya, aktor-aktor yang terlibat di dalam kolaborasi tentunya memiliki kepentingan-kepentingan yang harus terakomodir, serta peran-peran yang menunjang kolaborasi untuk mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data digunakan wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran para stakeholder yang terlibat dalam praktik collaborative governance, untuk mengetahui bentuk implementasi stakeholder, dan menganalisis fenomena policy implementation gap yang terjadi di dalam kolaborasi. Dalam praktiknya, aktor yang terlibat di dalam kolaborasi terdiri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir, Dewan Kesenian Kabupaten Samosir, dan masyarakat adat. Proses kolaborasi yang terbangun didasari oleh dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak yang berupa umpan balik untuk diadaptasi menjadi penentuan langkah kolaborasi kedepannya. Meskipun kolaborasi yang terbentuk berjalan dengan baik, keberlanjutan dari kolaborasi tidak dapat terealisisasi, karena tidak terpenuhinya kepentingan pemerintah sebagai leading sector dan kolaborasi dihentikan secara sepihak, sehingga menimbulkan sebuah fenomena policy implementation gap di dalamnya. Maka dari itu, keberlanjutan tidak dapat dijamin, walaupun dalam dinamikanya, proses-proses kolaborasi yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip collaborative governance karena pada dasarnya berhasil atau tidaknya kolaborasi tetap ditentukan oleh leading sector dari kolaborasi.

English Abstract

Gondang naposo is a tradition that has existed for a long time, and has become one of the unique local cultures of the Batak Toba tribe in Samosir Regency. With the gondang naposo tradition that is still practiced by indigenous peoples today, the Samosir Regency government sees the potential to increase the economic growth of Samosir Regency through the introduction of the Batak Toba local culture to tourists, while also trying to preserve the culture so that it remains relevant in the midst of rapid development. Based on this observation, the Samosir Regency government initiated a collaboration with other actors to realize it. As is the case with collaborative governance practices in general, the actors involved in the collaboration must have interests that must be accommodated, as well as roles that support the collaboration to achieve its goals. This study uses a descriptive qualitative approach. For data collection techniques, interviews, observations, documentation, and literature studies were used. This study aims to determine the roles of stakeholders involved in collaborative governance practices, to determine the form of stakeholder implementation, and to analyze the phenomenon of policy implementation gap that occurs in collaboration. In practice, the actors involved in the collaboration consist of the Samosir Regency Tourism and Culture Office, the Samosir Regency Arts Council, and indigenous peoples. The collaborative process that was built was based on the dynamics of collaboration, collaborative actions, and impacts in the form of feedback to be adapted into determining the direction of collaboration in the future. Although the collaboration that was formed went well, the sustainability of the collaboration could not be realized, because the interests of the government as the leading sector were not met and the collaboration was unilaterally terminated, thus causing a phenomenon of policy implementation gap within it. Therefore, sustainability cannot be guaranteed, even though in its dynamics, the collaborative processes that run in accordance with the principles of collaborative governance because basically the success or f

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523110105
Uncontrolled Keywords:	Gondang Naposo, Policy Implementation Gap, Pelestarian-Gondang Naposo, Policy Implementation Gap, Preserve
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	soegeng Moelyono
Date Deposited:	24 Apr 2024 01:15
Last Modified:	24 Apr 2024 01:15
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218491

Text (DALAM MASA EMBARGO) Aqsal Mulia Harahap.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item