Implementasi Ketentuan Kewenangan Izin Sita Barang Bukti Yang Berbeda Wilayah Hukum Dengan TKP Pada Pengadilan Negeri Kepanjen

Okfida, Iga (2023) Implementasi Ketentuan Kewenangan Izin Sita Barang Bukti Yang Berbeda Wilayah Hukum Dengan TKP Pada Pengadilan Negeri Kepanjen. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Implementasi Ketentuan Kewenangan Izin Sita Barang Bukti Yang Berbeda Wilayah Hukum Dengan TKP Pada Pengadilan Negeri Kepanjen. Hal tersebut dilatarbelakangi karena Adapun dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP dan Point 21.2 Buku II yang mengatur tentang kewenangan izin sita barang bukti yang berbeda wilayah hukum dengan tempat terjadinya tindak pidana memiliki makna yang berbeda sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan permohonan izin sita terhadap barang bukti yang berbeda wilayah hukum dengan tempat terjadinya tindak pidana. Rumusan masalah tesis ini adalah (1) Bagaimana penerapan ketentuan kewenangan izin sita barang bukti yang berbeda wilayah hukum dengan tempat terjadinya tindak pidana pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan (2) Apa implikasi Penerapan Ketentuan Kewenangan Izin Sita Barang Bukti yang berbeda wilayah hukum dengan tempat terjadinya tindak pidana pada Pengadilan Negeri Kepanjen. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terkait penerapan dan implikasi penerapan ketentuan kewenangan izin sita barang bukti yang berbeda wilayah hukum dengan tempat terjadinya tindak pidana pada Pengadilan Negeri Kepanjen. Untuk menganalisis permasalahan tesis ini, teori-teori yang akan dijadikan pedoman analisis adalah teori Keadilan, Teori Kemanfaatan, Tori kepastian hukum, Teori Kewenangan, dan Teori Sistem Peradilan Pidana. Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis empiris yang terdiri dari pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian tesis ini, penulis menyimpulkan bahwa Penerapan Pasal 38 ayat (1) KUHAP dan Point 21.2 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Terknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Kepanjen menimbulkan ketidakpastian hukum Implikasi dari penerapannya menimbulkan multitafsir bagi aparat penegak hukum terutama penyidik dalam mengajukan permohonan izin sita ke pengadilan negeri yang seharusnya berwenang, sehingga tidak mewujudkan nilai keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum.

English Abstract

This research topic departed from the matter specified in Article 38 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure and Point 21.2 of Book II regulating the authority to confiscate an evidential object not obtained from the same jurisdiction where the crime took place. Such an evidential object carries different meanings, leading to legal uncertainty and multi-interpretation among law enforcers to obtain a permit to seize the object concerned. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the implementation of the provision of the authority to confiscate an evidential object obtained not from the jurisdiction of the crime scene in the District Court of Kepanjen and (2) the implication of the implementation of the provision regarding the authority to get the permit to confiscate the evidential object in the District Court of Kepanjen. This research also analyzes the implementation of the provision of the authority concerned and its implications. To begin with, justice, benefit, legal certainty, and criminal judicial system theories were set as the basis of the analysis. The juridical-empirical methods along with the socio-juridical approaches were also used to investigate the problem. The research results reveal that the implementation of Article 38 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure and Point 21.2 of Book II of the Guidelines of Administrative Techniques and the Techniques of General and Special Criminal Judicature in the District Court of Kepanjen has sparked legal uncertainty and multi-interpretation among law enforcers, particularly enquirers in submitting the application of a permit to confiscate an object to the District Court that holds the authority. Thus, it fails to bring about the value of justice, benefit, and legal certainty.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	062301
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	22 Apr 2024 08:44
Last Modified:	22 Apr 2024 08:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218423

Text (DALAM MASA EMBARGO) IGAOKFIDA.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item