Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Bank Tanpa Izin Dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Hanif, Hanif (2023) Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Bank Tanpa Izin Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai korban tindak pidana bank tanpa izin dalam perspektif Keadilan restoratif. Korban tindak pidana bank tanpa izin tidak memiliki pengaturan perlindungan hak-hak khusus yang diatur dalam undang undang tentang perlindungan saksi dan korban dan juga dalam Undang-Undang tentang perbankan. Proses penegakan hukum tindak pidana bank tanpa izin melalui pendeketan restoratif memiliki kekurangan, karena proses penyelesaian perkara tindak pidana perbankan melalui pendekatan restoratif hanya melibatkan terduga pelaku tindak pidana dan Otoritas Jasa Keuangan, Sehingga hal ini bertentangan pada prinsip dasar keadilan restoratif yang berfokus pada perdamaian semua pihak dalam menyelesaikan perkara. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: 1. Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai korban tindak pidana Bank tanpa izin ditinjau dari perspektif keadilan restoratif ? dan 2. Bagaimana Alternatif pengaturan mengenai pemberian hak kepada masyarakat sebagai korban dalam tindak pidana bank tanpa izin melalui mekanisme keadilan restoratif ? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dam pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan didapat dari studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan yaitu secara sistematis dengan menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan Pasal yang satu dengan Pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan. Dari hasil peneilitian metode diatas, penulis memperoleh hasil jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hak hak yang dimiliki korban tindak pidana bank tanpa izin belum diatur secara rinci dalam undang undang tentang perbankan, serta tidaka adanya keterlibatan dari korban tindak pidana bank tanpa izin untuk turut serta menentukan perkara tindak pidana perbankan akan diselesaikan tanpa proses pemidanaan ataupun tetap pada proses pemidanaan. Selain itu perlu adanya penambahan pasal khususnya yang mengatur hak hak korban tindak pidana perbankan dalam undang undang tentang perbankan dan penambahan keterlibatan korban dalam pasal 37D Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Sektor Jasa Keuangan.

English Abstract

In this thesis, the author addresses the issue of legal protection for the community as victims of unauthorized bank crimes from a restorative justice perspective. Victims of unauthorized bank crimes do not have specific provisions for the protection of their rights in laws governing the protection of witnesses and victims, nor in banking laws. The enforcement process for unauthorized bank crimes through a restorative approach has shortcomings because the resolution of banking crime cases through a restorative approach only involves suspected perpetrators and the Financial Services Authority. This contradicts the fundamental principles of restorative justice, which focus on achieving peace for all parties involved in resolving the case. Based on the above, this paper formulates the following research questions: 1. How is the protection and fulfillment of the rights of the community as victims of unauthorized bank crimes viewed from the perspective of restorative justice? and 2. What are the alternative regulations regarding the granting of rights to the community as victims in unauthorized bank crimes through restorative justice mechanisms? This paper employs a juridical-normative method with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are obtained from literature studies and internet research. The analytical technique used is systematic, involving the interpretation of laws by connecting one article to another within a legal framework. From the results of the above research methods, the author concludes that the rights of victims of unauthorized bank crimes are not detailed in banking laws, and there is no involvement of these victims in determining whether banking crime cases will be resolved without prosecution or remain in the prosecutorial process. Additionally, there is a need for the addition of specific articles that regulate the rights of victims of banking crimes in banking laws and the involvement of victims in Article 37D of Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector and Article 9 of Government Regulation Number 5 of 2023 on the Investigation of the Financial Services Sector.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	22 Apr 2024 08:38
Last Modified:	28 Aug 2024 09:31
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218422

Text (DALAM MASA EMBARGO) Hanif.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Actions (login required)

View Item