Harmonisasi Hukum Pengelolaan Keuangan Haji Di Indonesia

Widya Ramadhan, Fadhli (2024) Harmonisasi Hukum Pengelolaan Keuangan Haji Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan terkait harmonisasi hukum pengelolaan keuangan haji di Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH) dan Undangundang Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU). Hal yang melatarbelakangi keinginan Penulis untuk mengangkat topik tersebut yakni adanya disharmoni definisi Penyelenggaraan Ibadah Haji, disharmoni definisi BPIH, disharmoni definisi Bipih, dan juga disharmoni dalam aspek kelembagaan dan keuangan haji. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana urgensi harmonisasi hukum pengelolaan keuangan haji di Indonesia? (2) Bagaimana konsep harmonisasi hukum pengelolaan keuangan haji di Indonesia? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu dengan menentukan isi dan makna dari UU PKH dan UU PIHU. Penulis mengaitkan isi dari kedua undang-undang tersebut dengan teori, doktrin, maupun pendapat dari para ahli hukum guna menemukan letak disharmoni hukum pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Penulis menemukan bahwa urgensi diperlukannya harmonisasi hukum pengelolaan keuangan haji di Indonesia yaitu adanya disharmoni dari aspek substansi hukum, kelembagaan, dan keuangan haji. Disharmoni tersebut menyebabkan implikasi dari segi asas pembentukan peraturan perundangundangan, dari segi kinerja BPKH, dan menyebabkan berkurangnya kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan konsep harmonisasi UU PKH dan UU PIHU menggunakan metode kodifikasi hukum guna menciptakan suatu payung hukum terkait pengelolaan keuangan haji yang komprehensif. Konsep kodifikasi hukum tersebut menimbulkan implikasi dilihat dari aspek keberlakuan UU PKH dan UU PIHU serta dari aspek substansi hukum, kelembagaan, dan keuangan haji.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the harmonization of Hajj financial management laws in Indonesia contained in the Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management (PKH Law) and the Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of the Hajj and Umrah Pilgrimage (PIHU Law). The reasons behind the author's desire to raise this topic are disharmony in the definition of the Hajj pilgrimage, disharmony in the definition of BPIH, disharmony in the definition of Bipih, and also disharmony in the institutional and financial aspects of the Hajj. Based on this, the author raises the problem formulation as follows: (1) What is the urgency of harmonizing the law on Hajj financial management in Indonesia? (2) What is the concept of legal harmonization for Hajj financial management in Indonesia? This thesis uses a normative juridical method with statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The legal material obtained was analyzed using descriptive analytical analysis techniques, namely by determining the content and meaning of the PKH Law and the PIHU Law. The author links the contents of the two laws with theories, doctrines and opinions from legal experts in order to find the location of the legal disharmony in managing Hajj finances in Indonesia. From the research that has been carried out using the method above, the author obtained answers to the problem formulation that has been formulated in this research. The author found that the urgency of the need for legal harmonization of Hajj financial management in Indonesia is that there is disharmony in the legal, institutional and financial substance aspects of Hajj. This disharmony has implications in terms of the principles of forming laws and regulations, in terms of BPKH's performance, and causes a reduction in the benefit of Muslims in Indonesia. Based on this, the author proposes the concept of harmonization of the PKH Law and the PIHU Law using the legal codification method to create a legal umbrella regarding comprehensive Hajj financial management. The concept of legal codification has implications from the aspects of the implementation of the PKH Law and the PIHU Law as well as from aspects of the legal, institutional and financial substance of the Hajj.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	22 Apr 2024 08:14
Last Modified:	22 Apr 2024 08:14
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218415

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fadhli Widya Ramadhan.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item