“Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/Pn. Ban; Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn; Putusan Nomor 3/Pid.Sus – Anak/2022/Pn Malang)”.

Siagian, Nurul Inayah and Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H., Ph.D. (2024) “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/Pn. Ban; Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn; Putusan Nomor 3/Pid.Sus – Anak/2022/Pn Malang)”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis membahas mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap unsur pembelaan terpaksa pada Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/Pn. Ban, Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, serta Putusan Nomor 3/Pid.Sus – Anak/2022/Pn Malang. Pembelaan terpaksa diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembenar dalam ajaran hukum pidana. Bahwa pada umumnya ketika suatu perkara masuk ke pengadilan dan perkara tersebut terdapat pembelaan terpaksa maka akan diajukan oleh Penasihat Hukum sebagai salah satu argumentasi yang dibangun dalam nota pembelaan (pledoi). Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat permasalahan tentang: 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa dalam putusan Nomor: Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/Pn. Ban, Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, serta Putusan Nomor 3/Pid.Sus – Anak/2022/Pn Malang dan 2) Bagaimana Hakim menentukan ada atau tidaknya pembelaan terpaksa Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/Pn. Ban, Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, serta Putusan Nomor 3/Pid.Sus – Anak/2022/Pn Malang. Penulisan karya tulis ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, serta pendekatan kasus. Adapun untuk menunjang keabsahan karya ini bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang Penulis terapkan dalam karya tulis ini adalah melalui interpretasi gramatikal, teologis dan sistematis. Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/Pn. Ban Hakim mempertimbangkan bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Pelaku Anak merupakan noodweer berkesesuaian dengan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga anak lepas dari segala tuntutan pidana. Sedangkan dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan anak bukan merupakan noodwer dan nooedwer exces sehingga Pelaku Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan tidak adanya alasan pembenar. Bahwa pertimbangan hakim terhadap pasal 49 KUHP juga didasarkan dengan pendapat R.Soesilo tentang kategori perbuatan yang merupakan pembelaan terpaksa. Namun, dalam Nomor: 3/Pid.Sus – Anak/2022/Pn Malang hakim tidak mempertimbangkan adanya unsur pembelaan terpaksa. Tetapi hanya mengakui bahwa anak merasa panik dan hendak membela diri sebagai hal meringankan terdakwa. Apabila dikaji kembali hal tersebut tidak berkesesuaian dengan pasal 49 KUHP yang mensyaratkan bahwa apabila seseorang telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa maka dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan adanya alasan pembenar.

English Abstract

In this thesis, the author discusses the basis for the judge's decision of the element of forced defense in Decision Number 4/Pid.Sus - Anak/2016/Pn Ban; Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn and Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Mlg. Forced defense is regulated in Article 49 of the Criminal Code. Forced defense is one of the justification reasons in the criminal law. That generally when a case enters to the court and there is a forced defense, it will be submitted by the Legal Counsel or lawyer as one of the arguments built in the memorandum of defense (pledoi). Therefore, the judge must consider the pledoi of juridical consideration that was contained in a good and correct decision. Based on this, this paper raises issues about: 1) What is the basis for the judge's consideration of forced defense in Decision Number 4/Pid.Sus - Anak/2016/Pn Ban; Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn and Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Mlg, and 2) How does the judge determine whether or not there is a forced defense in Decision Number: Decision Number 4/Pid.Sus - Anak/2016/Pn Ban; Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn and Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Mlg. The writing of this paper is a type of normative juridical research using a statutue approach, analytical approach, and case approach. To support the validity of this thesis, the legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials obtained by conducting literature studies and internet studies. The analysis technique that the author applies in this paper is through grammatical, theological and systematic interpretation. From the results of the above research, the author concludes that in Decision Number: 4/Pid.Sus-Anak/2016/Pn. Ban, the judge considered that the forced defense carried out by the child perpetrator was noodweer in accordance with Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code so that the child was released from all criminal charges. Whereas in Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn the judge considered that the child's actions did not constitute noodwer and nooedwer exces so that the Child Offender must be held accountable for his actions due to the absence of justification. The judge's consideration of Article 49 of the Criminal Code is also based on the opinion of R.Soesilo regarding the category of actions that constitute forced defense. However, in Number: 3/Pid.Sus - Anak/2022/Pn Malang the judge did not consider the element of forced defense. However, he only acknowledged that the child felt panic and wanted to defend himself as a mitigating circumstance for the defendant. When reviewed, this is not in accordance with Article 49 of the Criminal Code which requires that if a person has fulfilled the element of forced defense, he cannot be held accountable for his actions due to the existence of justification.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010043
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	25 Apr 2024 07:37
Last Modified:	25 Apr 2024 07:37
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218185

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nurul Inayah Siagian.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item