“Urgensi Pengaturan Hukum Urun Dana Efek Berbasis Sistem Security Token Offering (STO) Di Indonesia Untuk Menjamin Kepastian Hukum”.

Baihaki, Imam and Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H., and Ranitya Ganindha, S.H., M.H. (2024) “Urgensi Pengaturan Hukum Urun Dana Efek Berbasis Sistem Security Token Offering (STO) Di Indonesia Untuk Menjamin Kepastian Hukum”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat isu tentang ketidaklengkapan hukum terhadap pengaturan urun dana efek berbasiskan sistem Security Token Offering (STO) di Indonesia. Urun dana efek STO adalah metode baru dalam crowdfunding yang menggunakan teknologi blockchain yang diklaim dapat memberikan efektivitas serta mengurangi resiko dalam berinvestasi di dalamnya. Meskipun perkembangan STO telah terjadi di negara-negara lain, Indonesia belum mempunyai pengaturan khusus mengenai STO yang dapat memunculkan berbagai resiko: ketidakpastian hukum serta potensi kerugian terhadap pihak-pihak yang terlibat. Penulis menarik isu ini, sebagai Upaya dalam mencegah ilegalitas STO di Indonesia serta memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam STO. Berdasarkan latar belakang di atas, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Urgensi Pengaturan Urun Dana Efek Berbasis Sistem Security Token Offering (STO) yang berkepastian hukum Di Indonesia? (2) Bagaimana Kerangka Hukum Pengaturan yang tepat pada Urun Dana Efek Berbasis Sistem Security Token Offering (STO) Di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum? Kemudian penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi deskriptif, sistematis dan komparatif. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis berkesimpulan bahwa STO adalah konsep penggalangan dana yang lebih aman dan sebagai skema terbaik dalam penggalangan dana berbasiskan blockchain. Namun, kurangnya regulasi hukum yang mengatur STO mengakibatkan kurangnya perlindungan investor terhadap skema tersebut. Selama ini pemerintah Indonesia melalui OJK hanya mengatur Urun Dana Efek yang berbasiskanteknologi informasi melalui POJK 57/2020 yang tidak mengatur secara lebih lanjut mengenai STO. Terdapat beberapa resiko dalam STO yaitu, resiko hukum dan legalitas; resiko teknologi; serta potensi resiko hukum perdagangan security token. STO juga dapat menjadi akselerator dalam perkembangan teknologi blockchain di Indonesia, serta dapat memberikan kemudahan akses permodalan bagi UMKM yang berniat untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, pengaturan hukum urun dana efek STO menjadi hal yang penting demi terwujudnya kepastian hukum, keamanan investor dan mendorong kemajuan ekonomi. Kerangka hukum dalam urun dana efek berbasiskan STO dibentuk dengan mengombinasikan POJK 57/2020 dan peraturan STO negara Singapura. Kerangka hukum ini mencakup pengaturan security token, pengaturan mengenai ekstra-territorial STO, aspek para pihak dalam STO, aspek mekanisme pelaksanaan STO, serta ketentuan sanksi dalam STO. Kepastian hukum urun dana efek berbasiskan STO akan meminimalisir resiko investor dalam berinvestasi dalam STO, sehingga hak-hak investor dapat terpenuhi dan terjaga.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the legal vacuum in regulating Security Token Offering (STO)-based fund raising in Indonesia. STO-based fund raising is a new method in crowdfunding schemes that uses blockchain technology and security tokens, which are claimed to provide effectiveness and minimize risks in investing. Although STO development has occurred in other countries, Indonesia does not yet have specific regulations regarding STO, which can lead to various risks, legal uncertainty, and potential losses for those involved. Therefore, the author raises this issue in order to prevent STO illegality in Indonesia and provide legal certainty for those involved in STO. Based on the background above, this thesis raises the problem formulation, which is: (1) What is the urgency of regulating securities offerings based on the Security Token Offering (STO) system that has legal certainty in Indonesia? (2) What is the appropriate legal framework for regulating securities offerings based on the Security Token Offering (STO) system in Indonesia to ensure legal certainty? The thesis uses a normative juridical research method with a statue approach, comparative approach, and analytical approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials that will be analyzed using descriptive, systematic, and comparative interpretation techniques. Based on the problem formulation above, the author concludes that STO (Security Token Offering ) is a more stable concept of fundraising and is considered the best scheme for blockchain-based fundraising. So far, the Indonesian government, through the OJK, only regulates internet based securities crowdfunding POJK 57/2020 which does not further regulate STOs. There are several risks in STO, namely, legality risks; technology risk; as well as potential legal risks in trading security tokens. However, the lack of legal regulation governing STO results in investor protection vulnerability to such schemes. Therefore, the regulation of STO fund raising becomes an urgent matter to create legalcertainty, investor protection and promote economic and technological progress in Indonesia. The legal framework for STO-based fund raising is established by combining regulations on POJK 57/2020 and Singapore's STO regulations. This legal framework covers the regulation of security tokens, regulation of extra-territorial STO, aspects of parties involved in STO, mechanisms of implementing STO, as well as provisions for sanctions in STO. Legal certainty for STO-based fund raising will minimize investor risks in investing in STO schemes, thereby ensuring that the rights of investors are fulfilled and safeguarded.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010037
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	24 Apr 2024 08:09
Last Modified:	24 Apr 2024 08:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218169

Text (DALAM MASA EMBARGO) Imam Baihaki.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item