Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Atas Praktik Manipulasi Pasar Berdasarkan Prinsip Perdagangan Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Nabila, Fathin and Moch. Zairul Alam, S.H., M.H, (2024) Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Atas Praktik Manipulasi Pasar Berdasarkan Prinsip Perdagangan Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai ketidaklengkapan pengaturan pelaksanaan atas pemberian sanksi praktik manipulasi pasar yang tercantum pada UU PPSK sebagai perubahan UU Pasar Modal. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan megenai sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku meliputi sanksi pidana dan sanksi administratif. Namun, terdapat kecenderungan dalam pemberian sanksi administratif dan tidak adanya satupun kasus yang berhasil dibawa hingga ke ranah pengadilan. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu yang pertama adalah bagaimana analisis pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku praktik manipulasi pasar berdasarkan prinsip perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi pemodal?, dan yang kedua adalah bagaimana pengaturan yang tepat terkait pemberian sanksi atas praktik manipulasi menurut Financial Services Act 2012 di Inggris? Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach ) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) terhadap peraturan di Inggris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik bahasan penelitian. Analisis bahan hukum yang dilakukan pada penelitian menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan komparatif.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh bahwa OJK cenderung menggunakan pemberian sanksi administratif kepada pelaku praktik manipulasi pasar meskipun pemberian sanksi administratif juga tidak memperhatikan prinsip wajar dan prinsip melindungi pemodal. Pemberian sanksi administratif juga dinilai tidak memberikan efek jera dan menimbulkan potensi praktik manipulasi pasar terus terjadi. Berbeda dengan negara Inggris yang telah menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non litigasi. Serta negara Inggris mampu memberikan pemberian sanksi tidak terbatas hanya pada sanksi administratif, namun hingga pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku praktik manipulasi pasar.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues regarding the incompleteness of the implementation arrangements for sanctioning market manipulation practices listed in the UU PPSK as an amendment to the UU Pasar Modal. The provisions explain the sanctions that can be given to the perpetrators including criminal sanctions and administrative sanctions. However, there is a tendency to impose administrative sanctions and none of the cases have been successfully brought to court. Based on the problems described, the problem formulation in this thesis is the first is how the analysis imposition sanctions by the Financial Services Authority against perpetrators of market manipulation practices based on the principles of regular, fair, efficient securities trading, and protecting investors?, and the second is how the appropriate arrangements related to sanctioning manipulation practices according to the Financial Services Act 2012 in United Kingdom?. The research used normative juridical method with statute approach and comparative approach to UK regulations. Data collection in this research was carried out by collecting primary and secondary legal materials through literature studies, namely by reviewing literature and laws and regulations relevant to the topic of research. The analysis of legal materials conducted in the research uses grammatical, systematic, and comparative interpretation methods. Based on the results of the research, the author finds that OJK tends to use administrative sanctions against perpetrators of market manipulation practices even though the provision of administrative sanctions also does not pay attention to the fair principle and the principle of protecting investors. Administrative sanctions are also considered not to provide a deterrent effect and create the potential for market manipulation practices to continue to occur. In contrast to the UK which has implemented a dispute resolution mechanism both litigation and non-litigation. And the UK is able to provide sanctions not limited to administrative sanctions, but up to the provision of criminal sanctions against perpetrators of market manipulation practices.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010033
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	23 Apr 2024 07:23
Last Modified:	23 Apr 2024 07:23
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218137

Text (0524010032) Fathin Nabila.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item