Satria, Dwi Benny and Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H., (2024) Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pengemudi Kendaraan Tertentu Berpenggerak Motor Listrik Di Kota Yogyakarta (Studi Di Dinas Perhubungan Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai maraknya fenomena penggunaan dari sepeda listrik dan sejenisnya khususnya di Kota Yogyakarta. Dengan berkembangnya teknologi dan pesatnya produksi dari sepeda listrik, membuat orang tertarik untuk membeli kendaraan tersebut yang pada akhirnya digunakan sebagai penunjang kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya waktu dari penggunaan kendaraan tertentu berpenggerak motor listrik tersebut banyak kasus yang merugikan baik bagi pengemudi maupun pengguna jalan yang berada di kawasan trotoar. Mengingat kendaraan listrik itu sendiri tidak memiliki spesifikasi yang sama seperti kendaraan konvensional, maka dari itu banyak kasus seperti pejalan kaki yang tersenggol oleh pengendara kendaraan listrik. Kota Yogyakarta sendiri merupakan kawasan yang padat akan penduduk dan wisatawan yang berkunjung, seiring dengan berjalannya waktu bahkan di kawasan Sumbu Filosofi saat ini banyak orang yang memiliki jasa persewaan sepeda listrik yang dioperasikan pada kawasan pejalan kaki. Berdasarkan kasus tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengesahkan dasar hukum mengenai penggunaan dan larangan terhadap kendaraan tertentu berpenggerak motor listrik, sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam Peraturan Wali Kota tersebut telah menyebutkan mengenai larangan dan sanksi, apabila terdapat masyarakat ataupun orang yang menyewakan kendaraan tertentu berpenggerak motor listrik yang melanggar ketentuan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memiliki 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan sanksi administratif terhadap pengemudi dan pihak persewaan kendaraan tertentu berpenggerak motor listrik di Kota Yogyakarta? (2) Apa hambatan dan upaya dari dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja Kota Yogyakarta dalam penegakan sanksi administratif terhadap pengemudi dan pihak persewaan kendaraan tertentu berpenggerak motor listrik di Kota Yogyakarta? Adapun pada penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian socio legal , dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan melalui kegiatan wawancara bersama dengan Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas Dishub Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwasanya dalam hal ini penulis mendapatkan hasil atas jawaban pada permasalahan yang ada. Bahwasanya sanksi administratif berupa teguran lisan dan pengamanan barang bukti sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Wali Kota tersebut di atas masih belum memberikan efek jera kepada masyarakat dan pemilik dari persewaan sepeda listrik. Adapun alasan yang mendasari hal tersebut adalah, masyarakat lokal maupun wisatawan masih belum memahami bahwa sudah terdapat larangan bahwa sepeda listrik tidak boleh digunakan di jalan raya maupun pada kawasan trotoar. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melakukan penegakan hukum terhadap sanksi administratif dalam hal ini melakukan koordinasi kepada instansi terkait, mengadakan sosialisasi, dan melakukan penertiban apabila masih ada yang melanggar. Kemudian dari Pemerintah Kota Yogyakarta nantinya akan melakukan evaluasi terkait peraturan yang berlaku, berdasarkan hal yang terjadi di lapangan dan masukan dari masyarakat.
English Abstract
In this research, the author raises issues regarding the rampant phenomenon of the use of electric motor-driven vehicles, especially in the city of Yogyakarta. With the development of technology and the rapid production of electric bicycles, people are interested in buying these vehicles which are ultimately used to support daily activities. However, along with the development of time from the use of certain electric motor-driven vehicles, many cases are detrimental to both drivers and road users who are in the sidewalk area. Given that the electric vehicle itself does not have the same specifications as conventional vehicles, there are many cases such as pedestrians being nudged by electric vehicle drivers. Yogyakarta City itself is an area that is densely populated with residents and visiting tourists, over time even in the Sumbu Filosofi area today many people have electric bicycle rental services that are operated on pedestrian areas. Based on this case, the Yogyakarta City Government passed a legal basis regarding the use and prohibition of certain electric motor-driven vehicles, as contained in the Yogyakarta Mayor Regulation Number 71 of 2022 concerning the Use of Certain Vehicles Using Electric Motor Drives. In the regulation, the Mayor has mentioned the prohibitions and sanctions, if there are people or people who rent out certain electric motordriven vehicles that violate the provisions. Based on the foregoing, the author has 2 (two) problem formulations as follows: (1) How is the enforcement of administrative sanctions against drivers and rental parties of certain electric motor-driven vehicles in Yogyakarta City? (2) What are the obstacles and efforts of the transportation office and the Yogyakarta City pamong praja police unit in enforcement of administrative sanctions against drivers and rental parties of certain electric motor-driven vehicles in Yogyakarta City? As for the writing of this thesis, the socio legal research method is used, using a sociological juridical approach. The data obtained is then analyzed using data collection techniques, which are carried out through interviews with the Head of the Road Transport and Traffic Safety Division of the Yogyakarta City Transportation Office, the Head of the Enforcement of Laws and Regulations Division of the Yogyakarta City Pamong Praja Police Unit, to the public and tourists visiting Yogyakarta City. Based on the results of the research conducted by the author, that in this case the author gets the results of the answers to the existing problems. That administrative sanctions in the form of verbal warnings and securing evidence as contained in Article 3 paragraph (4) of the Mayor's Regulation above still do not have a deterrent effect on the public and owners of electric bicycle rentals. The underlying reason for this is that local people and tourists still do not understand that there is a prohibition that electric bicycles cannot be used on roads and sidewalks. Therefore, the Regional Apparatus that carries out law enforcement against administrative sanctions in this case coordinates with related agencies, conducts socialization, and carries out enforcement if there are still violators. Then the Yogyakarta City Government will later evaluate the applicable regulations, based on what happens in the field and input from the community.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0524010032 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 23 Apr 2024 07:23 |
| Last Modified: | 23 Apr 2024 07:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218133 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Dwi Benny Satria.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |