Analisis Yuridis Tentang Tindakan Indonesia Membatasi Impor Produk Baja Bukan Paduan Dari China Taipei Dan Vietnam Berdasarkan Prinsip Safeguard.

Maharani, Dhaniswara and Prof.Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum (2024) Analisis Yuridis Tentang Tindakan Indonesia Membatasi Impor Produk Baja Bukan Paduan Dari China Taipei Dan Vietnam Berdasarkan Prinsip Safeguard. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini membahas tentang sengketa perdagangan antara Indonesia dengan Vietnam dan China Taipei dimana sengketa bermula ketika Indonesia melakukan tindakan pengamanan terhadap impor Produk baja bukan paduan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan untuk melindungi produk sejenis domestik dari banyaknya produk impor yang berpotensi merusak keberlangsungan industri dalam negeri. Penetapan peraturan ini membuat Vietnam dan Wilayah China Taipei merasa Indonesia sudah melanggar ketentuan WTO mengenai penerapan tindakan pengamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang muncul adalah apa yang mendasari tindakan Indonesia membatasi impor produk baja bukan paduan dari China Taipei dan Vietnam serta apakah tindakan tersebut dibenarkan oleh ketentuan hukum ekonomi internasional tentang tindakan pengamanan (safeguards). Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang dibuat menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konsep serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deduktif dengan menguraikan sebuah hal secara general sebelum mengambil kesimpulan yang lebih khusus. Dengan menggunakan metode diatas, ditemukan jawaban dari rumusan masalah diatas bahwa tindakan Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan sebagai dasar dari pengenaan safeguards, berdasarkan pasal 1 Perjanjian tentang Safeguard, berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap produk canai lantaian yang terbuat dari besi atau baja bukan paduan, dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dari KPPI didapat data bahwa telah terjadi serious injury terhadap industri baja dan besi dalam negeri selama 3 tahun berturut-turut sehingga jika tidak dilakukan tindakan safeguard maka industri dalam negeri akan menderita kerugian cukup besar. Berdasarkan ketentuan WTO, meskipun alasan yang digunakan Indonesia memang dibenarkan WTO, tetapi kebijakan tersebut bukanlah tindakan safeguards yang sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan rekomendasi WTO, Indonesia diharuskan merubah Peraturan Menteri Keuangan tersebut sesuai dengan rekomendasi dan keputusan yang diberikan.

English Abstract

This thesis discusses the trade disputes between Indonesia, Vietnam, and Chinese Taipei. The dispute began when Indonesia implemented protective measures against the import of non-alloy steel products based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 137.1/PMK.011/2014 concerning the Imposition of Import Duty Safeguard Measures on Rolled Iron or Non-Alloy Steel Flooring Products to protect similar domestic products from the potential harm caused by a significant influx of imported goods. The enactment of this regulation led Vietnam and the Chinese Taipei Region to believe that Indonesia had violated the WTO regulations regarding the implementation of safeguard measures. Given this background, the emerging problem statement is centered on what prompted Indonesia's actions to restrict the import of non-alloy steel products from Chinese Taipei and Vietnam, and whether these actions are justified under international economic laws concerning safeguard measures. This thesis presents normative juridical research conducted using legislative, conceptual, and case-based methodologies. The legal materials obtained were analyzed using deductive analytical techniques, involving the general description of a matter before arriving at more specific conclusions. By using the above method, it is found that the answer to the problem formulation above is that the action of the Government of Indonesia by issuing Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 137.1 / PMK.011 /2014 concerning the Imposition of Import Duties on Safeguard Measures against Imports of Flat-rolled Products made of Iron or Non-alloy Steel as the basis for the imposition of safeguards, based on article 1 of the Agreement on Safeguards, in the form of Import Duties on Safeguard Measures against flat-rolled products made of iron or non-alloy steel, was carried out based on the results of an investigation from KPPI obtained data that there had been serious injury to the domestic steel and iron industry for 3 consecutive years so that if no safeguard measures were taken, the domestic industry would suffer considerable losses. Based on WTO provisions, although the reasons used by Indonesia are indeed justified by the WTO, the policy is not a safeguards action in accordance with the provisions. Based on WTO recommendations, Indonesia is required to amend the Minister of Finance Regulation in accordance with the recommendations and decisions given.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010031
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	23 Apr 2024 07:23
Last Modified:	23 Apr 2024 07:23
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218128

Text (DALAM MASA EMBARGO) DHANISWARA MAHARANI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item