Efektivitas Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri (Studi Di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri)

Sektiaji, Daffa Medio Febriansyah Putra and Dr. Djumikasih, S.H., M.H (2023) Efektivitas Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri (Studi Di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas terkait efektivitas penyelesaian sengketa transaksi e-commerce yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Transaksi e-comerce memudahkan masyarakat selaku konsumen guna melakukan pemenuhan kebutuhannya. Dalam prosesnya ternyata menimbulkan sengketa yang dialami oleh konsumen itu sendiri. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hadir guna membantu penyelesaian sengketa tersebut. Namun, kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sendiri masih kurang maksimal. Kemudian juga, masih banyak konsumen yang belum mengetahui keberadaan serta fungsi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dapat membantu menyelesaikan sengketa e-comerce. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama mengenai Bagaimana efektivitas Pasal 52 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Kota Kediri?; Apa faktor yang menjadi penghambat konsumen dalam menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Kediri?; Bagaimana upaya dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Kediri?. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan empiris sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Kediri yang pernah melakukan transaksi e-commerce. Sedangkan sampelnya merupakan masyarakat Kota Kediri yang pernah mengalami sengketa transaksi e-commerce. Hasil penelitian ini adalah (1) pasal 52 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa transaksi e-commerce di Kota Kediri belum efektif; (2) Faktor penghambat penyelesaian sengketa di BPSK Kota Kediri terbagi menjadi dua. Faktor hukum terdiri dari Regulasi yang kurang lengkap; Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan Aspek penerapan asas fiksi hukum. Sedangkan, faktor Non-hukum terdiri dari Permasalahan Sumber Daya Manusia; dan Respon Masyarakat Terhadap BPSK Kota Kediri.

English Abstract

This study examines the effectiveness of the Consumer Dispute Resolution Agency in settling e-commerce transaction disputes. E-commerce transactions make it easier for consumers to meet their needs. It turns out that in the process, it causes disputes that consumers themselves have to deal with. The Consumer Dispute Resolution Agency is here to assist consumers in resolving these issues. However, the presence of the Consumer Dispute Resolution Agency is still unsatisfactory. Furthermore, many consumers are unaware of the existence and operation of the Consumer Dispute Resolution Agency, which can assist in resolving e-commerce problems. As a result, the research’s problem in this research are as follows: (1) What is the effectiveness of Article 52 letter (g) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Consumer Dispute Resolution Agency as an alternative dispute resolution in the City of Kediri; (2) What factors disrupt consumers in resolving disputes through the Consumer Dispute Resolution Agency in Kediri City; and (3) What are the Consumer Dispute Resolution Agency's efforts to overcome difficulties in resolving disputes. This study used Juridical Empirical research with a sociological empirical technique. This study's population consists of Kediri citizens who have participated in e-commerce transactions. The result of this research are (1) Article 52 letter (g) of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection. The Consumer Dispute settlement Agency is not yet an effective alternative for resolving e-commerce transaction issues in Kediri City; (2) There are two impediments to dispute settlement in BPSK Kediri City. Incomplete legislation, decisions of the Consumer Dispute Resolution Agency, and aspects of applying the principle of legal fiction are examples of legal factors. Non-legal considerations include Human Resource Issues and Community Reaction to the Kediri City Consumer Dispute Resolution Agency.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523010067
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	23 Apr 2024 07:23
Last Modified:	23 Apr 2024 07:23
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218118

Text (DALAM MASA EMBARGO) DAFFA MEDIO FEBRIANSYAH PUTRA SEKTIAJI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item