Regulation Of Permits For The Use Of Traditional Cultural Expressions Of Body Painting (Comparative Study Of Indonesia, Kenya, And Vanuatu),

Al Harits, Butsina Azzahra Ashila and Dr. Yenny Eta WIdyanti, S.H., M.Hum., (2023) Regulation Of Permits For The Use Of Traditional Cultural Expressions Of Body Painting (Comparative Study Of Indonesia, Kenya, And Vanuatu),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Seni Lukis Tubuh secara komersil oleh Pihak Asing, dan banyaknya penggunaan EBT bersifat komersil yang dilakukan tanpa adanya Izin Penggunaan. Terdapat ketidak lengkapan hukum mengenai penggunaan Seni Lukis Tubuh maupun EBT lainnya secara komersil di Indonesia, pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang hanya menyebutkan penggunaan EBT harus mempertahankan nilai yang ada didalamnya, namun tidak menyebutkan mengenai Penggunaan Komersil dan Izin Penggunaan mengenai hal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana urgensi pengaturan hukum terhadap Izin Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional Seni Lukis tubuh di Indonesia?; (2) Bagaimana pengaturan Izin Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional Seni Lukis Tubuh di Indonesia, Kenya, dan Vanuatu?; (3) Bagaimana bentuk pengaturan hukum ideal (best practice ) dalam Izin Penggunaan Seni Lukis Tubuh sesuai dengan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia?. Adapun Penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach ), Pendekatan Analisis (Analytical Approach ), dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach ). Bahan hukum yang Penulis peroleh dari berbagai sumber akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif. Dari hasil penelitian, Penulis memperoleh jawaban bahwa (1) Hukum positif merupakan urgensi filosofis yang mengharuskan adanya hukum tertulis secara sah di Indonesia. Secara yuridis Pasal 38 ayat (3) UUHC belum memberikan pengaturan lengkap mengenai penggunaan EBT secara komersil serta Izin Penggunaan EBT secara komersil oleh Pihak Asing, hingga penelitian ini dibuat belum ada peraturan yang mengatur secara lengkap apa bentuk dan mekanisme Izin Penggunaan EBT. Secara sosiologis banyaknya kasus penggunaan EBT secara komersil oleh Pihak Asing tanpa adanya izin yang dimohonkan menjadi salah satu urgensi agar dibentuknya peraturan tersebut. Pada rumusan masalah (2) Penggunaan EBT secara komersil di Kenya dan Vanuatu oleh Pihak Asing harus disertai Izin dalam bentuk prior informed consent dan user agreement dimana masyarakat tradisional memiliki hak untuk menyetujui atau menolak permohonan Izin yang diajukan Pihak Asing. Izin Penggunaan diawasi oleh Otoritas yang berwenang dan melibatkan masyarakat tradisional. Indonesia belum mengatur secara lengkap mengenai Penggunaan EBT secara komersil serta bagaimana Izin dari Penggunaan EBT tersebut. Rumusan Masalah (3) Indonesia dapat mengadopsi bentuk Izin Penggunaan berupa prior informed consent dan user agreement . Prior informed consent dalam penggunaan EBT Seni Lukis Tubuh diajukan Pihak Asing kepada masyarakat tradisional sebagai pemilik EBT, user agreement dalam penggunaan EBT Seni Lukis Tubuh diajukan Pihak Asing kepada Lembaga terkait terhadap hasil negosiasi dan pembagian manfaat yang telah disepakati dengan masyarakat tradisional. DJKI dan Lembaga PDN juga dapat menambah tugas dan wewenangnya untuk mengawasi Izin Penggunaan EBT secara komersil.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the commercial use of Traditional Body Painting in Traditional Cultural Expressions (EBT) by Foreign Parties, and the many commercial uses of EBT are carried out without a Usage Permit. There is a legal incompleteness regarding the commercial use of Traditional Body Painting and EBT in Indonesia, in Article 38 paragraph (3) of the Copyright Law which only states that the use of EBT must maintain the value contained therein, but does not mention Commercial Use and Use Permits regarding it. Based on this background, the formulation of the problem is as follows: (1) What is the urgency of legal regulation on the Permit to Use Traditional Cultural Expressions of Body Painting in Indonesia?; (2) What are the arrangements for Permits for the Use of Traditional Cultural Expressions of Body Painting in Indonesia, Kenya, and Vanuatu?; (3) What is the ideal legal arrangement (best practice ) in permitting the use of Body Painting in accordance with Traditional Cultural Expressions in Indonesia? The author uses normative juridical methods through the Statute Approach, Analytical Approach, and Comparative Approach. The legal material that the author obtains from various sources will be analyzed using grammatical interpretation and comparative interpretation. From the results of the research, the author obtained the answer that (1) Positive law is a philosophical urgency that requires the existence of a legally written law in Indonesia. Juridically, Article 38 paragraph (3) of the UUHC has not provided complete regulations regarding the commercial use of EBT and commercial EBT Use Permits by Foreign Parties, until this study was made, there were no regulations that fully regulate the form and mechanism of EBT Use Permits. Sociologically, the number of cases of commercial use of EBT by Foreign Parties without a permit requested is one of the urgency for the establishment of the regulation. In the formulation of the problem (2) Commercial use of EBT in Kenya and Vanuatu by Foreign Parties must be accompanied by Permission in the form of prior informed consent and user agreement where traditional communities have the right to approve or reject Permit applications submitted by Foreign Parties. The Usage Permit is supervised by the competent authority and involves traditional communities. Indonesia has not fully regulated the commercial use of EBT and how to permit the use of EBT. Problem Statement (3) Indonesia can adopt the form of a Use Permit in the form of prior informed consent and user agreement . Prior informed consent in the use of Traditional Body Painting is submitted by Foreign Parties to traditional communities as owners of EBT, user agreements in the use of Traditional Body Painting are submitted by Foreign Parties to related Institutions on the results of negotiations and benefit sharing that have been agreed with traditional communities. DJKI and PDN institutions can also increase their duties and authorities to supervise commercial EBT Use Permits.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523010066
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	19 Apr 2024 07:41
Last Modified:	19 Apr 2024 07:41
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218116

Text (DALAM MASA EMBARGO) BUTSAINA AZZAHRA ASHILA AL HARITS.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item