Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dana Layanan Fintech Peer To Peer Lending Yang Namanya Tercatat Ke Dalam Daftar Hitam Slik Ojk

Wibisono, Akhdan Muhammad Zahran and Dr. Djumikasih, S.H., M.Hum. (2024) Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dana Layanan Fintech Peer To Peer Lending Yang Namanya Tercatat Ke Dalam Daftar Hitam Slik Ojk. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dana Layanan Fintech Peer to Peer Lending yang Namanya tercatat Ke Dalam Daftar Hitam SLIK OJK. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya ketidaklengkapan norma yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengakibatkan penerima dana tersebut tidak dapat melakukan pengajuan fasilitas kredit. Dalam hal ini penulis juga menampilkan contoh kasus yang dialami oleh seorang pengusaha bernama Kristina Elys. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima dana layanan Fintech Peer to Peer Lending yang namanya tercatat ke dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK? (2) Bagaimana konseptualisasi pengaturan tentang penyelesaian sengketa masuknya nama penerima dana layanan Fintech Peer to Peer Lending ke dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan Hukum yang diperoleh penulis berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang ada dan kemudian dideskripsikan menjadi sebuah kesatuan kalimat kesimpulan yang dapat menjelaskan permasalahan tentang topik yang penulis bahas. Kemudian metode interpretasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian menggunakan interpretasi teleologis dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan penelitian dengan metode yang dipaparkan sebelumnya, penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Ditemukan bahwa Perlindungan Hukum bagi Penerima Dana layanan fintech peer to peer lending yang masuk daftar hitam SLIK OJK dapat terbagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum perlu ditekankan melalui penyusunan norma atau POJK yang lebih konkrit dalam melindungi konsumen. kemudian perlu diwujudkan melalui konseptualisasi pengaturan tentang penyelesaian sengketa terkait masuknya nama penerima dana ke dalam daftar hitam SLIK OJK. Konsep ini perlu memuat penambahan hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima dana, serta mekanisme peraturan yang lebih konkrit dan spesifik untuk melindungi penerima dana dari konsekuensi kredit macet dengan menambahkan peraturan pada pasal 30 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang LPBBTI sehingga dapat mengatasi ketidaklengkapan norma dalam POJK dan perlindungan hukum bagi penerima dana layanan fintech peer to peer lending dapat terjamin. Oleh karena itu, diperlukan pula adanya mekanisme restitusi atau perlindungan finansial tambahan yang memberi kesempatan kepada penerima dana untuk pulih dari kerugian yang konsumen alami.

English Abstract

In this thesis, the author addresses the issue of The Legal Protection of Fintech Peer-to-Peer Lending Borrowers Blacklisted on SLIK OJK. The chosen theme arises from the incompleteness in the norms of the Financial Information Services System Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 on Information Technology-Based Joint Funding Services, resulting in Borrower being unable to apply for credit facilities. The study also presents a case involving a businesswoman named Kristina Elys. Based on the above, the thesis formulates two main questions: (1) What legal protection is available for Borrower of funds from Peer to Peer Lending Fintech services listed in the blacklist of Financial Information Services System OJK? (2) How is the conceptualization of regulations regarding dispute resolution for the inclusion of names of recipients of funds from Peer to Peer Lending Fintech services in the blacklist of Financial Information Services System OJK? This work aims to explore these questions and propose potential solutions to address regulatory gaps. This thesis employs a juridical-normative method with approaches including statute approach, conceptual approach, and comparative approach. Legal materials obtained by the author comprise primary, secondary, and tertiary legal sources, analyzed qualitatively by reviewing existing legal materials. The author then synthesizes these materials into conclusive sentences to explain the issues related to the discussed topic. The interpretative method used in this research is teleological interpretation and grammatical interpretation.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010028
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	19 Apr 2024 07:40
Last Modified:	19 Apr 2024 07:40
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218111

Text (DALAM MASA EMBARGO) AKHDAN MUHAMMAD ZAHRAN WIBISONO.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item