Analisis Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif Sebagai Implementasi Human Rights City Di Kabupaten Wonosobo

ROSA PERTIWI, MARIA (2023) Analisis Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif Sebagai Implementasi Human Rights City Di Kabupaten Wonosobo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas tentang analisis evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif sebagai implementasi human rights city. Penelitian ini di latar belakangi terbatasnya SLB yang ada di kabupaten Wonosobo serta rendahnya rata-rata lama pendidikan di kabupaten tersebut. Pentingnya analisis evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini agar nantinya dapat terlihat apakah hasil kebijakan yang ada telah sesuai dengan tujuan awal adanya kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif sebagai implementasi human rights city di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (1998), dengan enam indikator yang digunakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Model penelitian yang digunakan yaitu on-going evaluation yang dikemukakan oleh Hellmut Wollman (2007) mengingat usia kebijakan yang terbilang cukup muda. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menjadi fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif sejauh ini belum mendapatkan hasil yang optimal. Berdasarkan indikator efekivitas adanya kebijakan telah berhasil dalam hal menyediakan sekolah bagi kelompok disabilitas, namun perihal peningkatan rata-rata lama sekolah masih memerlukan waktu yang lama untuk dapat tercapai. Dari segi efisiensi terbatasnya anggaran yang ada membuat pelayanan bagi PDBK menjadi tidak maksimal. Dari segi kecukupan dalam hal pendampingan bagi sekolah maupun sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan kembali. Dari segi perataan seluruh sekolah telah mendapatkan sosialisasi untuk menerima PDBK di sekolahnya masing-masing. Dari segi responsivitas meskipun pada awalnya mengalami penolakan akan tetapi hal tersebut telah teratasi dengan baik. Dari segi ketepatan, kebijakan ini sudah tepat menjadi representasi HRC dalam bidang pendidikan terutama bagi kelompok disabilitas. Akan tetapi dari segi tata pelaksanaan masih memerlukan peningkatan kembali.

English Abstract

This research is analyzes the execution of inclusive policy education as human rights city implementaion in Wonosobo regency. This research was motivated by the limited SLB in Wonosobo district and the low average length of education in the district. The importance of evaluating the implementation of inclusive education policies is so that later it can be seen whether the results of existing policies are in accordance with the initial objectives of the policy. The purpose of this research is to explain about the evaluation analysis of inclusive education policy as human rights city implementation in Wonosobo regency. This study uses the theory of policy evaluation proposed by William Dunn (1998), with six indicators used, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. The research model used on-going evaluation proposed by Hellmut Wollman (2007) considering the age of the policy is quite young. The method used in this research is a qualitative descriptive method with interview, observation, and library research which aims to be the focus of research. The results of this study show that the execution of inclusive education policies has so far not received optimal results. Based on the indicators of effectiveness, the policy has been successful in terms of providing schooling for people with disabilities, but the increase in the average length of schooling still takes a long time to be achieved. In terms of efficiency, the limited existing budget makes services for PDBK not optimal. In terms of adequacy the assistance for schools as well as facilities and infrastructure, it still needs to be improved. In terms of equity, all schools have received socialization to receive PDBK in their respective schools. In terms of responsiveness, although initially experiencing rejection, it has been resolved well. In terms of appropriateness, this policy is appropriate to represent HRC in the field of education, especially for disability groups. However, in terms of execution procedures, it still needs to be improved.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052317
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	05 Apr 2024 03:08
Last Modified:	05 Apr 2024 03:08
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218099

Text (DALAM MASA EMBARGO) Maria Rosa Pertiwi.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item