Implementasi Kebijakan E-Tilang dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Sinaga, Fariday Itho Juniati and Hermawan, Dr., S.IP., M.Si. and Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP. (2024) Implementasi Kebijakan E-Tilang dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Kejaksaan Negeri Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Fenomena pelayanan publik terkhususnya dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sering ditemui tindak penyimpangan yang dilakukan oleh oknum ,ketidakpastian waktu pelayanan, serta prosedur layanan yang berbelit-belit. Upaya optimalisasi pelayanan publik dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan diinisiasi dengan penggunaan teknologi dalam layanan Tilang atau yang dikenal sebagai E-Tilang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis implementasi kebijakan E-Tilang dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Malang. Studi dilakukan pada Kejaksaan Negeri Kota Malang yang memiliki wewenang sebagai eksekutor Tilang yang mengeksekusi putusan pengadilan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh 3 fokus penelitian, yaitu: (1) Implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Malang dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau melalui teori implementasi kebijakan oleh Grindle, (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat (3) Dampak kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi di lapangan. Analisis data menggunakan teknik analisis data Creswell (2007). Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan E-Tilang dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas secara keseluruhan berjalan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi dari berbagai aspek baik dari gambaran kebijakan yang memiliki tujuan dan program kegiatan yang sesuai dengan peraturan. Kedua, dilihat dari isi kebijakan meliputi kepentingan yang saling mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan memiliki ukuran yang jelas, letak pengambilan keputusan berjenjang, pelaksana program telah sesuai, dan sumber daya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Ketiga, konteks implementasi yang meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat telah selaras dan tidak adanya konflik, karakteristik lembaga dengan struktur sederhana dan rezim yang demokratis, kepatuhan dan daya tanggap cukup tinggi. Terakhir, dampak kebijakan yang positif baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

English Abstract

The phenomenon of public services, especially in the field of traffic and road transportation, often involves irregularities committed by unscrupulous individuals, uncertainty in service times, and complicated service procedures. Efforts to optimize public services in the field of traffic and road transportation were initiated with the use of technology in ticketing services or what is known as Electronic Traffic Law Enforcement. The aim of this research is to find out, describe and analyze the implementation of the ETLE policy in the implementation of public services in the field of traffic and road transportation in Malang City. The study was carried out at the Malang City District Attorney's Office which has the authority to execute traffic tickets and execute court decisions. The research uses descriptive research type with a qualitative approach and is limited by 3 research focuses, namely: (1) Implementation of the E-Ticket policy in Malang City in the implementation of public services in the field of traffic and road transportation reviewed through policy implementation theory by Grindle, ( 2) Supporting and inhibiting factors (3) Policy impact. Data collection was carried out by observation, interviews, documentation in the field. For data analysis techniques using by Creswell (2007). Based on the research results, the implementation of the E-Tilang policy in the implementation of public services in the field of traffic and road transportation is guided by Regulation Of Supreme Court Number 12 of 2016 about Procedures for Resolving Traffic Violation Cases overall it went well. This is influenced by various aspects, including the description of policies that have objectives and activity programs that comply with regulations. Second, looking at the content of the policy, it includes interests that influence each other, the type of benefits, the degree of change has a clear measure, the location of tiered decision making, the implementation of the program is appropriate, and the resources used are in accordance with policy needs. Third, the implementation context which includes the power, interests and strategies of the actors involved is in harmony and there is no conflict, the characteristics of the institution are with a simple structure and a democratic regime, compliance and responsiveness are quite high. Lastly, the policy has a positive impact on both the government and society.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524030027
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, E-Government, Elektronik Tilang, Policy Implementation, Public Service, Electronic Government, Electronic Traffic Law Enforcement
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Unnamed user with email dini@ub.ac.id
Date Deposited:	17 Apr 2024 01:37
Last Modified:	17 Apr 2024 01:37
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218085

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fariday Itho Juniati Sinaga.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Actions (login required)

View Item