”Reformulasi Kejahatan Pemerasan Seksual (Sekstorsi) dalam Hukum Pidana di Indonesia”

Fawaidah, Zahrotul and Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M. (2023) ”Reformulasi Kejahatan Pemerasan Seksual (Sekstorsi) dalam Hukum Pidana di Indonesia”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini mengangkat permasalahan perbuatan kejahatan pemerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengatur secara lengkap mengenai kejahatan pemerasan seksual (sekstorsi). Pengaturan tindak pidana sekstorsi masih memiliki kelemahan sehingga penyelesaian tindak pidana sekstorsi kurang memadai sehingga berakibat pada sulitnya penetapan dasar hukum yang berkaitan dengan sekstorsi. Sehingga diperlukan peraturan baru yang lebih khusus agar dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum sekstorsi atau pemerasan seksual di masa yang akan datang. Berdasarkan permasalahan di atas skripsi ini mengangkat rumusan masalah, 1. Bagaimana pengaturan pidana terkait kejahatan pemerasan seksual (sekstorsi) dalam hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana reformulasi peraturan kejahatan pemerasan seksual (sekstorsi) dalam hukum pidana di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Selanjutnya jenis data hukum yang digunakan didapat dari peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, skripsi, dan tesis terkait penelitian ini. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam hukum positif Indonesia sekstorsi dapat dikaji melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun sifatnya masih multitafsir sehingga diperlukan peraturan baru yang dibuat secara khusus dan lebih jelas agar mencapai suatu kepastian hukum.

English Abstract

This thesis raises the issue of sexual extortion crime. Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes do not fully regulate crimes of sexual extortion (sextortion). The regulation of sextortion crimes still has weaknesses so the settlement of sextortion crimes is not enough, which results in difficulty of establishing a legal basis relating to sextortion. So new regulations needed more specifically to realize the objectives of the law, namely justice and legal certainty in enforcing the law of sexual extortion in the future. Based on the problems above, this thesis raises the formulation of the problem, 1. What is the criminal arrangement related to the crime of sexual extortion (sextortion) in positive law in Indonesia? 2. How is the reformulation of sexual extortion (sextortion) regulations in criminal law in Indonesia? This study uses a juridical-normative method with a statute approach, comparative approach, and conceptual approach. Furthermore, the types of legal data used were obtained from laws and regulations as well as literature studies on books, journals, and theses related to this research. From the research that has been done, the authors obtain answers to existing problems that in Indonesia's positive law sextortion can be studied through the Criminal Code, Information and Electronic Transactions Law, Pornography Law, and Sexual Violence Law but that regulation still multi-interpreted so new regulations are needed to be made specifically and more clearly in order to achieve legal certainty.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	28 Mar 2024 05:29
Last Modified:	28 Mar 2024 05:29
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/217731

Text (DALAM MASA EMBARGO) Zahrotul Fawaidah.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item