Zaman, Raihan Akbar and Dr. Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.; and Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn. (2024) Kepastian Hukum Pengaturan Mengenai Batasan Usia Pendiri Perseroan Perorangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai konflik norma antara Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 huruf a dengan huruf b. Pasal ini membahas persyaratan batasan usia pendiri perseroan perorangan yakni berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif karena menggunakan kata “dan” dalam penulisannya sehingga keduanya harus saling melengkapi. Namun demikian, usia dewasa merupakan salah satu parameter kecakapan hukum di Indonesia. Pengaturan yang mengatur batasan usia dewasa di Indonesia alternatifnya tunduk pada KUH Perdata ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pengaturan mengenai batasan usia pendiri perseroan perorangan telah memenuhi asas kepastian hukum? Bagaimana pengaturan mengenai batasan usia pendiri perseroan perorangan yang berkepastian hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan teknik interpretаsi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mengenai batasan usia pendiri perseroan perorangan tidak memenuhi asas kepastian hukum karena belum memenuhi unsur kepastian hukum menurut teori Gustav Radbruch. Unsur tersebut adalah kejelasan hukum, penghindaran dari penafsiran yang beragam, konsistensi tanpa kontradiksi, dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Lagi pula, batasan usia dalam melakukan perbuatan hukum secara umum pun juga tidak memenuhi asas kepastian hukum karena terdapat perbedaan peraturan perundang-undangan, maupun perbedaan penafsiran hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, batasan usia dalam melakukan perbuatan hukum secara umum harus memiliki kepastian hukum terlebih dahulu. Pada penelitian ini mengkaji bahwa kepastian hukum terkait batasan usia cakap dalam melakukan perbuatan hukum secara umum di Indonesia adalah usia 18 tahun. Hal ini didasarkan pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan demi keseragaman serta konsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini yang menyatakan usia 18 tahun sebagai usia dewasa. Selanjutnya, rekonstruksi pengaturan batasan usia pendirian perseroan perorangan sebaiknya tidak diatur secara khusus mengenai batasan usia sehingga cukup dikembalikan kepada persyaratan cakap melakukan perbuatan hukum secara umum seperti pada undang-undang badan hukum lainnya. Hal ini karena usia merupakan salah satu parameter cakap hukum sehingga keduanya tidak boleh saling bertentangan. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 2021 harusnya berbunyi sebagai berikut: “Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus cakap melakukan perbuatan hukum.”
English Abstract
In this research, the author discusse the legal conflict between Article 6 Paragraph (2) of Government Regulation Number 8 of 2021, subparagraphs a and b. This article discusses the age requirements for the establishment of individual companies, which are a minimum age of 17 (seventeen) years and legal competence. Both conditions are cumulative as they use the conjunction "and" in their wording, requiring them to complement each other. However, age limit is one of the parameters of legal competence in Indonesia. The regulation that governs the age limit for adulthood in Indonesia is alternatively subject to either the Civil Code or Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Based on the aforementioned issues, the formulation of the problem in this research is as follows: Has the regulation regarding the age limit for the establishment of individual companies adhered to the principle of legal certainty? How is the regulation regarding the age limit for the founders of individual companies structured to ensure legal certainty? This research employs a normative juridical research method with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials utilized include primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through literature reviews. The legal materials obtained are analyzed using grammatical and systematic interpretation techniques. The results of this research reveal that the regulation concerning the age limit for the founders of individual companies does not comply with the principle of legal certainty as it has not satisfied the elements of legal certainty according to Gustav Radbruch's theory. These elements include legal clarity, avoidance of diverse interpretations, consistency without contradiction, and ease of implementation. Furthermore, age restrictions in legal actions, in general, also fail to meet the principle of legal certainty due to variations in legal regulations and differences in judicial interpretations in deciding cases. This study examines that legal certainty related to the age limit for legal competence in performing legal actions in Indonesia is the age of 18. This is based on Article 47 and Article 50 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, aiming for uniformity and consistency in the current legal regulations in Indonesia that stipulate the age of 18 as adulthood. Moreover, the reconstruction of the regulation on the age limit for the establishment of individual companies should not specifically address age limits but rather be returned to the general requirements for legal competence, as in other laws governing legal entities. This is because age is one of the parameters of legal competence, and they should not contradict each other. Based on this, Article 6 paragraph (2) of Government Regulation Number 8 of 2021 should read as follows: "Indonesian citizens referred to in paragraph (1) must be legally competent."
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0524010025 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 01 Apr 2024 07:41 |
| Last Modified: | 01 Apr 2024 07:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/217705 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
RAIHAN AKBAR ZAMAN.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |