Urgensi Penggunaan Asas Partisipatif Dalam Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Zaen, Nazwa El Faeda and Dr. Amelia Sri Kusuma Dewi,, S.H., M.Kn (2024) Urgensi Penggunaan Asas Partisipatif Dalam Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ialah tanggung jawab pada perseroan untuk mendukung negara dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kewajiban TJSL diatur secara positif dalam Pasal 74 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perseroan yang bersifat ekspansif dan eksploratif terhadap sumber daya alam negara untuk melibatkan diri dalam praktik ini. Partisipasi stakeholders, termasuk pemerintah dan masyarakat, dianggap sangat penting, namun kurang dilibatkan. Banyak kasus di Indonesia menunjukkan masyarakat yang terdampak oleh eksploitasi alam perseroan tidak mendapatkan manfaat sebanding dari program TJSL. Untuk memastikan manfaat yang sesuai bagi masyarakat dan lingkungan, perlu kepastian hukum dalam merancang dan melaksanakan program TJSL dengan memperkuat peran dan keterlibatan stakeholders di seluruh proses. Hal ini bertujuan agar program dapat berjalan sesuai harapan bersama, menciptakan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana urgensi penggunaan asas partisipatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? (2) Bagaimana konsep pengaturan mengenai penggunaan asas partisipatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh, penulis analisis dengan metode interpretasi sistematis dan gramatikal. Hasil pembahasan ini menyimpulkan bahwa perlunya penggunaan asas partisipatif dalam TJSL memiliki landasan filosofis yang tercantum konstitusi untuk memberikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Diperkuat oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyoroti kepastian hukum dalam mengatur pelaksanaan asas partisipatif dalam TJSL. Pada landasan yuridis didasarkan karena belum ada pengaturan yang mengatur mengenai partisipasi dalam pelaksanaan TJSL. Pada landasan sosiologis mengacu pada ketidaksesuaian TJSL dengan kondisi sosial dan lingkungan yang menimbulkan konflik dan kekecewaan masyarakat setempat. Berkaitan dengan konsep, yang terinspirasi oleh perbandingan dengan regulasi di berbagai negara, dapat menjadi pilihan yang dapat diterapkan dalam berbagai tahapan proses TJSL, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi TJSL dapat dicapai dengan memastikan konsep pelaksanaannya diatur secara pasti dalam peraturan hukum yang diperbaharui, menerapkan asas partisipatif dalam menegakkan implementasi TJSL. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders, serta menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan, sekaligus mencegah potensi konflik sosial dan lingkungan di masa depan.

English Abstract

In this paper, the author discusses legal issues related to the incompleteness of the legal mechanisms for implementing Corporate Social Responsibility (CSR), in Indonesia. CSR is a responsibility assigned to companies to support the country in achieving sustainable development in economic, social, and environment aspects. The obligation of CSR is positively regulated in Article 74 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which requires expansive and explorative companies towards the natural resources of the state to engage in this practice. Stakeholder participation, including the government and the public, is considered crucial but lacks involvement. Numerous cases in Indonesia demonstrate that communities impacted by corporate environmental exploitation often do not receive proportionate benefits from CSR programs. To ensure benefits align with societal and environmental needs, legal certainty is necessary in designing and implementing CSR programs by strengthening the roles and involvement of stakeholders throughout the process. This aims to ensure programs align with collective expectations, creating optimal benefits for all parties. Based on the issues and methods outlined, the author formulates two research questions: (1) "What is the urgency of using the principle of participation in Article 74 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies? (2) What is the concept of regulation regarding the use of the principle of participation in Article 74 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies? This thesis uses a normative juridical method with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach. Primary, secondary, and tertiary materials are analyzed using systematic and grammatical interpretation. The results of this discussion conclude that the use of the participatory principle in CSR is philosophically grounded in the constitution to provide public welfare, strengthened by Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution emphasizing legal certainty in regulating the implementation of the participatory principle in CSR. Juridical grounds are established due to the lack of regulations governing participation in CSR implementation. Sociological grounds refer to the mismatch between CSR and social and environmental conditions leading to conflicts and dissatisfaction among local communities. Regarding concepts, those inspired by comparisons with regulations in various countries can be options applicable in different stages of CSR processes, from planning to reporting. Therefore, the success of CSR implementation can be achieved by ensuring that the conceptual framework is precisely regulated in updated legal provisions, applying the participatory principle in enforcing CSR implementation. This is expected to yield results that meet stakeholders' needs, create positive and mutually beneficial relationships, and prevent potential social and environmental conflicts in the future.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010023
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	02 Apr 2024 06:27
Last Modified:	02 Apr 2024 06:27
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/217692

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nazwa El Faeda Zaen.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item