“Analisis Yuridis Wholesaler Dalam Perspektif Pasal 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Studi Putusan Nomor 06/Kppu-L/2020)

Agustiningrum, Nanik and Dr. Hanif Nur Widhiyanti,, S.H., M.Hum (2023) “Analisis Yuridis Wholesaler Dalam Perspektif Pasal 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Studi Putusan Nomor 06/Kppu-L/2020). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini,”penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan Program Wholesaler yang diadakan oleh PT Garuda Indonesia yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien, selain itu juga bertujuan untuk menciptakan suatu kontrol atas booking load factor (BLF) pada rute MEA. Namun dalam putusan yang dikeluarkan oleh KPPU menilai bahwa program Wholesaler yang dikeluarkan oleh PT Garuda Indonesia merupakan upaya untuk menutup kegiatan distribusi dalam pembelian tiket rute MEA karena hanya enam PPIU yang melayani reservasi pemesan tiket sehingga akibatnya KPPU memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia telah melanggar Pasal 19 huruf d.” Berdasarkan”hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : 1) Bagaimana Karakteristik Wholesaler sebagai Wujud Diskriminasi Dalam Persaingan Usaha di Indonesia, (2) Bagaimana Analisis Yuridis Wholesaler dalam Prespektif Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.” Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interprestasi sebagai berikut : interprestasi gramatikal, dan interprestasi sistematis. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Program Wholesaler ini sama seperti jenis perusahaan pada umumnya, perusahaan yang memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri dan bukan dikategorikan sebagai praktik diskriminasi, karena sistem penjualan dengan wholesaler adalah sistem yang sudah dikenal secara umum dalam praktek bisnis yang bukan merupakan sesuatu yang dilarang dan program wholesaler ini salah satu bentuk strategi bisnis untuk meningkatkan market share dalam penjualan tiket rute MEA. Program wholesaler bertujuan agar lebih efektif dan efisien untuk menghindari kondisi reservasi yang terlihat sudah penuh. Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa program wholesaler bukanlah praktik diskriminasi karena program wholesaler yakni bagian dari kebijakan usaha yang memiliki justifikasi yang dapat dibenarkan secara hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 dianggap keliru, karena tidak memperhitungkan seluruh pelaku usaha dalam penguasaan pasar yang bersangkutan.”Program Wholesaler ini sudah berjalan sejak tahun 2018, dan terbukti tidak memiliki penguasaan pasar. PT Garuda Indonesia tidak memiliki kekuatan di pasar yang mengacu pada pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, selain itu program ini merupakan praktek bisnis yang di akui oleh ilmu ekonomi dan UU Nomor 5 Tahun 1999 sama sekali tidak melarang sistem penjualan dengan cara sistem wholesaler.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia which aims to be more effective and efficient, but also aims to create a control over the booking load factor (BLF) on MEA routes. However, in the decision issued by KPPU, it is considered that the Wholesaler Program issued by PT Garuda Indonesia is an attempt to close the distribution activities in purchasing tickets for MEA routes because only six PPIUs serve ticket bookers' reservations, so as a result KPPU decided that PT Garuda Indonesia had violated Article 19 letter d. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem: 1) How are the Characteristics of Wholesalers as a Form of Discrimination in Business Competition in Indonesia, (2) How is the Juridical Analysis of Wholesalers in the Perspective of Article 19 Letter d of Law Number 5 Year 1999. Then the writing of this thesis uses normative juridical methods with statute approach, conceptual approach, and case approach. Legal materials obtained by the author will be analyzed using analytical descriptive analysis techniques, namely a method of analyzing legal materials in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material analysis technique uses the following interpretation techniques: grammatical interpretation, and systematic interpretation. From the results of the research using the above methods, the author obtained answers to the existing problems that the Wholesaler Program is the same as the type of company in general, a company that has its own characteristics or characteristics and is not categorized as a discriminatory practice, because the sales system with wholesalers is a system that is well known in general in business practice which is not something that is prohibited and this wholesaler program is one form of business strategy to increase market share in ticket sales on MEA routes. The wholesaler program aims to be more effective and efficient to avoid reservation conditions that look full. From this statement, it is clear that the wholesaler program is not a discriminatory practice because the wholesaler program is part of a business policy that has justifications that can be justified legally and economically. Therefore, KPPU Decision Number 06/KPPU-L/2020 is considered erroneous, because it does not take into account all business actors in the relevant market control. "This Wholesaler Program has been running since 2018, and it has been proven that it does not have market control. PT Garuda Indonesia does not have power in the market referring to Article 19 letter d of Law Number 5 Year 1999, besides that this program is a business practice recognized by economics and Law Number 5 Year 1999 does not prohibit the sales system by means of a wholesaler system at all.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	28 Mar 2024 05:34
Last Modified:	28 Mar 2024 05:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/217691

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nanik Agustiningrum.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item