Disharmoni Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung

Nefaldy, Muhammad Farhan and Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H (2024) Disharmoni Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan apa penyebab terjadinya disharmoni pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, sebab kondisi yang ditemui saat ini menyebutkan bahwa banyak gelandangan dan pengemis yang meminta uang dengan cara paksa dan apabila tidak diberi mereka akan membuat kerusuhan hingga merugikan masyarakat, artinya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum belum berjalan efektif dan baik. Jenis penelitian ini adalah sosiolegal, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan teknik empiris serta populasi dan sampel, serta menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan mengkaji peraturan juga menggunakan definisi operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan adanya pelanggaran pada regulasi yang tersebut adalah karena gepeng yang terkendala faktor ekonomi dan kemiskinan, faktor ikut-ikutan teman, faktor tingkat pendidikan yang rendah, faktor cacat fisik, dan faktor terhambat di dalam keterampilan kerja. Tindakan yang dilakukan pihak Satpol PP adalah melakukan razia intern dan razia gabungan, serta pihak Dinas Sosial memberikan assessment kepada gepeng. Maka disarankan bagi pemerintah melalui Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung agar lebih serius dalam menekan jumlah gepeng, serta bagi masyarakat dapat membantu dengan cara tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis.

English Abstract

In this thesis the author raises the issue of what causes disharmony in implementation Article 29 of Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning the Implementation of Public Order, because the current conditions state that many homeless people and beggars ask for money by force and if it is not given they will causing riots to the detriment of society, meaning that Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning the Implementation of Public Order has not been implemented effectively and well. This type of research is sociolegal, with a research approach using an empirical juridical approach, the location of this research was carried out at the Tulungagung Regency Civil Service Police Unit and the Tulungagung Regency Social Service, using empirical techniques as well as population and samples, as well as using qualitative descriptive data analysis techniques and reviewing regulations also uses operational definitions. The results of the research show that what causes violations of these regulations is due to sprawl which is hampered by economic factors and poverty, factors involving friends, low levels of education, physical disabilities, and factors hampered in work skills. The actions taken by the Satpol PP were to carry out internal raids and joint raids, and the Social Service provided an assessment of the sprawl. So it is recommended that the government, through the Satpol PP and the Tulungagung Regency Social Service, be more serious in reducing the number of sprawl, and that the community can help by not giving money to homeless people and beggars.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010022
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	28 Mar 2024 05:35
Last Modified:	28 Mar 2024 05:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/217686

Text (DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Farhan Nefaldy.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item