Implementasi Kebijakan Keluarga Harapan Plus Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Yudani, Devana Sade and Dr. Muhammad Lukman Hakim, S.IP., M.Si (2024) Implementasi Kebijakan Keluarga Harapan Plus Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kemiskinan mencakup keterbatasan dalam akses terhadap peluang ekonomi, sosial, dan politik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan di dalam masyarakat. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui kebijakan Keluarga Harapan Plus, Kecamatan Dau salah satu penerima Keluarga Harapan Plus di Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Keluarga Harapan Plus serta faktor yang mempengaruhi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif studi kasus yang mana pengambilan data ini dilakukan dengan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut George Edward III yang terdapat empat indikator yaitu Komunikasi yang diciptakan dalam kebijakan ini sudah berjalan dengan baik mulai dari pelaksana kebijakan paling atas yaitu pihak Dinsos Provinsi Jatim, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau hingga ke masyarakat tidak ada hambatan, semua informasi diberikan secara merata, adil dan tidak adanya kesalahpahaman. Sumber Daya Keluarga Harapan Plus terbukti sudah memadai karena staf pendamping mampu memahami tugasnya dan mampu menyampaikan informasi dan pelayanan yang tepat untuk penerima manfaat sesuai dengan hasil rapat koordinasi, koodinasi lintas instansi dan sosialisasi. Sumber daya penunjang yang diberikan ini mampu menunjang pelaksanaan PKH Plus agar berjalan lancar pemberian bantuan. Disposisi atau sikap pelaksana dalam kebijakan ini, pelayanan yang diberikan kepada penerima pun sudah dapat diterima dengan baik. Namun, perlu adanya peningkatan kedisiplinan dari pendamping dalam melaksanakan pendampingan, kurangnya tenaga pendamping yang ada memiliki pengaruh dari kurangnya kedisiplinan serta keaktifan dari pendamping itu sendiri. Struktur Birokrasi sebagai pelaksana dalam kebijakan harus bisa mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, pelaksanaan PKH Plus sudah sesuai dengan pedoman yang digunakan, pembagian tugas yang tepat sesuai dengan keahlian merupakan suatu kunci dari keberhasilan kebijakan Keluarga Harapan Plus.

English Abstract

Poverty includes limitations in access to economic, social and political opportunities necessary to meet basic needs as well as injustice in the distribution of wealth and opportunities in society. The policy implemented by the government in overcoming poverty is through the Keluarga Harapan Plus policy, Dau District is one of the recipients of Keluarga Harapan Plus in Malang Regency. This research aims to determine the Family Hope Plus Policy and the factors that influence the acceleration of poverty reduction in Dau District, Malang Regency. The method used in this research is a qualitative case study where data collection is carried out by interviews. This research uses implementation theory according to George Edward III, which contains four indicators, namely: The communication created in this policy has been running well, starting from the top policy implementers, namely the Social Service of East Java Province, Malang Regency, Dau District, to the community, there are no obstacles, all information given evenly, fairly and without misunderstandings. Harapan Plus Family's resources have been proven to be adequate because accompanying staff are able to understand their duties and are able to deliver appropriate information and services to beneficiaries in accordance with the results of coordination meetings, cross-agency coordination and outreach. The supporting resources provided are able to support the implementation of PKH Plus so that the provision of assistance runs smoothly. The disposition or attitude of the implementer in this policy means that the services provided to recipients have been well received. However, there is a need to increase the discipline of the mentors in carrying out mentoring, the lack of existing mentors has an impact on the lack of discipline and activeness of the mentors themselves. The bureaucratic structure as the implementer of the policy must be able to support the policies that have been established, the implementation of PKH Plus is in accordance with the guidelines used, the appropriate division of tasks according to expertise is a key to the success of the Family Hope Plus policy

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524110003
Uncontrolled Keywords:	Kemiskinan, Implementasi Kebijakan, Keluarga Harapan Plus-Poverty, Policy Implementation, Family Hope Plus
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Sugeng Moelyono
Date Deposited:	24 Apr 2024 03:50
Last Modified:	24 Apr 2024 03:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/217591

Text (DALAM MASA EMBARGO) Devana Sade Yudani.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item