Pemberdayaan Aparatur dalam Menunjang Otonomi Daerah (Studi lmplementasi Kebijakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang)

Eriyono, Bambang Herry and Prof. DR. Solichin Abdul Wahab,, MA and Drs. Sarwono,, MS (2001) Pemberdayaan Aparatur dalam Menunjang Otonomi Daerah (Studi lmplementasi Kebijakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur telah dimulai pada lembaga-lembaga dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yakni melalui proses penataan kelembagaan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Kondisi tersebut memberikan implikasi pada sumber daya aparatur yang ada khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Fokus penelitian ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan aparatur, isi (content) kebijakan mengenai pemberdayaan aparatur, analisis faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, upaya Pemkab Malang dalam Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah. Loka'si penelitian ini yaitu di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah menyiapkan diri dengan baik dalam menyongsong pelaksanaan otonomi daerah,, yang menjadi permasalahan awalnya adalah kurangnya kemampuan atau kualitas sumber daya aparatur. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan beberapa upaya pemberdayaan sumber daya aparatur yang dimiliki diantaranya adalah peningkatan anggaran di bidang sumber daya aparatur, melalui jalur pendidikan baik secara formal maupun melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) struktural ataupun fiingsional. Pendidikan secara formal ditempuh dengan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas aparatur juga dilakukan melalui jalur Diklat baik struktural maupun fimgsional. Diklat struktural yang diikuti biasanya berkaitan dengan peningkatan atau tuntutan jabatan tertentu. Diklat Struktural relatif sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan aparatur yang ada, akan tetapi jumlahnya setiap tahun semakin meningkat. Sedangkan Diklat fungsional lebih condong atau terkait dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, atau dengan kata lain disesuaikan untuk mendukung program keija yang telah ditetapkan. Dilihat dari segi produk yang dihasilkan, relatif cukup banyak produk berupa Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati yang dapat dipakai sebagai landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kineija aparatur dapat dikatakan produktif. Dengan kondisi dan potensi sumber daya aparatur yang dimiliki saat ini, maka produk berupa Perda dan Keputusan Bupati yang telah dihasilkan menunjukkan bahwa aparatur di lingkungan Sekretariat viDaerah Kabupaten Malang mampu memberikan telaahan kepada Bupati. Meskipun Bupati sebagai pengambil keputusan (<decision maker), akan tetapi keputusan tersebut merupakan hasil olahan maupun telaahan dari data-data dan informasi yang diberikan oleh para aparatur bawahannya. Kebijakan dari Bupati yang secara konkrit ditujukan untuk peningkatan kualitas dari aparatur sangat diperlukan. Disamping itu perlu adanya peningkatan keijasama dengan pihak perguruan tinggi khususnya dalam hal peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan formal, disamping keijasama yang bersifat konsultatif (dengan kata lain pihak perguruan tinggi menjadi konsultan kebijakan Pemkab Malang). Sejalan dengan hal tersebut, harus lebih banyak diselenggarakan Diklat fungsional yang dibutuhkan oleh tiap-tiap unit keija sesuai dengan program kerja yang akan dilaksanakan, akan tetapi harus diperhatikan bahwa aparatur yang mengikuti Diklat tersebut harus benar-benar orang yang tepat, sehingga hasilnya nanti tidak ada kesan hanya boros biaya atau menghabiskan anggaran menjelang berakhirnya anggaran pada tahun yang berjalan. Tidak kalah penting adalah peningkatan pendanaan bagi program pemberdayaan aparatur. Untuk tahun-tahun anggaran yang akan datang seyogyanya terdapat sebuah pos anggaran yang memang dikhususkan bagi pemberdayaan aparatur. Melalui program pemberdayaan aparatur diharapkan semakin meningkatkan kualitas dari aparatur sehingga kineijanya dan pelayanan terhadap masyarakat juga semakin meningkat

English Abstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	040100073
Divisions:	Program Pascasarjana > Magister Kajian Lingkungan, Program Pascasarjana
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	25 Mar 2024 04:13
Last Modified:	25 Mar 2024 04:13
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/217543

Text Bambang Herri Eriyono.pdf Download (24MB)

Actions (login required)

View Item