Perlindungan Hukum Hak Anak Korban Tindak PIidana Kekerasan Seksual(Studi Di Unit PPA Polres Ponorogo)

Sari, Maria Chatarina Cahya and Sony Wijaya, S.H.,M.H (2023) Perlindungan Hukum Hak Anak Korban Tindak PIidana Kekerasan Seksual(Studi Di Unit PPA Polres Ponorogo). Diploma thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kejahatan seksual merupakan pelanggaran HAM yang berat, terlebih jika menjadikan anak sebagai korban. Anak akan memikul beban mental atas trauma yang dialami. Dalam rangka mewujudkan perlindungan yang optimal dan adil terhadap para korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya anak yang menjadi korbannya maka pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang isi nya membahas mengenai keseluruhan hak korban kekerasan seksual. Dengan adanya kekerasan seksual pada anak. Penulis melakukan penelitian yang bersamaan dengan Kuliah Keahlian (KK) yang dilakukan di Unit PPA Kepolisian Resor Ponorogo selama 5 bulan, dalam rentang waktu 19 Agustus 2022 hingga 25 Januari 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus (case study) dengan dua rumusan pertanyaan, yakni : (1) Bagimana implementasi perlindungan hukum hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual?; (2) Apa hambatan dalam upaya perlindungan hukum hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual? Menjawab pertanyaan tersebut disimpulkan hasil dari penelitian ini diantarnya : 1. Anak membutuhkan perlindungan yang sesuai untuk dapat memberikan perlindungan dari tindak kekerasan seksual. Peran pemerintah, lembaga serta masyarakat dangat diperlukan untuk memastikan anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan atas hak mereka. Hak anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2. Banyaknya hambatan dalam upaya perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. Seperti kurangnya sensibilitas masyarakat, kurangnya pendidikan dan pemahaman hak anak, minimnya dukungan pemerintah dan lembaga terkait. Oleh karena itu, perlu adanya usaha dan dukungan dari semua pihak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan sesuai.

English Abstract

Sexual crimes are gross human rights violations, especially if they make children victims. The child will carry the mental burden of the trauma experienced. In order to realizeoptimal and fair protection for victims of sexual violence, especially children who are victims, the government issued Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In addition, the government issued Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, the contents of which discuss the overall rights of victims of sexual violence. With the presence of sexual violence in children. The author conducted research in conjunction with the Expertise Lecture (KK) conducted at the PPA Unit of the Ponorogo Resort Police for 5 months, between August 19, 2022 to January 25, 2023. This research uses empirical juridical research methods with a case study approach with two formulations of questions, namely: (1) How is the implementation of legal protection of children's rights victims of sexual violence?; (2) What are the obstacles in efforts to protect the legal rights of children victims of sexual violence? Answering this question, the results of this study include: 1. Children need appropriate protection to be able to provide protection from sexual violence. The role of government, institutions and communities is needed to ensure that child victims of sexual violence get protection of their rights. The rights of child victims of sexual violence are regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. 2. There are many obstacles in efforts to protect the law of child victims of sexual violence. Such as lack of community sensibility, lack of education and understanding of children's rights, lack of support from the government and related institutions. Therefore, there needs to be efforts and support from all parties to overcome these obstacles and ensure that children who are victims of sexual violence crimes receive fair and appropriate legal protection.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Identification Number:	0523170437
Divisions:	Program Vokasi > D3 Administrasi Bisnis
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	21 Mar 2024 00:33
Last Modified:	21 Mar 2024 00:33
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/217353

Text (DALAM MASA EMBARGO) Maria Chatarina Cahya Sari.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item