Impplementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Terhadap Reklame Tanpa Izin

Ningrum, Aprilia Kusuma and Soni Wijaya, S.H.,M.H (2023) Impplementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Terhadap Reklame Tanpa Izin. Diploma thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Peraturan daerah menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-udangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah yang salah satu tujuannya adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegak peraturan daerah merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, Unsur utama dalam pelaksanan penegakkan peraturan daerah di lapangan adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kota Batu merupakan kota dengan ragam pariwasata dan pelaku usahanya di berbagai bidang, banyaknya perusahaan pariwisata dan pelaku bisnis membuat kota batu memiliki banyak permasalahan reklame tanpa izin yang menyebabkan tergangunya fungsi jalan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat terkhususnya pasal 12 huruf (j) yang dibuat oleh sekretariat daerah bagian hukum kota batu dengan tujuan untuk tetap menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. Terdapat beberapa poin penting dalam penelitian ini ialah : 1. Implementasi dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat terkhususnya pasal 12 huruf (j) oleh Satpol PP Kota Batu dilakukan melalui tindakan dan kegiatan Satpol PP sehari-hari seperti patroli dan menindak lanjuti pelanggar dari Satpol PP menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan melaporkan kepada atasan sehingga munculnya keputusan yustisi dan non-yustisi. 2. Dalam menangani pelanggar reklame tanpa izin, Satpol PP menindak lanjuti perkara dengan memanggil pelaku usaha yang setelah itu di bina untuk melakukan perizinan reklame.

English Abstract

Regional regulations according to Law Number 10 of 2004 concerning Formation of Legislation are Legislations formed by the Regional People's Legislative Assembly with the approval of the regional head, one of the objectives of which is to guarantee legal certainty, create and maintain public peace and order. Enforcement of regional regulations is an initial form of creating security and public order. The main element in implementing regional regulations enforcement in the field is the local government. In this case the authority is carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP). Batu City is a city with a variety of tourism and business actors in various fields, the many tourism companies and business people make Batu City have many problems with advertisements without permits which cause disruption to road functions. This is regulated in the Batu City Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning the Implementation of Public Order and Public Peace and Community Protection, especially article 12 letter (j) which was made by the regional secretariat of the legal division of Batu city with the aim of continuing to create a safe, comfortable and orderly. There are several important points in this research, namely: 1. Implementation of the Batu City Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning the Implementation of Public Order and Public Peace and Community Protection, especially article 12 letter (j) by the Satpol PP of Batu City is carried out through daily actions and activities of the Satpol PP such as patrolling and following up on violators from Satpol PP receives reports, conducts investigations, and reports to superiors so that judicial and non-judicial decisions emerge. 2. In dealing with violators of billboards without a permit, Satpol PP will follow up on the case by summoning business actors who will then be coached to carry out advertisement licensing.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Identification Number:	0523170399
Uncontrolled Keywords:	Regional Regulations, Civil Service Police Unit, Billboards-Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Reklame
Divisions:	Program Vokasi > D3 Administrasi Bisnis
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	18 Mar 2024 02:55
Last Modified:	18 Mar 2024 02:55
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/217187

Text (DALAM MASA EMBARGO) Aprilia Kusuma Ningrum.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item