“Urgensi Pengaturan Terkait Definisi Produk Farmasi Pada Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Paten Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.”

Simanjuntak, Widya Melanti and Moch.Zairul Alam,, S.H., M.H. (2024) “Urgensi Pengaturan Terkait Definisi Produk Farmasi Pada Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Paten Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permаsаlаhаn mengenai urgensi pengaturan terkait definisi produk farmasi yang terdapat pada Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Paten terhadap Undang-Undang Kesehatan dan TRIPs. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan Penulis yang beranggapan bahwa definisi dan cakupan produk farmasi dalam Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) UU Paten tidak dijelaskan dengan jelas dan lengkap pemaknaannya sehingga tujuannya adalah agar mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perbedaan definisi dan cakupan produk farmasi yang terdapat pada UU Paten, UU Kesehatan, dan TRIPs serta mengetahui bagaimana urgensi dan reformulasi pengaturan terkait definisi produk farmasi pada Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) UU Paten. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengangkat judul: “Urgensi Pengaturan Terkait Definisi Produk Farmasi Pada Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Paten Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” Berdаsаrkаn latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan mаsаlаh sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis akibat hukum dari perbedaan definisi terkait produk farmasi pada UU Paten terhadap UU Kesehatan serta ketentuan internasional? 2) bagaimana urgensi pengaturan terkait produk farmasi yang terdapat dalam UU Paten, UU Kesehatan, dan Ketentuan Internasional serta bagaimana reformulasi pengaturan terkait definisi produk farmasi dalam UU Paten? Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis, dan komparatif. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, gramatikal dan teknik interpretasi perbandingan hukum. Dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan metode yang telah diuraikan, Penulis memperoleh jawaban bahwa telah terjadi tumpang tindih antar ketentuan yang digunakan oleh Penulis terkait definisi maupun cakupan dari produk farmasi, dimana definisi produk farmasi yang terdapat pada penjelasan pasal tersebut memang sudah ada penjelasannya namun belum jelas pemaknaannya, karena tidak disebutkan secara rinci. Penjelasan pasal tersebut tentu saja dapat menimbulkan kebingungan bagi pihak yang membacanya, terutama bagi masyarakat biasa sehingga dapat menimbulkan akibat hukum di dalam masyarakat. Untuk menghindari ketidakjelasan tersebut, maka penting untuk melakukan reformulasi yang tepat untuk mengurangi potensi perselisihan dan memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue regarding the urgency of regulation regarding the definition of pharmaceutical products contained in the Explanation to Article 93 Paragraph (1) of the Patent Law on Health and TRIPs Law. This research is motivated by the author's view that the definition and scope of pharmaceutical products in the Elucidation of Article 93 Paragraph (1) of the Patent Law is not explained clearly and completely, so the aim is to find out what legal consequences arise from differences in the definition and scope of existing pharmaceutical products. On the Patent Law, Health Law, and TRIPs as well as knowing the urgency and reformulation of regulations related to the definition of pharmaceutical products in the Elucidation of Article 93 Paragraph (1) of the Patent Law. Based on these reasons, the author would like to discuss and highlight the title: "The Urgency of Regulations Regarding the Definition of Pharmaceutical Products in the Elucidation of Article 93 Paragraph (1) of the Patent Law Regarding Law Number 17 of 2023 concerning Health." Based on this background, this thesis raises 2 (two) problem formulations as follows: 1) What‟s the analysis of the legal consequences of the differences in definitions regarding pharmaceutical products in the Patent Law versus the Health Law and international provisions? 2) What‟s the urgency of regulations related to pharmaceutical products contained in the Patent Law, Health Law and International Provisions and how is the reformulation of regulations related to the definition of pharmaceutical products in the Patent Law? In writing this thesis, the author used normative juridical methods with the types of legislative, analytical and comparative approaches. The primary and secondary legal materials obtained by the author were analyzed using systematic, grammatical and comparative legal interpretation techniques. From the research results in accordance with the problem formulation and methods that have been described, the author obtained the answer that there has been an overlap between the provisions used by the author regarding the definition and scope of pharmaceutical products, where the definition of pharmaceutical products contained in the explanation of the article does already have an explanation, however its meaning is not clear, because it‟s not stated in detail. The explanation of this article can of course cause confusion for those who read it, especially for ordinary people, so it can have legal consequences in society. To avoid this ambiguity, it‟s important to carry out appropriate reformulation to reduce potential disputes and provide legal certainty as a form of legal protection for the parties concerned.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010014
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	29 Feb 2024 07:21
Last Modified:	29 Feb 2024 07:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/216664

Text (DALAM MASA EMBARGO) Widya Melanti Simanjuntak.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item