Konseptualisasi Pengaturan Pemungutan Pajak Terhadap Jasa Penggalangan Donasi Digital (Donation-Based Crowdfunding),

Herdiyansyah, Muhamad Audhaffa and Dr. Shinta Hadiyantina,, S.H, M.H (2024) Konseptualisasi Pengaturan Pemungutan Pajak Terhadap Jasa Penggalangan Donasi Digital (Donation-Based Crowdfunding),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya, UUD NRI 1945) yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Sektor perpajakan memiliki dimensi yang sangat luas. Belum lagi didorong oleh perkembangan teknologi yang massif yang telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dunia memasuki era baru yang kerapkali dikenal dengan era revolusi industri 4.0. Hal tersebut tentu saja memengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk dunia keuangan. Fenomena ini telah menciptakan terobosan signifikan dalam industri finansial yang dikenal sebagai teknologi keuangan atau fintech tentu membuka peluang pendapatan negara di sektor perpajakan digital yang menjanjikan. Crowdfunding merupakan salah satu jenis fintech yang seringkali digunakan oleh masyarakat luas. Di era digital saat ini, donation-based crowdfunding telah menjadi salah satu cara yang populer untuk mengumpulkan dana untuk donasi. Namun, permasalahan yang muncul adalah pemungutan pajak pada platform penyedia layanan jasa penggalangan donasi digital di Indonesia yang masih belum jelas. Perlakuan perpajakan terhadap platform penyedia layanan jasa penggalangan donasi digital di Indonesia masih belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pemungutan pajak pada platform penyedia layanan jasa penggalangan donasi digital . Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam platform penyedia layanan jasa penggalangan donasi digital. Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah terkait 1.Bagaimana pengaturan pemungutan pajak terhadap platform penyedia layanan jasa penggalangan donasi digital yang berlaku saat ini di Indonesia? dan 2.Bagaimana konsep pengaturan pemungutan pajak platform penyedia layanan jasa penggalangan donasi digital yang ideal di Indonesia? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach), perbandingan (comparative approach), dan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan komparatif untuk dapat mengkaji sistem hukum yang berlaku dan memecahkan permasalahan atas isu hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian di atas, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kenyataannya masih belum terdapat pengaturan pemungutan pajak terhadap platform penyedia layanan jasa penggalangan donasi digital . Dalam hal ini pemerintah dapat segera membuat sebuah konsep regulasi mengenai pemungutan pajak terhadap platform penyedia layanan jasa penggalangan donasi digital. Dengan adanya konsep tersebut dapat menciptakan kepastian hukum dikalangan masyarakat.

English Abstract

Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter, UUD NRI 1945) reads "Taxes and other compelling levies for state purposes shall be regulated by law." Based on the article, it can be concluded that tax is one of the important components in increasing state revenue. The taxation sector has a very broad dimension. Not to mention that it is driven by massive technological developments that have changed the order of life of the world community into a new era, often known as the era of the industrial revolution 4.0. It certainly affects all aspects of life, including the financial world. This phenomenon has created a significant breakthrough in the financial industry known as financial technology or fintech, which certainly opens up promising opportunities for state revenue in the digital taxation sector. Crowdfunding is one type of fintech that is often used by the wider community. In the current digital era, donation-based crowdfunding has become one of the popular ways to raise funds for donations. The issue is that it's still unclear how taxes are collected in Indonesia on donation-based crowdfunding. There are currently no laws in Indonesia that address the taxation of donation-based crowdfunding that particularly control tax revenue from this type of crowdfunding. Due to this, there is legal ambiguity surrounding the tax duties that participants in donation-based crowdfunding must be supplied. Based on the problems that occur above, several problem formulations can be formulated related to 1.How is the current donation-based crowdfunding tax collection arrangement in Indonesia? and 2.How is the concept of an ideal donation-based crowdfunding tax collection arrangement in Indonesia? This research is a type of normative juridical research that uses statute approach, comparative approach, and conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials used are analyzed using grammatical and comparative interpretation techniques to be able to examine the applicable legal system and solve problems on the legal issues studied. Based on the results of the above research, the prevailing laws and regulations in fact still do not have tax collection arrangements for donation-based crowdfunding platforms. In this case, the government can immediately create a regulatory concept regarding tax collection on donation-based crowdfunding platforms. With this concept, it can create legal certainty among the community

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010008
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	29 Feb 2024 04:02
Last Modified:	29 Feb 2024 04:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/216656

Text (DALAM MASA EMBARGO) Muhamad Audhaffa Herdiyansyah.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Actions (login required)

View Item