Harianja, Jemima Putri and Dr. Reka Dewantara,, S.H., M.H. (2024) Harmonisasi Kewenangan Pengawasan Koperasi Di Sektor Jasa Keuangan (Open Loop System),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait konflik hukum pengawasan koperasi di Indonesia. Koperasi merupakan implementasi nyata dari pendorong ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan sebagaimana amanat dari pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengawasan terhadap koperasi sesuai dengan peraturan dibawah KemenkopUKM. Seiring dengan kemajuan digitalisasi dan meningkatnya tindak kejahatan yang mengatasnamakan koperasi maka koperasi dituntut untuk mengoptimalkan pengawasannya. Setelah berlakunya UU PPSK yang mengamanatkan koperasi di sektor jasa keuangan (open loop system), merupakan salah satu bentuk koperasi yang akan menjalankan kegiatannya dalam sektor jasa keuangan. Implikasi adanya UU PPSK yang mengatur koperasi di sektor jasa keuangan ini mengakibatkan dualisme pengawasan koperasi sehingga pengawasan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga sekaligus dari KemenkopUKM dan OJK. Sehingga diperlukan pengaturan yang jelas lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan bentuk pengaturan pengawasan yang tepat pada koperasi di sektor jasa keuangan (open loop system). Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana harmonisasi kewenangan pengawasan koperasi di sektor jasa keuangan (open loop system)? (2) Bagaimana konsep pengaturan yang ideal terhadap pengawasan koperasi di sektor jasa keuangan? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh, penulis analisis dengan metode interpretasi sistematis dan gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa adanya tumpang tindih kewenangan pengawasan oleh dua lembaga sekaligus KemenkopUKM melalui PermenkopUKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi tetapi dengan adanya UU PPSK mengatur pengawasan koperasi si sektor jasa keuangan berada pada OJK tetapi belum ada kriteria yang jelas dan pengaturan yang jelas terkait dengan koperasi di sektor jasa keuangan saat ini sehingga berimplikasi pada dualisme pengawasan koperasi. Berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis adanya peraturan yang khusus untuk pengawasan koperasi di sektor jasa keuangan berdasarkan kewenangan OJK sebagai lembaga pengawasan yang terintegrasi di sektor jasa keuangan. Kemudian perlu adanya reformulasi terkait konsep-konsep pengawasan yang ideal dan tepat dalam pengawasan koperasi di sektor jasa keuangan yang berkepastian hukum serta berorientasi pada perlindungan konsumen.
English Abstract
In this thesis, the author raises issues related to legal conflicts of cooperative supervision in Indonesia. Cooperatives are a real implementation of an economic driver based on kinship as mandated by Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Supervision of cooperatives is in accordance with regulations under the Ministry of cooperatives and SMEs. Along with the advancement of digitalization and the increasing crime in the name of cooperatives, cooperatives are required to optimize their supervision. After the enactment of the PPSK Law which mandates cooperatives in the financial services sector (open loop system), it is one form of cooperative that will carry out its activities in the financial services sector. The implications of the PPSK Law that regulates cooperatives in the financial services sector have resulted in dualism in cooperative supervision so that supervision is carried out by 2 (two) institutions at the same time from Ministry of cooperatives and SMEs and OJK. So it is necessary to clearly regulate the institutions authorized to conduct supervision and the appropriate form of supervisory arrangements for cooperatives in the financial services sector (open loop system). Based on the background of these problems, this thesis raises the formulation of the problem: (1) How is the harmonization of cooperative supervision authority in the financial services sector (open loop system)? (2) What is the ideal regulatory concept for cooperative supervision in the financial services sector? ministry of cooperatives and SMEs Then the writing of this thesis uses a normative juridical method with a statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach), comparative approach (comparative approach). Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained, the author analyzes with systematic and grammatical interpretation methods. From the results of the research with the above method, the author obtained answers to the existing problems that there is an overlap of supervisory authority by two institutions at the same time Ministry of cooperatives and SMEs through PermenkopUKM Number 9 of 2020 concerning cooperative supervision but with the existence of the PPSK Law regulating cooperative supervision in the financial services sector is in the OJK but there are no clear criteria and clear arrangements related to cooperatives in the financial services sector at this time so that it has implications for the dualism of cooperative supervision. Based on the principle of lex specialis derogate legi generalis, there is a special regulation for the supervision of cooperatives in the financial services sector based on OJK's authority as an integrated supervisory institution in the financial services sector. Then there needs to be reformulation related to ideal and appropriate supervision concepts in the supervision of cooperatives in the financial services sector with legal certainty and oriented towards consumer protection
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0524010005 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 29 Feb 2024 04:01 |
| Last Modified: | 29 Feb 2024 04:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/216653 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Jemima Putri Harianja.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |