Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Bersama-Sama Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Malang),

Halim, Darrell Putra and Dr. Setiawan Noerdajasakti,, S.H., M.H (2023) Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Bersama-Sama Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Malang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis akan mengangkat permasalahan terkait tindakan main hakim sendiri yang dilakukan bersama-sama dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini berfokus pada kasus main hakim sendiri yang dilakukan bersama-sama dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di desa Tumpukrenteng, Turen, Kabupaten Malang. Pilihan tema tersebut dilandasi oleh masyarakat desa Tumpukrenteng, Turen, sudah melakukan tindakan penghakiman sendiri sebanyak 29 kali pada tahun 2018 dan 3 diantaranya mengakibatkan hilangnya nyawa korban sehingga menjadikan Kabupaten Malang sebagai provinsi dengan jumlah tertinggi atas tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diantara Provinsi Malang Raya lainnya. Aturan tentang larangan Tindakan main hakim sendiri secara tidak langsung telah diejawantahkan dalam pasal 170 KUHP, dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diatur dalam pasal 170 ayat 2 KUHP. Terlepas dari itu kepolisian sendiri telah melakukan sosialisasi mengenai tahap-tahap pelaporan serta pembuatan laporan apabila terjadi kejatan atau penggaran. Maka dari itu terdapat ketimpangan pasal yang sudah mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum dengan tingginya angka kejahatan terhadap ketertiban umum yakni tindakan main hakim sendiri yang dilakukan secara bersama-sama dan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang kemudian didukung oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data melalui deskriptif kualitatif dengan menjelaskaskan data primer yang didapat serta dianalis menggunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini menunjukan bahwasannya: 1) Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan secara bersama-sama dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di Tumpukrenteng, Turen diawali oleh keinginan untuk menghukum serta membuat jera korban yang pada mulanya melakukan suatu tindak pidana,oleh karena itu para pelaku dapat dikenakan pasal 170 KUHP bukan pasal 358 KUHP. Selanjutnya terdapat faktor pendidikan yang rendah yakni pada Sekolah Dasar yang mana seharunya pada tingkat tersebutlah dibangun fondasi terhadap kesadaran hukum yang seharusnya dilaksanakan nantinya dan faktor jenis kelamin yang mana semua pelaku dalam kasus ini berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya adalah faktor lingkungan bahwasannya dapat kurangnya kontrol masyarakat dan mendukung terjadinya tindakan tersebut. Selain itu dari sudut penegakan hukum sendiri masyarakat dan para pelaku terlihat kurang mempercayai Langkah hukum yang seharusnya dilakukan. 2) Upaya penanggulangan dan mengakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu melalui Upaya Pre-emtif dengan melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat mulai dari pelajar sampai kepada masyarakat sekitar. Upaya Preventif dengan melakukan patroli rutin yang diadakan setiap harinya dengan pemantauan setiap desa yang ada di Daerah Turen dan juga melakukan sosialisasi sekaligus pemantauan terhadap residivis narapidana. Pihak kepolisian juga melakukan patroli desa bersama Babinsa (Bintara Pembina Desa). Upaya Represif dengan pihak kepolisian selalu siap dihubungi agar dapat langsung mengamankan sekaligus melindungi masyarakat sekitar serta cepat tanggap melakukan penyidikan dan melakukan Langkah-langkah hukum seperti apa yang sudah tertuang dalam KUHAP

English Abstract

In this thesis, the author will raise issues related to vigilante actions that are carried out together and result in the loss of someone's life. This research focuses on cases of taking the law into their own hands which were carried out together and resulted in the loss of someone's life in Tumpukrenteng village, Turen, Malang Regency. The choice of theme was based on the fact that the people of Tumpukrenteng village, Turen, had carried out acts of self-judgment 29 times in 2018 and 3 of them resulted in the loss of the victim's life, making Malang Regency the province with the highest number of acts of vigilantism that resulted in the loss of a person's life among the provinces. Another Greater Malang. The rules regarding the prohibition of vigilante actions have been indirectly embodied in article 170 of the Criminal Code, and those that result in the loss of a person's life are regulated in article 170 paragraph 2 of the Criminal Code. Apart from that, the police themselves have conducted socialization regarding the stages of reporting and preparing reports in the event of an incident or burglary. Therefore, there is a disparity in the articles that regulate crimes against public order with the high number of crimes against public order, namely acts of taking the law into your own hands which are carried out jointly and to the point of taking someone's life. This type of research is empirical juridical research using a criminological juridical approach. The data source used is primary data which is then supported by secondary data. Data collection techniques were carried out by interviews and literature studies. Data analysis techniques through descriptive qualitative by explaining the primary data obtained and analyzed using theories related to these problems. The results of the research that has been carried out show that: 1) Factors that can lead to vigilante actions carried out together and causing the loss of a person's life in Tumpukrenteng, Turen begin with the desire to punish and deter the victim who initially committed a criminal act, therefore the perpetrators can be subject to article 170 The Criminal Code is not Article 358 of the Criminal Code. Furthermore, there is the low education factor, namely elementary school where it should be at that level that the foundation for legal awareness should be built which should be implemented later and the gender factor where all the actors in this case are male. Next is the environmental factor that there is social control that is not going well and supports the occurrence of these actions. Apart from that, from the point of law enforcement itself, the community and the perpetrators seem to lack trust in the legal steps that should be taken. 2) Efforts to overcome and obey the law that have been carried out by the police are through Pre-emptive Efforts by conducting outreach to all levels of society, from students to the surrounding community. Preventive efforts by carrying out routine patrols held every day by monitoring every village in the Turen Region and also conducting socialization as well as monitoring convict recidivist. The police also conducted village patrols with Babinsa (Village Trustee Officer). Repressive efforts with the police are always ready to be contacted so that they can immediately secure and protect the surrounding community and be responsive in carrying out investigations and carrying out legal steps such as what has been stated in the Criminal Procedure Code.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523010061
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	29 Feb 2024 03:58
Last Modified:	29 Feb 2024 03:58
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/216641

Text (DALAM MASA EMBARGO) DARRELL PUTRA HALIM.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item