Harvelian, Agnes and Dr. Muchamad Ali Safa’at,, S.H., M.H and Dr. Aan Eko Widiarto,, S.H., M.H and Dr. Indah Dwi Qurbani,, S.H., M.H (2024) Demokrasi Ekonomi Dengan Prinsip Efisiensi Berkeadilan Dalam Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian Disertasi ini mempunyai tujuan (1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis makna dari Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Efisiensi Berkeadilan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaturan apakah Badan Usaha Milik Negara telah sesuai dengan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan. (3) Untuk menawarkan penormaan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan seharusnya penormaan dalam pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan historis (Historical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach), pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, Teknik analisis data menggunakan metode deduktif bahan hukum dikumpulkan dan diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif menggunakan Teknik interpretasi. Hasil penelitian adalah pertama makna dari demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yakni Konsep efisiensi berkeadilan tidak dapat dipisahkan atau sebagai suatu konsep alternatif yang harus dipilih salah satu. Efisiensi berkeadilan merupakan dua sasaran kembar yang saling berkaitan dan harus dicapai melalui dua sayap dari satu gerak pembangunan. Efisiensi berkeadilan adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara secara optimal dan tepat guna melalui kerjasama ataupun kompetisi sehat tanpa mengesampingkan nilai keadilan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan aksesibilitas masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kedua pengaturan Badan Usaha Milik Negara belum sesuai dengan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan, substansi yang diatur di dalam UU BUMN hanya sebatas pada pengaturan kelembagaan. Hal demikian, mengaburkan arah dan tujuan dalam pembuatan UU BUMN. Tiga unsur di dalam makna prinsip efisiensi berkeadilan, antara lain: (i) dikuasai negara; (ii) kompetisi dan kerjasama; dan (iii) aksesibilitas masyarakat, tidaklah diatur secara tegas dalam UU BUMN. Ketiga demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan seharusnya dinormakan dalam pengaturan Badan Usaha Milik Negara, pada UU BUMN masih terdapat klausul yang tidak secara tegas menjelaskan terjaminnya aksesibilitas masyarakat, arah BUMN yang memiliki peran ganda dalam perekonomian dan pemerataan serta pertumbuhan ekonomi yang beriringan. UU BUMN masih belum mencerminkan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan, maka dari itu perlu ada perubahan dengan menambahkan tentang makna efisiensi berkeadilan sesuai amanat UUD NRI 1945.
English Abstract
This dissertation research has the objectives of (1) To find out, understand and analyze the meaning of Economic Democracy with the Principles of equitable efficiency in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. (2) To analyze the regulations on whether State-Owned Enterprises are in accordance with economic democracy with the principles of equitable efficiency. (3) To offer norms for economic democracy with the principle of equitable efficiency, there should be norms in the regulation of State-Owned Enterprises. This research is normative legal research, using a statutory approach, a historical approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. Legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique uses document study. The data analysis technique uses the deductive method. Legal materials are collected, processed and analyzed qualitatively using interpretation techniques. The results of the research are first the meaning of economic democracy with the principle of equitable efficiency in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely that the concept of equitable efficiency cannot be separated or is an alternative concept that must be chosen. Efficiency with justice are two twin targets that are interrelated and must be achieved through two wings of one development movement. Equitable efficiency is the optimal and effective use of natural resources controlled by the state through cooperation or healthy competition without compromising the value of justice, with the aim of increasing economic equality and community accessibility in realizing social welfare. Secondly, the regulation of State-Owned Enterprises is not yet in accordance with economic democracy with the principle of equitable efficiency, the substance regulated in the BUMN Law is only limited to institutional arrangements. This, in turn, obscures the direction and objectives in drafting the BUMN Law. The three elements in the meaning of the principle of equitable efficiency include: (i) controlled by the state; (ii) competition and cooperation; and (iii) public accessibility, which is not explicitly regulated in the BUMN Law. Thirdly, economic democracy with the principle of equitable efficiency should be normalized in the regulation of State-Owned Enterprises. In the BUMN Law there are still clauses that do not explicitly explain the guarantee of public accessibility, the direction of BUMN which has a dual role in the economy and equality and concomitant economic growth. The BUMN Law still does not reflect economic democracy with the principle of equitable efficiency, therefore there needs to be changes by adding the meaning of equitable efficiency in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Doktor) |
|---|---|
| Identification Number: | 0624010001 |
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Badan Usaha Milik Negara, Efisiensi Berkeadilan, Demokrasi Ekonomi |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 29 Feb 2024 04:00 |
| Last Modified: | 29 Feb 2024 04:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/216633 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
AGNES HARVELIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |