PELAKSANAAN PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR TERHADAP PEMBERIAN KARCIS RETRIBUSI KEPADA PENGGUNA JASA TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)

Kuswinarti, Yayuk Indah and Dhaniar Eka Budiastanti, S.H., M.Kn (2023) PELAKSANAAN PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR TERHADAP PEMBERIAN KARCIS RETRIBUSI KEPADA PENGGUNA JASA TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG). Diploma thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Parkir menjadi salah satu kebutuhan yang umum di era semakin bertambahnya pemakaian kendaraan bermotor, Kota Malang menjadi kota terpadat kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sehingga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan sosial akibat padatnya penduduk, salah satunya adalah permasalahan di bidang parkir yang umumnya terjadi pada tempat parkir di tepi jalan umum. Melihat dari kepadatan penduduk di Kota Malang, pemerintah setempat memerlukan bantuan pelaksaaan dari juru parkir, dimana juru parkir tersebut diberikan beberapa kewajiban yang haruslah dilakukan seperti pemberian karcis kepada pengguna jasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir. Adapun penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pasal 17 ayat (1) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap pemberian karcis retribusi kepada pengguna jasa tempat parkir di tepi jalan umum di Kota Malang yang dikelola oleh dinas perhubungan dinyatakan dalam beberapa hal, diantaranya : 1. pelaksanaan dari pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan pemberian karcis retribusi kepada pengguna jasa tempat parkir di tepi jalan umum, masih belum terlaksana dengan baik. Sampai pada saat ini masih ditemukan pelanggaran terkait tidak diberikannya karcis parkir kepada pengguna jasa sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum. 2. Dalam pelaksanaan pasal 17 ayat (1) ditemukan kendala baik dari segi yuridis dan non yuridis, dari segi yuridis bahwasannya dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 belum mengatur terkait penentuan titik parkir yang melibatkan lalu lintas, sedangkan dari segi non yurisdisnya ada pada kesadaran petugas parkir atau juru parkir dan para pengguna jasa. Adanya hambatan dalam pelaksanaan pasal di atas, maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi peraturan daerah dan kegiatan edukasi kepada petugas parkir dan masyarakat atau pengguna jasa

English Abstract

Parking is a common need in an era of increasing use of motorized vehicles, Malang City is the second most populous city in East Java after Surabaya, so it is inseparable from social problems due to overcrowding, one of which is the problem in the parking sector which generally occurs in public roadside parking. Judging from the population density in Malang City, the local government needs assistance from parking attendants, where parking attendants are given several obligations that must be carried out such as giving tickets to service users as stipulated in Article 17 paragraph (1) Malang City Regional Regulation No. 4 of 2009 regarding parking management. This research shows that the implementation of Article 17 paragraph (1) of Malang City Regional Regulation Number 4 of 2009 regarding the provision of retribution tickets to users of parking spaces on public roads in Malang City which is managed by the transportation agency is stated in several ways, including: 1. implementation of Article 17 paragraph (1) of Malang City Regional Regulation Number 4 of 2009 concerning Management of Parking Spaces relating to the issuance of retribution tickets to users of parking space services on the side of public roads, has not been implemented properly. Until now, violations have been found related to not giving parking tickets to service users as proof of payment of parking fees on public roads. 2. In the implementation of Article 17 paragraph (1) there were obstacles both from a juridical and non-juridical perspective, from a juridical point of view the Malang City Regional Regulation No. 4 of 2009 has not regulated the determination of parking points that involve traffic, while from a nonjuridical perspective there are awareness of parking attendants or parking attendants and service users. There are obstacles in the implementation of the article above, it is necessary to carry out evaluation activities by regional regulations and educational activities for parking officers and the public or service users.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Identification Number:	052317
Uncontrolled Keywords:	parkir, karcis parkir, retribusi parkir, juru parkir-parking, parking tickets, parking fees, parking attendants
Divisions:	Program Vokasi > D3 Administrasi Bisnis
Depositing User:	Emy Sukartini
Date Deposited:	01 Feb 2024 02:41
Last Modified:	01 Feb 2024 02:41
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/215284

Text (DALAM MASA EMBARGO) Yayuk Indah Kuswinarti.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item