Priambodo, Teddi Wiryawan and Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si and Dr. Muhammad Lukman Hakim, S.IP.,M.Si and Dr. H. Rahmat Aziz, M.Si (2023) Pengaruh rasionalisasi Birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia Profesional terhadap kualitas pelayanan masyarakat dengan Insentif sebagai moderator (studi kasus pada kantor satuan polisi Pamong praja kabupaten malang). Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Rasionalisasi birokrasi dan pengembangn sumber daya manusia profesional serta adanya insentif, merupakan kajian mendasar dalam mencapai suatu tujuan. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas yang berat berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan agar dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari. Suatu tindakan sosial menyimpang dan melanggar peraturan serta perundang-undangan menjadi fenomena yang bertentangan dengan harapan masyarakat. Penelitian in bertujuan mengukur dan menguji pengaruh rasionalisasi birokrasi dan pengembangn sumber daya manusia profesional terhadap kualitas pelayanan masyarakat secara simultan dan parsial di moderator insentif. Penelitian ini menggunakan jenis mixed methods, mengambil sampel sebanyak tujuh puluh orang. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara, analisis dilakukan secara statistik menggunakan spss dan secara kualitatif. Hasli penelitian membuktikan terdapat pengaruh simultan rasionalisasi birokrasi dan pengembangn sumber daya manusia profesional terhadap kualitas pelayanan masyarakat yang di moderator insentif. Rasionalisasi birokrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat yang di moderator insentif, begitu juga dengan pengembangan sumber daya manusia profesional. Berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan masyarakat yang tidak di moderator insentif. Sesuai hasil penelitian, maka pengendalian sosial atas tindakan sosial berdasar waktu pelaksanaan dan tugas merupakan novelty yang dihasilkan dalam penelitian ini. Novelty tersebut dikembangkan berdasrkan rasionalisasi birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia profesioinal perlu dikemas dalam satu paket yang terencana, tertata dengan rapi secara simultan, sehingga dapat mengakomudir berbagai bentuk perbedaan demografi yang dimiliki oleh masing-masing indivisu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyaakat. Ada anggaran yang terencana, tersusun sesuai dan jelas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diemban dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Diperlukan payung hukum yuridis sosiologis, sehingga didalam menjalan tugas pokok dan fungsi dari kebijakan yang ditetapkan membawa rasa aman dan nyaman dalam melaknsakan tugas.
English Abstract
The rationalization of the bureaucracy and the development of professional human resources and the existence of incentives is a fundamental study in achieving a goal. The Civil Service Police Unit has a tough task related to basic services, namely peace, public order and community protection. The problem of public order and public peace is a basic need that is always expected to be able to carry out daily activities. A deviant social action and violation of rules and regulations becomes a phenomenon that is contrary to society's expectations. This study aims to measure and test the effect of bureaucratic rationalization and professional human resource development on the quality of public services simultaneously and partially in the incentive moderator. This research uses mixed methods, taking a sample of seventy people. Primary data was collected using questionnaires and interviews, statistical analysis using SPSS and qualitative analysis. The research results prove that there is a simultaneous effect of bureaucratic rationalization and the development of professional human resources on the quality of community services moderated by incentives. The rationalization of the bureaucracy partially has no effect on the quality of public services moderated by incentives, as well as the development of professional human resources. Has a significant effect on the quality of community services that are not moderated by incentives. According to the results of the study, social control based on execution time and tasks is a novelty produced in this study. The novelty was developed based on bureaucratic rationalization and the development of professional human resources needs to be packaged in a planned package, neatly arranged simultaneously, so that it can accommodate various forms of demographic differences owned by each individual to improve the quality of service to the community. There is a budget that is planned, arranged according to and clear to carry out the duties and obligations carried out in providing services to the community. A sociological juridical legal umbrella is needed, so that in carrying out the main tasks and functions of the policies set it brings a sense of security and comfort in carrying out tasks.
Item Type: | Thesis (Doktor) |
---|---|
Identification Number: | 062311 |
Uncontrolled Keywords: | Rasionalisasi Birokrasi, Pengembangan SDM Profesional, Insentif, Kualitas Pelayanan, Pengendalian Sosial |
Divisions: | S2/S3 > Doktor Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 05 Feb 2024 04:10 |
Last Modified: | 05 Feb 2024 04:10 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/215170 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Teddy Wiryawan.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |