Politik Permukiman Perkotaan: Perbedaan Kebijakan Antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama Dan Gubernur Anies Baswedan Dalam Kasus Kampung Akuarium Jakarta

Pratama, Rifqy Sakti and M. Fajar Ramdlan Shodiq Ramadlan, S.IP., M.IP (2023) Politik Permukiman Perkotaan: Perbedaan Kebijakan Antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama Dan Gubernur Anies Baswedan Dalam Kasus Kampung Akuarium Jakarta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Permasalahan permukiman liar Kampung Akuarium bermula pasca relokasi yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2016. Besarnya nilai sejarah yang dimiliki membuat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada saat itu ingin memaksimalkan potensi wisata dan budaya pada kawasan Kampung Akuarium. Namun warga tidak serta merta mau dipindahkan pada rusunawa tujuan relokasi, mereka memilih bertahan dan melawan pemerintah agar mereka tetap bisa tinggal pada kawasan tersebut. Pergantian pemimpin merubah nasib warga Akuarium, Gubernur Anies Baswedan melakukan pembangunan kembali kampung tersebut dan selesai dibangun pada tahun 2021. Untuk memahami perbedaan kebijakan dari masing-masing pemimpin tersebut digunakan teori institusionalisme baru pilihan rasional. Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan mekanisme pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan kebijakan antara relokasi oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Pembangunan Kembali oleh Anies Baswedan, baik dari kelembagaan dan rasionalitas kebijakan. Dalam dua kebijakan tersebut, terlihat bahwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat merelokasi memiliki fokus untuk menata wilayah dengan penggunaan struktur lembaga yang sederhana. Sedangkan Gubernur Anies Baswedan menggunakan struktur kelembagaan yang lebih kompleks dengan memberikan fokus utama bagi kebutuhan masyarakat Kampung Akuarium. Dalam hal rasionalitas kebijakan oleh Gubernur Anies Baswedan, ada alasan transaksional khususnya dalam memenuhi janji politik saat kampanye. Sedangkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memiliki rasionalitas untuk memaksimalkan tujuan pariwisata pada kawasan pesisir Utara Jakarta. Dari dua kebijakan tersebut, terlihat bahwa Gubernur Anies Baswedan menjadikan kebijakan pembangunan kembali sebagai anti tesis dari kebijakan relokasi oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan tujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat Kampung Akuarium.

English Abstract

The issue of the illegal settlement of Kampung Akuarium began after the relocation carried out by Governor Basuki Tjahaja Purnama in 2016. The significant historical value of the area led Governor Basuki Tjahaja Purnama at that time to maximize the tourism and cultural potential of the Kampung Akuarium area. However, the residents were not willing to be immediately relocated to the intended public housing; they chose to stay and fight against the government in order to remain in the area. The change in leadership changed the fate of the Akuarium residents, as Governor Anies Baswedan rebuilt the village, and the construction was completed in 2021.To understand the differences in policies between the two leaders, the theory of new institutionalism of rational choice was employed. The research methodology used in this study was descriptive qualitative, with data collection mechanisms using interview, observation, and documentation techniques. The aim of this research was to understand the differences in policies between the relocation by Governor Basuki Tjahaja Purnama and the Reconstruction by Anies Baswedan, both in terms of institutionalization and policy rationality.In these two policies, it is evident that Governor Basuki Tjahaja Purnama, during the relocation process, focused on organizing the area using a simple institutional structure. On the other hand, Governor Anies Baswedan employed a more complex institutional structure, with a primary focus on the needs of the Kampung Akuarium community. Regarding policy rationality, Governor Anies Baswedan had transactional reasons, particularly in fulfilling political promises made during the campaign. In contrast, Governor Basuki Tjahaja Purnama had a rationality based on maximizing tourism objectives in the North Coastal area of Jakarta.From these two policies, it is clear that Governor Anies Baswedan made the policy of reconstruction an antithesis to Governor Basuki Tjahaja Purnama's relocation policy, with the aim of meeting the demands of the Kampung Akuarium community.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052311
Uncontrolled Keywords:	Kampung Akuarium, Relokasi, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Anies Baswedan
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	02 Feb 2024 08:22
Last Modified:	02 Feb 2024 08:22
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/215131

Text (DALAM MASA EMBARGO) Rifqy Sakti Pratama.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item