Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Mendukung Proses Legalitasi Daerah pada Bagian Hukum Pemerintahan Kota Malang

Dinata, Ines Della and M. Soni Wijaya, S.H., M.H. (2023) Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Mendukung Proses Legalitasi Daerah pada Bagian Hukum Pemerintahan Kota Malang. Diploma thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sumber informasi dalam mempersiapkan dan menyusun peraturan daerah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat (Peraturan Mentri Kominfo Nomor 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kominfo). Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) ini dibuat guna mempermudah penemuan kembali peraturan perundangundangan secara cepat, tepat dan lebih akurat. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional. Terdapat beberapa poin penting dalam penelitian ini diantaranya : 1) Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam proses legislasi pada Bagian Hukum Pemerintahan Kota Malang adalah sebagai acuan pertimbangan untuk melakukan tindakan, baik sebagai dasar dalam pembuatan peraturan daerah baru, bisa juga menjadi acuan dalam pencabutan peraturan daerah apabila memang peraturan daerah ini sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang baru saja di keluarkan. 2) Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka dibentuklah website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk memudahkan pekerjaan Bagian Hukum Pemerintahan Kota Malang. 3) Dalam pemenuhan informasi hukum melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Malang ditemukan beberapa permasalahan pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Malang yang tidak dapat menampilkan informasi apapun atau tidak bisa diakses, dan terdapat beberapa perubahan produk hukum yang belum di masukkan kedalam website tersebut.

English Abstract

The source of information in preparing and drafting regional regulations is the Legal Documentation and Information Network (JDIH), which is a forum for the joint utilization of legal documents in an orderly, integrated and sustainable manner, as well as a means of providing complete, accurate, easy and precise legal information services (Ministry of Communication and Informatics Regulation Number 20 of 2013 concerning Legal Documentation and Information Network of the Ministry of Communication and Informatics). Implementation of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) was created to facilitate the retrieval of laws and regulations quickly, precisely and more accurately. In the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2012 concerning Documentation and Information Network in article 3 it is stated that the purpose of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) is to ensure the availability of legal documentation and information that is complete and accurate, and can be accessed quickly and easily. The other goal is to improve the quality of national legal development. There are several important points in this research including: 1) The role of the Legal Documentation and Information Network in the legislation process in the Legal Department of Malang City Government is as a reference for consideration for taking action, both as a basis for making new regional regulations, it can also be a reference in repealing regional regulations if these regional regulations are no longer in accordance with the abovementioned statutory regulations that have just been issued. 2) In the context of disseminating laws and regulations Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, a Legal Documentation and Information Network (JDIH) website was formed to facilitate the work of the Malang City Government Legal Department. 3) In fulfilling legal information through the Malang City Legal Documentation and Information Network (JDIH) website, several problems were found on the Malang City Legal Documentation and Information Network (JDIH) website which could not display any information or could not be accessed, and there were several changes to legal products which have not been included in the website.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Identification Number:	052317
Divisions:	Program Vokasi > D3 Administrasi Bisnis
Depositing User:	Unnamed user with username tunjungsari
Date Deposited:	31 Jan 2024 03:25
Last Modified:	31 Jan 2024 03:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/215030

Text (DALAM MASA EMBARGO) INES DELLA DINATA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item