Shella Anisa Fitri and Dhaniar Eka Budiastanti, S.H., M.Kn (2023) PELAKSANAAN PASAL 28 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TERKAIT TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MADYOPURO. Diploma thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 28 Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dalam penerapannya belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di DISKOPINDAG Kota Malang dan Pasar Madyopuro dalam rentan waktu 6 bulan (September 2022-Februari 2023). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan bersifat deskriptif dan kualitatif. Pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pemungutan, pembayaran, penagihan, serta pengurangan, keringanan, dan pembebasan retibusi. Kendala dan upaya pada saat melaksanakan pemungutan tarif retribusi pelayanan pasar yaitu wajib retribusi hanya membayar setengah dari tarif retribusi yang harusnya dibayarkan dan belum diberlakukannya sanksi yang tegas untuk wajib retribusi tersebut. Pada Pasal 57 Nomor 3 Tahun 2015, jika wajib retribusi jasa umum tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. Sedangkan sanksi administrarif yang ada di Pasar Madyopuro tidak atau belum ada. Kendala selanjutnya yaitu pemerintah sudah memberikan akses untuk melakukan pembayaran secara online melalui web bernama SIMPasar, namun pada kenyataannya web tersebut tidak berjalan.
English Abstract
The implementation of Malang City Regional Regulation Article 28 Number 1 of 2021 Concerning Market Service Retribution Tariffs in its implementation has not fully proceeded according to applicable legal regulations. This research was conducted at DISKOPINDAG Malang City and Madyopuro Market over a period of 6 months (September 2022-February 2023). The type of research used is empirical juridical research with descriptive and qualitative approach methods. Its implementation is carried out through several stages, namely collection, payment, billing, and withdrawal, relief, and withdrawal of retribution. Constraints and efforts when carrying out market service levy collection, namely the mandatory levy only pays half of the levy rate that must be paid and strict sanctions have not been applied for the mandatory levy. In Article 57 Number 3 of 2015, if certain public service fees are obligated to not pay on time or do not pay enough, they are subject to administrative sanctions in the form of interest of 2% per month from the fees owed. Meanwhile, administrative sanctions in Madyopuro Market do not exist or do not yet exist. The next obstacle is that the government has provided access to make payments online via a web called SIMPasar, but in reality the web is not working.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Identification Number: | 052317 |
Uncontrolled Keywords: | Pelaksanaan, Retribusi Pelayanan Pasar-Implementations, Market Service Retribution |
Divisions: | Program Vokasi > D3 Administrasi Bisnis |
Depositing User: | Emy Sukartini |
Date Deposited: | 31 Jan 2024 02:30 |
Last Modified: | 31 Jan 2024 02:30 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214984 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Shella Anisa Fitri.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |