Intan Kumalasari, Diah and Dhaniar Eka Budiastanti, S.H., M.Kn (2023) Mekanisme Pemberian Pendapat dan Saran Hukum Sebagai Bagian dari Pelaksanaan Bantuan Hukum di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Diploma thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bidang Hukum merupakan salah satu satuan kerja yang berada di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Kepolisian Daerah, Bidang Hukum memiliki empat susunan organisasi salah satunya yaitu Subbidbankum (Bantuan Hukum). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa salah satu bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada anggota atau keluarga besar Polri adalah berupa Pendapat dan Saran Hukum. Namun dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kepolisian Daerah Jawa Timur, ternyata pihak Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang dialami menurut hasil penelitian Penulis ini adalah mengenai Sumber Daya Manusia, hal ini disebabkan hanya terdapat 40 personil yang ada di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam rentang waktu bulan Oktober hingga Januari 2023. Penelitian Tugas Akhir ini merumuskan tiga pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme pemberian Pendapat dan Saran Hukum sebagai bagian dari pelaksanaan bantuan hukum di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur?; (2) Hambatan apa yang ada dalam pemberian Pendapat dan Saran Hukum sebagai bagian dari pelaksanaan bantuan hukum di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur?; dan (3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar pemberian Pendapat dan Saran Hukum sebagai bagian dari pelakasanaan bantuan hukum terlaksana dengan baik? Untuk menjawab tiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain: 1. Pihak Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menjalankan salah satu tugas pokok dan fungsinya pada Subbidbankum yaitu memberikan Bantuan Hukum kepada anggota (Brigadir Polisi HS) yang sedang dalam permasalahan hukum dengan kasus Pelanggaran Displin. Bantuan Hukum tersebut diajukan oleh Kepala Satuan Kerja tempat Brigpol HS bekerja, berupa permohonan Pendapat dan Saran Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Prosedur Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum serta Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2663/X/2010 tentang format penyusunan Pendapat dan Saran Hukum. 2. Hambatan yang dialami Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai satuan kerja yang memberikan bantuan hukum bagi anggota maupun keluarga besar Polri yang sedang mengalami permasalahan hukum adalah mengenai Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian Penulis menemukan bahwa yang dimaksud dari Sumber Daya Manusia tersebut berkaitan dengan hanya ada 40 personil atau anggota di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur yang tidak seimbang dengan beban tugas tanggung jawab hukum untuk bersidang baik perkara pidana, praperadilan, perdata, sengketa tata usaha negara maupun sidang internal Kepolisian Republik Indonesia. 3. Adanya hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Satuan Kerja Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur juga monitoring dan evaluasi internal oleh Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap anggota Bidang Hukum.
English Abstract
The Legal Sector is one of the work units within the East Java Regional Police. In accordance with Police Chief Regulation Number 14 of 2018 concerning the Structure and Organization of Regional Police Work Procedures, the Legal Sector has four organizational structures, one of which is Subbidbankum (Legal Assistance). In Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Assistance by the Indonesian National Police, it is stated that one form of legal assistance provided to members or extended family of the National Police is in the form of Legal Opinions and Advice. However, in the implementation of the provision of legal assistance at the East Java Regional Police, it turned out that the Legal Division of the East Java Regional Police experienced several obstacles in its implementation. The obstacles experienced according to the results of this author's research are regarding Human Resources, this is because there are only 40 personnel in the Legal Field of the East Java Regional Police. In this case the author conducted research in the Legal Sector of the East Java Regional Police in the period from October to January 2023. This final research formulates three questions, namely: (1) What is the mechanism for giving legal opinion and advice as part of the implementation of legal aid in the field of East Java Regional Police Law?; (2) What obstacles exist in the provision of Opinions and Legal Advice as part of the implementation of legal aid in the Legal Sector of the East Java Regional Police?; and (3) What efforts can be made so that the provision of Legal Opinions and Advice as part of the implementation of legal aid is carried out properly? To answer the three formulations of the problem, this study uses an empirical juridical research method with a case study approach. The conclusions from the results of this study include: 1. The Legal Division of the East Java Regional Police has carried out one of its main tasks and functions at Subbidbankum, namely providing Legal Assistance to members (Police Brigadier X) who are in legal trouble with cases of Disciplinary Violations. The Legal Assistance was submitted by the Head of the Work Unit where Brigpol HS worked, in the form of a request for Opinion and Legal Advice. The implementation of this legal assistance has been carried out in accordance with the Regulation of the Head of the Legal Division of the Indonesian National Police Number 5 of 2011 concerning Procedures for Forming Opinions and Legal Advice and the Telegram of the Chief of Police Number: ST/2663/X/2010 concerning the format for preparing Opinions and Legal Advice. 2. The obstacle experienced by the Legal Division of the East Java Regional Police in carrying out its main tasks and functions as a work unit providing legal assistance to members and the extended family of the National Police who are experiencing legal problems is regarding Humanix Resources. The results of the research The author found that what is meant by Human Resources is related to the existence of only 40 personnel or members in the Legal Field of the East Java Regional Police who are not balanced with the burden of legal responsibility for hearing both criminal cases, pretrial, civil, state administrative disputes as well as the internal session of the Indonesian National Police. 3. There are obstacles in the implementation of legal aid, it is necessary to carry out monitoring and evaluation by the Head of the East Java Regional Police at the East Java Regional Police Legal Work Unit as well as internal monitoring and evaluation by the Head of the East Java Regional Police Legal Division.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Identification Number: | 052317 |
| Uncontrolled Keywords: | Pendapat dan Saran Hukum, Bantuan Hukum, Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur, Legal Opinions and Advice, Legal Assistance, Legal Division of the East Java Regional Police |
| Divisions: | Program Vokasi > D3 Administrasi Bisnis |
| Depositing User: | Annisti Nurul F |
| Date Deposited: | 31 Jan 2024 02:28 |
| Last Modified: | 31 Jan 2024 02:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214926 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Diah Intan Kumalasari.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |