Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia)

Huda, Nurul and Wicaksana Wahyu Prasetya, S.H., M.Kn (2023) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia). Diploma thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi fenomena sosial yang sudah dianggap sebagai fenomena gunung es oleh sebab kasus-kasus kekerasan seksual terus menerus bermunculan dan tak terkecuali dalam lingkungan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif dan merdeka dari kekerasan terutama kekerasan seksual pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menginisiasi dibuatnya Perjanjian Kerja Sama Nomor 27/VI/PKS/2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan yang didalamnya memuat termasuk kekerasan seksual. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta mengidentifikasi pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini dan berusaha untuk memberikan rekomendasi penyelesaian dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode data kualitatif berupa transkrip hasil wawancara dengan narasumber di Biro Hukum dan Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Tugas Akhir ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama ini berjalan dengan baik sebagaimana tercermin dari capaian yang dihasilkan berupa peraturan dan kebijakan dalam hal mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Nomor 27/VI/PKS/2021 antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan praktik kerja sama baik. Walaupun demikian, para pihak harus dengan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik hingga berakhirnya perjanjian kerja sama ini. Selain itu, dalam pelaksanaannya saat timbul kendala diharapkan para pihak terlebih dulu melakukan musyawarah mufakat untuk mencari jalan keluar bersama sehingga kendala yang dihadapi dapat teratasi dengan sebaik mungkin.

English Abstract

Sexual violence that is happening in Indonesia is currently a social phenomenon that is considered an iceberg phenomenon because cases of sexual violence keep popping up and are no exception in the educational environment. In order to realize education that is conducive and free from violence, especially sexual violence, the government, in this case, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, together with the National Commission on Violence Against Women, initiated the creation of Cooperation Agreement Number 27/VI/PKS/2021 concerning the prevention and handling of gender-based violence against women, which includes sexual violence. This final project aims to describe and identify the implementation of this cooperation agreement and try to provide recommendations for its successful implementation. By using the qualitative data method in the form of transcripts from interviews with sources at the Legal Bureau and Center for Character Strengthening of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology and the National Commission on Violence Against Women, this final project concludes that the implementation of this cooperation agreement went well, as reflected by the resulting achievements in the form of regulations and policies for preventing sexual violence in the educational environment. So it can be concluded that the implementation of Cooperation Agreement Number 27/VI/PKS/2021 between the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology and the National Commission on Violence Against Women is a good cooperative practice. Nevertheless, the parties must continue to carry out their duties and responsibilities properly until the end of this cooperation agreement. In addition, in practice, when problems arise, it is hoped that the parties will first conduct deliberations for consensus to find a common solution so that the obstacles encountered can be resolved as best as possible.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Identification Number:	0523170220
Uncontrolled Keywords:	Pelaksanaan perjanjian kerja sama, pencegahan, kekerasan seksual-Implementation of cooperation agreements, prevention, sexual violence
Divisions:	Program Vokasi > D3 Administrasi Bisnis
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	07 Feb 2024 02:54
Last Modified:	07 Feb 2024 02:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214883

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nurul Huda.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)

Actions (login required)

View Item