Agustin Mawadah Rachmasuci, Delina and Soni Wijaya, S.H., M.H (2023) Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang). Diploma thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tugas Akhir ini berjudul “Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Kota Malang. 2. Apakah kendala dan solusi Jaksa dalam memberikan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Sering kita lihat banyaknya perkara yang dilimpahkan langsung ke tahap pengadilan tanpa adanya proses keadillan restoratif bagi korban ataupun pelaku, terjadinya penumpukan perkara, dan overcapacity lapas bagi para tahanan. Maka dengan itu Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah suatu produk hukum Kejaksaan RI yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani,karena hati nurani tidak ada dalam buku melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam sistem peradilan Indonesia yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, dengan adanya PERATURAN KEJAKSAAN Nomor 15 Tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria yangada dalam PERATURAN KEJAKSAAN Nomor 15 Tahun 2020 karena secara dominus litis kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum. Dalam penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini antara lain : 1. Bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sudah ditegakkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Malang namun masih belum berjalan maksimal contohnya dalam perkara penganiayaan ringan masih awam masyarakat mengetahui bahwa kejaksaan memiliki program penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, banyaknya korban memilih untuk melanjutkan perkaranya ke tahap pengadilan dengan dalil pembalasan dan memberikan efek jera terhadap pelaku. 2. Adapun solusi jaksa dalam berhasilnya penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini adalah Jaksa harusvi berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dalam menangani perkara penganiayaan. Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara pidana berfungsi sebagai suatu upaya kejaksaan dalam menjalankanfungsionalisasi prinsip dominus litis. Peran Jaksa ini dibuktikan dengan tindakan Jaksa yang berinisiatif mengupayakan penerapan keadilan restoratif serta perannya sebagai fasilitator dalam mediasi para pihak dengan berpedoman padaperaturan yang ada juga berlandaskan pada hati nurani yang akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif.
English Abstract
This Final Project is entitled "Implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Persecution Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code (Study at the Malang City District Attorney's Office)". The problems in this study are: 1. How to implement Restorative Justice in the Criminal Act of Persecution Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code at the Malang City District Attorney's Office. 2. What are the obstacles and solutions of the Prosecutor in providing Restorative Justice in the Criminal Act of Persecution Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code at the Malang City District Attorney's Office. We often see many cases transferred directly to the court stage without a restorative justice process for victims or perpetrators, a backlog of cases, and prison overcapacity for prisoners. Therefore, the Attorney General's Office issued Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is a product of the Indonesian Prosecutor's Law that is awaited by the public, which is for every prosecutor to prosecute someone with conscience, because conscience is not in the book but in the hearts of prosecutors, even though the mechanism is not regulated in the Indonesian judicial system regulated in the Criminal Procedure Code. Therefore, with the existence of PERATURAN KEJAKSAAN Number 15 of 2020, prosecutors in Indonesia no longer need to hesitate to close small cases that fall into the criteria in PERATURAN KEJAKSAAN Number 15 of 2020 because dominus litis the prosecution authority is the domain of the public prosecutor. In this Final Project research was carried out at the Malang City State Attorney's Office. The research method used by the author is empirical juridical research using a statutory approach. The results of this study include: 1. That the termination of prosecution based on restorative justice has been enforced by the Malang City District Attorney's Office but is still not running optimally, for example in cases of minor persecution, it is still common for the public to know that the prosecution has a program to stop prosecution based on restorative justice, many victims choose to continue their cases to the court stage with the proposition of retaliation and provide a deterrent effect on the perpetrators. 2. The prosecutor's solution in the successful application of theviii termination of prosecution based on restorative justice is that the prosecutor must play an active role in realizing peace in handling persecution cases. The prosecutor in applying restorative justice to the resolution of criminal cases serves as an effort by the prosecutor's office in carrying out the functionalization of the principle of dominus litis. The role of the Prosecutor is evidenced by the actions of the Prosecutor who took the initiative to seek the application of restorative justice and its role as a facilitator in mediating the parties based on existing regulations is also based on conscience which will greatly support the successful implementation of restorative justice.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Identification Number: | 052317 |
| Divisions: | Program Vokasi > D3 Administrasi Bisnis |
| Depositing User: | Annisti Nurul F |
| Date Deposited: | 31 Jan 2024 00:43 |
| Last Modified: | 31 Jan 2024 00:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214881 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Delina Agustin Mawadah Rachmas.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |