Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Kendaraan Berbasis Semi Otonom Dan Otonom Sesuai Aspek Keselamatan Dan Keamanan Berkendara Hukum Lalu Lintas Di Indonesia.

Aritonang, Rafael Yehezkiel and Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum. and Ranitya Ganindha, S.H.,M.H (2023) Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Kendaraan Berbasis Semi Otonom Dan Otonom Sesuai Aspek Keselamatan Dan Keamanan Berkendara Hukum Lalu Lintas Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis persoalan terkait urgensi pengaturan artificial intelligence kendaraan semi otonom dan otonom sesuai aspek keselamatan dan keamanan berkendara berdasarkan hukum lalu lintas di Indonesia. Pemilihan isu ini dilatarbelakangi dengan adanya kekosongan hukumnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada sektor pengujian tes kendaraan semi otonom dan otonom berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Selain itu penerapan keselamatan dan keamanan berkendara khususnya kendaraan semi otonom dan otonom belum bisa melindungi pengendara, pejalan kaki dan lingkungan sekitar. Rumusan masalah yang diidentifikasi dari problematika tersebut adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana urgensi pengaturan artificial intelligence dalam sektor kendaraan berbasis semi otonom dan otonom di Indonesia sesuai aspek keamanan dan keselamatan berkendara? (2) Bagaimana bentuk pengaturan yang tepat mengenai regulasi kendaraan semi otonom dan otonom di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan statuei approach, comparative approach, dan conceptual approach. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Berdasarkan permasalahan hukum yang ada, dari rumusan masalah pertama bahwa adanya kekosongan hukum dari kendaraan semi otonom dan otonom berbasis kecerdasan buatan yang dikaitkan dengan UU LLAJ hingga Peraturan Pemerintah terkait standar keselamatan dan keamanan berkendara. Urgensinya dilandaskan pada Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan pada Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 yaitu memberi perlindungan fasilitas umum yang layak. Dengan adanya tren positif kendaraan semi otonom dan otonom menjadikan kendaraan tersebut harus lebih dikaji lagi untuk melindungi penggunaannya. Saat ini peraturan masih melindungi kendaraan konvensional sehingga terjadi kekosongan hukum Pasal 77 UU LLAJ dan Pasal 15 (2) PP No 37 Tahun 2017 tentang kendaraan ini seperti pengujian fisik, kendaraan tidak sesuai standarnya hingga pengemudi yang ilegal. Untuk rumusan masalah kedua adalah bentuk pengaturan yang tepat untuk kendaraan semi otonom dan otonom di Indonesia. Mengacu pada pengaturan kendaraan dari Amerika Serikat dan Jerman sudah melindungi hak penggunanya dimulai dari pengujian fisik kendaraan independen, asuransi, jaminan kelengkapan data kendaraan, pengawas dari lembaga khusus yang sebagian substansinya bisa dijadikan referensi untuk hukum Indonesia.

English Abstract

In this thesis, the authors analyze issues related to the urgency of regulating semiautonomous and autonomous vehicle artificial intelligence according to aspects of driving safety and security based on traffic laws in Indonesia. The choice of this issue was motivated by the existence of a legal vacuum in the Road Traffic and Transportation Law in the testing sector of semi-autonomous vehicles based on artificial intelligence in Indonesia. In addition, the implementation of driving safety and security, especially semi-autonomous and autonomous vehicles, has not been able to protect drivers, pedestrians and the surrounding environment. The formulation of the problems identified from these problems are as follows: (1) What is the urgency of regulating artificial intelligence in the semi-autonomous and automatic based vehicle sector in Indonesia according to aspects of driving safety and security? (2) What is the proper form of regulation regarding regulation of semi-autonomous and autonomous vehicles in Indonesia? The type of research used in this study is normative legal research using the statuei approach, comparative approach, and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, tertiary legal materials using grammatical and systematic interpretation methods. Based on the existing legal issues, from the formulation of the first problem that there is a legal void from semi-autonomous and autonomous vehicles based on artificial intelligence associated with the LLAJ Law to Government Regulations related to driving safety and security standards. The urgency is based on the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution, namely advancing public welfare and Article 34 paragraph 3 of the 1945 Constitution, namely providing adequate protection for public facilities. With the positive trend of semiautonomous and autonomous vehicles, these vehicles must be further studied to protect their use. At present the regulations still protect conventional vehicles so that there is a legal vacuum under Article 77 of the LLAJ Law and Article 15 (2) PP No. 37 of 2017 concerning these vehicles such as physical testing, vehicles not according to standards to illegal drivers etc. For the second problem formulation is the proper form of regulation for semi-autonomous and autonomous vehicles in Indonesia. Referring to vehicle regulations from the United States and Germany, they have protected the rights of their users, starting from independent vehicle physical testing, insurance, guarantees for the completeness of vehicle data, supervisors from special agencies, some of the substance of which can be used as a reference for Indonesian law.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	-
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	30 Jan 2024 04:40
Last Modified:	30 Jan 2024 04:40
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214772

Text (DALAM MASA EMBARGO) RAFAEL YEHEZKIEL ARITONANG.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item