Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf K Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Hukum Di Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo).

Herlambang, Radyananda Argo and Muhammad Dahlan, S.H., M.H. and Bahrul Ulum Annafi ., S.H., M.H (2023) Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf K Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Hukum Di Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi, penulis membahas mengenai permasalahan pada Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Latar belakang penelitian ini ialah banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati jalur pejalan kaki yang seharusnya menjadi tempat pejalan kaki, perubahan fungsi pedestrian ini menyebabkan kemacetan dan mengganggu jalan protokol di Sidoarjo. Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan menggunakan fasilitas umum seperti jalan, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya. Kondisi tersebut membuat kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat terganggu. Sehingga dalam hal ini, ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Jika tidak ada pelaksana urusan pemerintahan tersebut, sering terjadi kegiatan-kegiatan ekstrim yang bersifat primordialisme dan tidak terdapat instansi yang mengatasinya di daerah. Aparat keamanan di daerah hanya melakukan pengamanan saat terjadi kerusuhan tanpa adanya suatu institusi yang secara fungsional dan struktural melakukan kegiatankegiatan pencegahan terjadinya kerusuhan di kemudian hari. Peraturan Daerah yang akan dilaksanakan untuk mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo adalah Pasal 8 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (yang selanjutnya disebut Perda Sidoarjo nomor 10 Tahun 2013) berbunyi “Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap Orang dan/ atau badan, dilarang mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi taman dan jalur hijau”. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi para PKL melakukan pelanggaran Pasal 8 huruf k Perda 10 Tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo tersebut? (2) Bagaimanakah penegakan Perda 10 Tahun 2013 Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan prinsip humanis, prinsip perlindungan dan kemajuan Hak Asasi Manusia warga daerah serta yang memberdayakan warga daerah Kabupaten Sidoarjo? Dari hasil penelitian tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa para pedagang tersebut melanggar ketentuan dikarenakan dampak ekonomi serta ketidakpedulian mereka terhadap peraturan yang ada serta para PKL memilih untuk berjualan di pinggir jalan yang masih ramai diakses oleh masyarakat. Meskipun upaya dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk menata para Pedagang tersebut dengan membuat “Sentra PKL” yang berada di kawasan Jalan Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo namun tempat tersebut masih memiliki keterbatasan jumlah pedagang yang dapat berjualan di tempat tersebut dan berbagai ketentuan lain yang dianggap menyulitkan para pedagang.

English Abstract

In the thesis, the author discusses the problems in the Implementation of Article 8 of Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 10 of 2013 Regarding the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. The background of this research is the number of street vendors (PKL) who occupy pedestrian paths that should be pedestrian places, this change in pedestrian function causes congestion and disrupts protocol roads in Sidoarjo. Street vendors sell using public facilities such as roads, sidewalks, parks and other public facilities. These conditions disrupt public comfort, order and security. So in this case, public peace and order is a responsibility that must be fulfilled by the Local Government, namely the Sidoarjo Regency Government. If there is no implementer of government affairs, extreme activities that are primordial in nature often occur and there is no agency that handles it in the area. Security forces in the region only provide security during riots without an institution that functionally and structurally conducts activities to prevent future riots. The Local Regulation that will be implemented to regulate the existence of street vendors in Sidoarjo is Article 8 letter k of Sidoarjo Regency Regulation No. 10 of 2013 concerning Public Order and Community Peace which reads "To realize environmental peace and order, every person and / or entity, is prohibited from setting up kiosks and selling or actions that can result in damage and changes in the function of parks and greenways". Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) What are the factors behind street vendors (PKL) violating Article 8 letter k of Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Public Order and Community Peace? (2) How is the enforcement of Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning Public Order and Community Peace in accordance with humanist principles, principles of protection and advancement of human rights of local residents and empowering local residents of Sidoarjo Regency? From the results of this research, the author obtained answers to the existing problems that the traders violated the provisions due to economic impacts and their indifference to existing regulations and the PKL chose to sell on the side of the road which was still busy being accessed by the public. Despite the efforts of the Sidoarjo Regency Cooperative and Micro Business Office to organize these traders by creating a "PKL Center" located in the Gajah Mada Street area of Sidoarjo Regency, the place still has a limited number of traders who can sell in the place and various other provisions that are considered difficult for traders.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	-
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	30 Jan 2024 04:34
Last Modified:	30 Jan 2024 04:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214768

Text (DALAM MASA EMBARGO) Radyananda Argo Herlambang.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item