Partisipasi Publik Pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah.

Oktarina D.S, Rachma Sanni and Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. and Lutfi Effendi, S.H., M.Hum (2023) Partisipasi Publik Pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam era reformasi saat ini, pemerintah di tuntut untuk memberikan suatu perubahan serta pembaharuan dalam pelaksanaan suatu pemerintahan terutama dalam bidang pelaksanaan, organisasi, serta sumber daya manusia. Untuk itulah pemerintah telah memuat kebijakan mengenai seleksi terbuka pimpinan tinggi yang telah di atur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019. Walaupun peraturan mengenai seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi tersebut telah di atur dalam beberapa peraturan perundang – undangan, masih banyak kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pemangku jabatan strategis atau jabatan pimpinan tinggi tersbut. Hal tersebut dikarenakan belum diatur secara tegas mengenai bagaimana partisipasi publik dalam pelaksanaan seleksi tersebut serta terdapatnya kekaburan makna frasa mengenai arti dari jabatan strategis itu sendiri. Berdasarkan hal diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut : (1) Apakah makna frasa “Jabatan Strategis” dalam penelusuran rekam jejak melalui uji publik pada seleksi terbuka JPT selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019? (2) Bagaimanakah bentuk pengaturan terkait rekam jejak partisipasi publik dalam seleksi terbuka JPT selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019? Dalam mengkaji rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendakatan analitis (analytical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian ini menyimpukan bahwa pengaturan mengenai partisipasi publik dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi ini belum maksimal, Hal tersebut dikarenakan pada Permenpan RB No. 15 Tahun 2019 tentang Pengisian JPT Secara Kompetitif dan Terbuka dalam Lingkungan Lembaga Pemerintah tidak mengharuskan uji publik pada calon PPT di proses seleksi PPT Serta tidak menjelaskan secara rinci terkait sistem pengaturan partisipasi publik dalam penelusuran rekam jejak melalui uji publik tersebut sehingga tidak terlaksananya penyeleksian yang lebih transparan, akuntabel, obyektif, kompetitif. dalam masing-masing aparaturnya yang menduduki. Serta Dalam hal penentuan jabatan strategis, diperlukan analisis suatu jabatan tertentu yang dijadikan suatu metode tertentu dalam hal batasan terhadap suatu jabatan tersebut tujuannya agar kebijakan tersebut dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan juga keadilan.

English Abstract

In the current era of reform, the government is required to provide a change and renewal in the implementation of a government, especially in the field of implementation, organization and human resources. For this reason, the government has included a policy regarding the open selection of high leadership which has been regulated in the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019. Although regulations regarding the open selection of high leadership positions have been regulated in several laws and regulations, there are still many cases that occur as a result of the abuse of authority committed by the holders of strategic positions or high leadership positions. This is because it has not been explicitly regulated regarding how public participation in the implementation of the selection and there is a blurring of the meaning of the phrase regarding the meaning of the strategic position itself. Based on the above, this research has the following problem formulations: (1) Is the meaning of the phrase "Strategic Position" in tracing track records through a public test on the JPT open selection in line with the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019? (2) How is the form of regulation related to the track record of public participation in the JPT open selection in line with the Regulation of the Minister for Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019? In reviewing the formulation of the problem above, this study uses a normative juridical method with a statute approach, a comparative approach, and an analytical approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by researchers will be analyzed using systematic and grammatical interpretation methods. The results of this study conclude that the regulation regarding public participation in the selection of high leadership positions is not optimal. This is because the Permenpan RB No. 15 of 2019 regarding Competitive and Open Completion of JPT within the Government Institution Environment does not require public testing of PPT candidates in the PPT selection process and does not explain in detail regarding the regulatory system for public participation in tracing track records through the public test so that a more transparent selection is not carried out, accountable, objective, competitive. in their respective apparatus. As well as in the case of determining strategic positions, it is necessary to analyze a certain position which is used as a certain method in terms of the limitations of a position, the goal is that the policy can reflect legal certainty, benefits as well as justice.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	-
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	30 Jan 2024 04:28
Last Modified:	30 Jan 2024 04:28
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214764

Text (DALAM MASA EMBARGO) Rachma Sanni Oktarina Dwi Syahputri.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item