Model Perlindungan Pers Yang Melakukan Aktivitas Jurnalistik Di Ranah Media Elektronik Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Setiawan, Rachelin and Dr.Faizin Sulistio, S.H., L.LM and Ladito Risang Bagaskoro, S.H, M.H (2023) Model Perlindungan Pers Yang Melakukan Aktivitas Jurnalistik Di Ranah Media Elektronik Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait ketidakpastian hukum pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap jurnalis. Latar belakang dari pemilihan isu hukum tersebut dikarenakan dengan kehadiran kedua pasal ini dirasa mengancam kemerdekaan pers. Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi kedaulatannya berada di tangan rakyat sehingga kebebasan untuk jurnalis sangat diperlukan untuk Indonesia. Namun dalam prakteknya, banyak kasus jurnalis yang dijerat sehingga membatasi kebebasan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang kemudian berujung pada krisisnya demokrasi. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan kepastian hukum? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pers yang melakukan aktivitas jurnalistik di ranah media elektronik pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE? (3) Bagaimanakah adopsi model perlindungan pers dari luar negeri untuk kedepannya bagi pers yang melakukan aktivitas jurnalistik di ranah media elektronik? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan kasus (Case Approach),Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dan penafsiran gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis mememperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE tidak menunjukan ketidakpastian hukum dan mempunyai beberapa kelemahan sehingga Penulis mengggunakan perbandingan dengan negara Australia dan Jerman untuk model perlindungan hukum baru yang dapat diberikan kepada jurnalis agar mendapatkan kepastian hukum. Kemudian untuk bentuk perlindungan hukum represif yang bisa diberikan yaitu menggunakan asas lex spesialis sistematis sehingga UU pers lebih didahulukan untuk kasus jurnalistik yang ada di ranah media elektronik.

English Abstract

In this study, the authors raise issues related to legal uncertainty in Article 27 Section (3) and Article 28 Section (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) against journalists. The background to the selection of these legal issues is that the presence of these two articles threatens press freedom. Indonesia as a state of law and democracy, its sovereignty is in the hands of the people, so freedom for journalists is very necessary for Indonesia. However, in practice, many cases of journalists have been prosecuted, limiting their freedom to convey information to the public, which has led to a crisis of democracy. Therefore, this thesis raises the formulation of the problem: (1) Does Article 27 Paragraph (3) and Article 28 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions provide legal certainty? (2) What is the legal protection for the press that carries out journalistic activities in the realm of electronic media in Article 27 Paragraph (3) and Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law? (3) How is the adoption of a press protection model from abroad in the future for the press that carries out journalistic activities in the realm of electronic media? Then writing this thesis using a normative juridical method with Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach, and Comparative Approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using descriptive methods of analysis and grammatical interpretation. From the results of the research using the above method, the author obtained answers to the existing problems that Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2) of the ITE Law do not show legal uncertainty and have several weaknesses so the author uses comparisons with Australia and Germany. for a new model of legal protection that can be given to journalists to obtain legal certainty. Then for the form of repressive legal protection that can be given, namely using the systematic lex specialist principle so that the press law takes precedence for journalistic cases in the realm of electronic media.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	-
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	30 Jan 2024 04:22
Last Modified:	30 Jan 2024 04:22
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214757

Text (DALAM MASA EMBARGO) Rachelin Setiawan.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item