Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Berbasis E-Government (Studi pada Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Mahtiasari, Aldina and Dr. Mardiyono, MPA and Akhmad Amirudin, S.AP., M.AP., Ph.D (2023) Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Berbasis E-Government (Studi pada Badan Riset dan Inovasi Nasional). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kebijakan penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, percepatan sistem kerja, dan mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang merupakan tahapan terakhir dari kebijakan penyederhanaan birokrasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan Lembaga baru pemerintah yang menggabungkan 5 (lima) entitas yaitu Kemenristek dan 4 LPNK serta entitas Lembaga yang memiliki unit di bidang penelitian menghadapi tantangan dalam melaksanakan implementasi kebijakan sistem kerja berbasis e-government. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan sistem kerja berbasis e-government pada BRIN serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dengan indikator yaitu (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi terkait, (5) sikap para pelaksana, (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif menurut Creswell dan Creswell (2018). Hasil penelitian ini yaitu implementasi kebijakan sistem kerja berbasis egovernment pada BRIN telah berjalan dengan baik namun masih kurang efektif karena ditemukan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan sistem kerja berbasis e-government di BRIN sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan reformasi birokrasi yaitu 1) Birokrasi di BRIN sudah berjalan secara kolaboratif, 2) transformasi digital telah dioptimalisasikan, 3) struktur organisasi telah sederhana dan mekanisme kerja yang lebih dinamis dan lincah telah diimplementasikan. Faktor pendukung implementasi kebijakan sistem kerja berbasis e-government yaitu (1) karakteristik BRIN sebagai agen pelaksana, dan (2) dukungan e-government. Sedangkan faktor penghambatnya adalah (1) sumber daya manusia yaitu sivitas BRIN yang memiliki pola dan kultur kerja yang beragam, serta SDM BRIN yang belum dapat beradaptasi dengan sistem kerja baru, (2) sumber daya anggaran dimana BRIN menetapkan standar biaya masukan (SBM) yang sifatnya internal, dan lamanya proses pencairan anggaran BRIN, (3) sumber daya infrastruktur untuk pelaksanaan riset dan inovasi, yaitu sentralisasi manajemen infrastruktur riset, kurangnya jumlah operator dan kompetensi tenaga ahli, antrian infrastruktur riset hingga berbulan-bulan, pengadaan alat yang belum mengakomodir kebutuhan riil periset, fasilitas dan alat lab yang sudah rusak (4) lemahnya komunikasi dan koordinasi, (5) adanya disposisi atau sikap negatif dari para pelaksana.

English Abstract

The bureaucratic simplification policy aims to create a bureaucracy that is more dynamic, agile, accelerates work systems, and encourages effectiveness and efficiency in performance. The government has issued Ministerial Regulation for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 7 of 2022 concerning Adjustments to Work Systems in Government Agencies for Bureaucratic Simplification, which is the final stage of the bureaucratic simplification policy. The National Research and Innovation Agency (BRIN) is a new government agency that merges 5 entities, namely Ministries of Research and Technologi and 4 LPNK as well as institutional entities that have units in the research sector, is facing challenges in implementing e-government based work system policies. This research aims to determine and analyze the implementation of e-government based work system policies at BRIN as well as describe and analyze the supporting and inhibiting factors. The theory used in this research is policy implementation according to Van Meter and Van Horn (1975) with indicators namely (1) policy standards and objectives, (2) resources, (3) characteristics of implementing organizations, (4) communication between related organizations, (5) the attitude of the implementers, (6) the economic, social and political environment. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis according to Creswell and Creswell (2018). The results of this research are that the implementation of the egovernment based work system policy at BRIN has implemented well but less effective due to several obstacles in implementing the policy. The e-government based work system policy at BRIN has implemented in accordance with the aims and objectives of the bureaucratic reform policy, namely 1) the bureaucracy at BRIN has run collaboratively, 2) digital transformation has been optimized, 3) the organizational structure has been simplified and the work mechanism is more dynamic and agile has been implemented as well. Supporting factors for implementing e-government-based work system policies are (1) characteristics of BRIN as the implementing agent, and (2) e-government support. Meanwhile, the inhibiting factors are (1) BRIN human resources who have diverse work patterns and cultures, and they have not been able to adapt to the new work system, (2) budget resources where BRIN sets input cost standards (SBM) that are internal in nature, and the length of the BRIN budget disbursement process, (3) infrastructure resources for carrying out research and innovation, namely centralization of research infrastructure management, lack of operators and experts competency, queues for research infrastructure for months, procurement of equipment that has not accommodated real needs researchers, damaged laboratory facilities and equipment (4) weak communication and coordination, (5) negative disposition or attitude from implementers.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	0423030081
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Kebijakan, Sistem Kerja, Penyederhanaan Birokrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	30 Jan 2024 03:25
Last Modified:	30 Jan 2024 03:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214699

Text (DALAM MASA EMBARGO) Aldina Mahtiasari.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Actions (login required)

View Item