Sabrina, Nona and Yenny Eta Widyanti,, S.H.,M.Hum., and Diah Pawestri Maharani, S.H.,M.H., (2022) Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Terselubung Terkait Penggunaan Jasa Review Produk Pada Shopee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Amerika Serikat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya akan pengaturan hukum atas iklan terselubung di Indonesia dengan melihat perilaku merchant yang memanfaatkan eksistensi review online sebagai sumber informasi penting pada Shopee menggunakan jasa review produk melalui kolom komentar untuk meningkatkan reputasi barang atau jasa mereka. Beberapa negara telah memiliki aturan mengenai iklan guna mengakomodasi penanganan iklan terselubung, salah satunya Amerika Serikat. Namun di Indonesia masih terdapat kekurangan berupa kekaburan hukum yang diakibatkan oleh luasnya makna promosi pada frasa “pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen” yang mana menimbulkan iklan terselubung atas penggunaan jasa review produk sebagai metode promosi dalam Shopee oleh merchant. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah permasalahan pada skripsi ini adalah : (1) Bagaimana pengaturan mengenai iklan terselubung terkait penggunaan jasa review produk pada marketplace ditinjau dari hukum positif Indonesia dan Amerika?; dan (2) Bagaimana hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam praktik penggunaan jasa review produk pada marketplace? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dengan menggunakan analisis metode penafsiran sistematis dan gramatikal untuk menjadi fokus penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan iklan di Indonesia maupun di Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan baik dalam unsur-unsur, syarat, serta pengaturan yang berlaku bagi pelaku usaha. Baik di Indonesia maupun Amerika Serikat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumennya masing-masing memiliki regulasi terkait iklan, akan tetapi aturan iklan di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal pemberian perlindungan terkait iklan terselubung yang disebabkan oleh luasnya makna definisi promosi pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada frasa “pengenalan atau penyebarluasan informasi”. Serta tidak adanya peraturan secara tegas pada terms and condition Shopee sebagai salah satu marketplace yang saat ini sering digunakan. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang telah mengatur iklan terselubung dengan mengadopsi konsep “deceptive or unfair practies” pada Section 5 dalam Federal Trade Commission Act, keseriusan Amerika dalam memerangi iklan terselubung juga terbukti dengan dibuatnya badan perlindungan konsumen yang berperan sebagai “first responden”. Hubungan hukum dan akibat hukum yang mengikat antar para pihak dengan pelaku usaha (merchant) telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga melahirkan akibat hukum bagi para pelanggarnya. Namun dengan tidak adanya larangan terkait iklan terselubung menyebabkan para pihak tidak terbebani tanggung jawab. Sebab tanggung jawab dibebankan pada para pihak apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian. Penelitian ini menggunakan perbandingan ketentuan hukum tentang perbuatan curang dan iklan terselubung di Indonesia dan Amerika Serikat guna mendapatkan gambaran jelas mengenai ketentuan perbuatan curang atas iklan terselubung oleh merchant untuk mengoptimalisasi perlindungan konsumen pada era ini.
English Abstract
This study aims to determine the importance of legal regulation of covert advertising in Indonesia by looking at the behavior of merchants who take advantage of the existence of online reviews as an important source of information on Shopee using product review services through the comments column to improve the reputation of their goods or services. Several countries already have regulations regarding advertising to accommodate the handling of covert advertising, one of which is the United States. However, in Indonesia there are still shortcomings in the form of legal ambiguity caused by the broad meaning of promotion in the phrase "introduction or dissemination of information on an item and/or service to attract consumer buying interest" which creates hidden advertising on the use of product review services as a promotional method in Shopee by merchants. Based on the above background, the formulation of the problems in this thesis are: (1) How is the regulation regarding covert advertising related to the use of product review services in the marketplace in terms of Indonesian and American positive law?; and (2) What is the legal relationship and responsibilities of the parties in the practice of using product review services on the marketplace? The writing of this thesis uses a normative juridical method with a statutory approach, a comparative approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author using the analysis of systematic and grammatical interpretation methods to become the focus of research. Based on the results of the study, it can be concluded that the advertising arrangements in Indonesia and the United States have similarities and differences in terms of elements, requirements, and regulations that apply to business actors. Both Indonesia and the United States in their respective Consumer Protection Laws have regulations related to advertising, however, advertising regulations in Indonesia still have weaknesses in terms of providing protection related to covert advertising due to the broad definition of promotion in Article 1 point 6 of the Law. Law Number 8 of 1999 on the phrase "introduction or dissemination of information". And the absence of strict regulations on the terms and conditions of Shopee as one of the marketplaces that is currently often used. Unlike the case with the United States which has regulated covert advertising by adopting the concept of "deceptive or unfair practices" in Section 5 of the Federal Trade Commission Act, America's seriousness in fighting covert advertising is also proven by the creation of a consumer protection agency that acts as a "first responder". The legal relationship and binding legal consequences between the parties and the business actor (merchant) have fulfilled the legal requirements of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code, thus giving birth to legal consequences for the violators. However, in the absence of prohibitions related to covert advertising, the parties are not burdened with responsibility. Because the responsibility is borne by the parties if they have fulfilled the elements of unlawful acts, mistakes, losses. This study uses a comparison of the legal provisions regarding fraudulent acts and disguised advertising in Indonesia and the xi i United States in order to get a clear picture of the provisions of fraudulent acts on disguised advertising by merchants to optimize consumer protection in this era.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username ihwan |
| Date Deposited: | 29 Jan 2024 03:23 |
| Last Modified: | 29 Jan 2024 03:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214529 |
![[thumbnail of MASIH DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO)
Nona Sabrina.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |