Rahmasari, Mellinia and Dr. Abdul Madjid,, S.H., M.Hum and Galieh Damayanti,, S.H., M.H (2023) Analisis Yuridis Putusan Nomor 10/Pid.Susanak/2020/Pn Trk Terkait Tidak Dilaksanakannya Diversi Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN TRK Terkait Tidak Dilaksanakannya Diversi Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Pilihan tema ini dilatar belakangi oleh adanya kewajiban dilaksanakan upaya diversi pada perkara pidana anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam kenyataannya ada beberapa perkara atau putusan yang tidak melaksanakan upaya diversi yang dibuktikan dengan tidak adanya berkas acara diversi yang tercantum dalam putusan. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN TRK yang tidak melaksanakan upaya diversi telah sesuai dengan asas pada sistem peradilan pidana anak? (2) Apakah Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN TRK yang tidak melaksanakan upaya diversi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis xidan ain dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal yaitu menafsirkan kata kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa yang berlaku dan Teknik interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN TRK seharusnya dilaksanakan upaya diversi yang telah diwajibkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam hal ini anak pelaku telah memenuhi syarat untuk dilakukannya pelaksanaan upaya diversi yaitu belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Beberapa asas yang sesuai dengan putusan ini adalah asas nondiskriminasi, asas penghargaan terhadap pendapat anak dan asas pembinaan dan pembimbingan anak, sedangkan asas yang tidak sesuai adalah asas perlindungan, asas keadilan, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan asas penghindaran pembalasan. Selanjutnya kekuatan hukum Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN TRK merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena sesuai dengan pengertian diversi bahwa diversi adalah penyelesaian perkara anak dari peradilan ke luar peradilan, sehingga tidak dilaksanakannya diversi pada Putusan Nomor 10/Pid.Susu-Anak/2020/PN TRK ini tidak berpengaruh pada suatu kekuatan hukum putusan karena diversi dilakukan di luar peradilan.
English Abstract
In this thesis, the author raises the problem of Legal Analysis of Verdict Number 10/PID.SUS-ANAK/2020/PN TRK Regarding the Non-Consideration of Diversion in Child Criminal Cases. This theme is motivated by the obligation to implement diversion efforts in child criminal cases in accordance with existing laws and regulations, but in reality, there are some cases or verdicts that do not implement diversion efforts, as evidenced by the absence of diversion records in the verdict. Based on the above, this paper formulates the problem: (1) Has Verdict Number 10/PID.SUS-ANAK/2020/PN TRK that did not implement diversion efforts been in accordance with the principles of the juvenile justice system? (2) Does Verdict Number 10/PID.SUS-ANAK/2020/PN TRK that did not implement diversion efforts have legally binding force? This paper uses a juridical method with a statutory approach and a case approach. The legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical interpretation, which is interpreting words or terms in legislation according to applicable language rules, and systematic interpretation techniques, which involve interpreting legislation by linking it with other laws or the entire legal system. Based on the above methods, the author obtained the answer to the problem, which is that in Verdict Number 10/PID.SUS-ANAK/2020/PN TRK, diversion efforts should have been implemented as required by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System because in this case, the child offender meets the criteria for diversion, which are being under 18 years old and committing a minor offense with a penalty of less than 7 years. Some principles that are consistent with this verdict are the principle of non-discrimination, the principle of respect for the child's opinion, and the principle of guidance and counseling for the child. However, some principles that are not consistent are the principle of protection, the principle of justice, the principle of the best interests of the child, the principle of survival and development of the child, the principle of proportionality, the principle of deprivation of liberty and punishment as a last resort, and the principle of avoidance of retaliation. Furthermore, the legal force of Verdict Number 10/PID.SUS-ANAK/2020/PN TRK is legally binding because diversion is a resolution of child cases from the justice system to outside of it, so the non-implementation of diversion in this verdict does not affect the legal force of the verdict
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 052301 |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Samuri |
Date Deposited: | 29 Jan 2024 03:15 |
Last Modified: | 29 Jan 2024 03:15 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214525 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
MELLINIA RAHMASARI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB) |
Actions (login required)
View Item |