Penegakan Hak Konsumen Melalui Pemberian Ulasan Di Media Sosial Terhadap Reaksi Pelaku Usaha Klinik Kecantikan Di Kota Surabaya

Sihotang, Mayosevin Bernadetta and Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum and Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H (2023) Penegakan Hak Konsumen Melalui Pemberian Ulasan Di Media Sosial Terhadap Reaksi Pelaku Usaha Klinik Kecantikan Di Kota Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pasal 4 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan dasar hukum bagi konsumen dalam pemberian ulasan tidak melindungi konsumen secara tegas dari upaya kriminalisasi pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya pemberian ulasan yang merupakan hak konsumen dapat dilanggar oleh pelaku usaha dengan menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran hak konsumen untuk didengar terjadi di Kota Surabaya melalui laporan pencemaran nama baik atas ulasan konsumen di media sosial di Kota Surabaya. Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana penegakan hukum atas hak konsumen untuk didengar melalui pemberian ulasan di media sosial? (2) Apa hambatan dan upaya konsumen dalam memperoleh haknya untuk didengar melalui pemberian ulasan di media sosial? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu Kota Surabaya dengan temuan kasus pelanggaran hak konsumen untuk didengar. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sampel yang ada dalam penelitian ini mencakup BPSK Kota Surabaya dan BPKN RI. Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik purposive sampling. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, penegakan hukum atas hak konsumen untuk didengar melalui pemberian ulasan di media sosial belum dapat terlaksana sepenuhnya. Analisis dengan menggunakan teori efektivitas penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman menemukan beberapa Hambatan. Hambatan dari struktur hukum adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki BPSK Kota Surabaya. Hambatan dari substansi hukum penerapan yang salah atas ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE oleh pelaku usaha terhadap penerapan Pasal 4 huruf d UUPK. Hambatan dari budaya hukum berupa kurangnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen atas keberadaan UUPK sebagai dasar hukum penerapan hak konsumen untuk didengar melalui pemberian ulasan guna menghindari kerugian baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Untuk mengatasi hambatan tersebut dengan meninjau kembali struktur kerja BPSK dalam hubungannya dengan aparat penegak hukum lain. Mengeluarkan kebijakan terkait penerapan Pasal 4 huruf d UUPK agar memperoleh kepastian hukum. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen bagi pelaku usaha maupun konsumen melalui media yang ada.

English Abstract

Article 4 letter d of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which is the legal basis for consumers in giving reviews does not strictly protect consumers from efforts to criminalize business actors. In practice, the provision of reviews which are consumer rights can be violated by business actors by using the provisions of Article 27 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Violations of consumers' rights to be heard occurred in the city of Surabaya through reports of defamation of consumer reviews on social media in the city of Surabaya. Based on the problems above, this study raises the formulation of the problem (1) How is law enforcement on consumers' rights to be heard through giving reviews on social media? (2) What are the barriers and efforts of consumers in obtaining their right to be heard through giving reviews on social media? This research is an empirical juridical research using a juridical-sociological approach. The research location chosen by the author is the city of Surabaya with findings of cases of violations of consumer rights to be heard. Data collection techniques used by the author are interviews, documentation, and literature studies. The population in this study includes BPSK Kota Surabaya and BPKN RI. This study took samples with a purposive sampling technique. The collected data were analyzed using a qualitative descriptive analysis. Based on the results of this study, law enforcement on consumers' rights to be heard through giving reviews on social media has not been fully implemented. Analysis using law enforcement effectiveness theory from Lawrence M. Friedman found several obstacles. Obstacles from the legal structure are the limited authority of BPSK Kota Surabaya. Obstacles from the legal substance of the wrong application of the provisions of Article 27 paragraph (3) of the UU ITE by business actors against the application of Article 4 letter d of the UUPK. Obstacles from the legal culture in the form of a lack of awareness of business actors and consumers regarding the existence of UUPK as a legal basis for implementing consumer rights to be heard through providing reviews in order to avoid losses for both consumers and business actors. To overcome these obstacles by reviewing the work structure of BPSK in relation to other law enforcement officials. Issuing policies related to the application of Article 4 letter d UUPK in order to obtain legal certainty. Improving consumer protection education and socialization for businesses and consumers through existing media.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	29 Jan 2024 03:10
Last Modified:	29 Jan 2024 03:10
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214517

Text (DALAM MASA EMBARGO) Mayosevin Bernadetta.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item