Harmonisasi Ketentuan Pengalihan Hak Atas Merek Pada Saat Proses Permohonan Pendaftaran Merek Di Indonesia

Masfufah, Masfufah and Moch. Zairul Alam,, S.H., M.H. and Cyndiarnis Cahyaning Putri,, S.H., M.Kn (2023) Harmonisasi Ketentuan Pengalihan Hak Atas Merek Pada Saat Proses Permohonan Pendaftaran Merek Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang disharmonisasi norma antara Pasal 41 ayat (8) terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam konteks pengalihan hak atas merek pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan prinsip first to file yang dianut oleh Indonesia dalam sistem perlindungan hukum terhadap hak atas merek, suatu merek terlebih dahulu harus diajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hingga memperoleh sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan yang sah dan autentik agar dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara. Bagaimana mungkin suatu merek dapat dialihkan kepemilikannya sedangkan status pendaftarannya masih belum terang. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep kepemilikan hak atas merek. Dalam mengkaji isu hukum tersebut, peneliti menganalisisnya dengan merumuskan permasalahan: (1) Bagaimana analisis penafsiran frasa “pengalihan hak atas merek pada saat proses permohonan pendaftaran merek” pada pasal 41 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? (2) Bagaimana pengaturan yang tepat terkait pengalihan hak atas merek pada saat proses permohonan pendaftaran merek ditinjau berdasarkan prinsip first to use dan first to file? Kemudian, dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan perbandingan hukum (comparative approach). Peneliti menganalisis bahan hukum yang diperoleh, baik primer, sekunder, dan tersier menggunakan penafsiran gramatikal dan historikal. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti menemukan bahwa ketentuan dalam Pasal 41 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya dapat dilakukan dengan kriteria tertentu karena mengandung contradictio in terminis sehingga perlu ditambahkan ketentuan berupa ayat baru agar tercipta kepastian hukum.

English Abstract

In this (undergraduate) thesis, the researcher examines the issue of disharmony between Article 41 Paragraph (8) to Article 3 of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in context of trademark rights assignment during the trademark registration process. This is based on the principle first to file adopted by Indonesia in the legal protection system for trademark rights, which means that a trademark must first be registered at Directorate General of Intellectual Property (DJKI) to obtain a trademark certificate as valid and authentic evidence of ownership in order to receive legal protection from the state. How is it possible for a trademark to be assigned while its registration status is still unclear? This is certainly contrary with concept of trademark rights ownership. In examining the legal issue, the researcher analyze it by formulating the following research problems: (1) How is the analysis of the interpretation of the phrase “assignment of trademark rights during trademark registration application process” in Article 41 paragraph (8) of Law of the Republic Indonesia Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications? (2) How should the appropriate arrangements of assignment of trademark rights during the trademark registration application process be reviewed based on first to use and first to file principle? Then, in writing this (undergraduate) thesis the researcher uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained are analyzed using grammatical and historical interpretation. From the research results by using the method above, the researcher obtained answers to the problem that the provisions in Article 41 Paragraph (8) of Law of the Republic Indonesia Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications can only be implemented under certain criteria because it contains a contradictio in terminis, thus requiring the addition of a new paragraph to ensure legal certainty.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	29 Jan 2024 02:58
Last Modified:	29 Jan 2024 02:58
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214509

Text (DALAM MASA EMBARGO) Masfufah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item