Batasan Judicial Activism Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi,

Aslam, Nibraska and Dr. Riana Susmayanti,, S.H., M.H. and Ria Casmi Arrsa,, S.H., M.H. (2023) Batasan Judicial Activism Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh beberapa putusan yang menunjukkan sikap aktif MK dengan melakukan penemuan hukum baru (judgemade- law), putusan yang ultra petita, retroaktif dan berperan sebagai positive legislator. Sikap aktif inilah yang dinamakan sebagai prinsip Judicial Activism. Hal tersebut dimungkinkan sebab Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga cabang kekuasaan kehakiman diberikan keleluasaan untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum apabila terdapat kekosongan dan ketidakjelasan hukum dari teks konstitusi. Hal tersebut menunjukkan adanya kekosongan batasan sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara yang memerlukan aktivisme yudisial. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas,beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, pertama apa alasan diperlukan pembatasan Judicial Activism dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, kedua apa batasan Judicial Activism dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik penelusuran bahan hukumnya studi kepustakaan dan dalam menganalisis bahan hukum tersebut menggunakan teknik argumentatif. Penulis mendapatkan jawaban dari penelitian ini yakni alasan diperlukan pembatasan Judicial Activism dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari beberapa landasan Dari landasan filosofis, berangkat dari pemahaman fungsi hukum adalah untuk membatasi kekuasaan dan tak terkecuali Mahkamah Konstitusi kekuasaan pengujian undang-undangnya harus dibatasi. Dari landasan sosiologis, kesadaran berkonstitusi masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan peningkatan angka perkara judicial review dari tahun ke tahun dan dipengaruhi oleh faktor politik sistem demokrasi yang bersifat oligarkis. Dari landasan yuridis, penerapan prinsip Judicial Activism dalam pengujian xii undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa kewenangan lembaga yang sama-sama berwenang menciptakan hukum, yaitu eksekutif dan legislatif. Dari landasan historis, sejak pertama berdirinya Mahkamah Konstitusi hingga saat ini telah berulang kali memutus perkara pengujian undang-undang yang mengadopsi prinsip Judicial Activism. Beranjak dari alasan tersebut, maka selanjutnya perlu dianalisis bentuk pembatasan terhadap Judicial Activism. Mahkamah Konstitusi meskipun memiliki kebebasan dalam melakukan penemuan hukum, namun bukan berarti kebebasan tersebut berlaku tanpa batas. Judicial Activism memiliki kesamaan dengan konsep diskresi dalam lapangan hukum administrasi. Dengan demikian konsep Judicial Activism memiliki syarat-syarat antara lain; (1) tidak bertentangan dengan tujuan hukum, (2) tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum, (3) berdasarkan alasan objektif, (4) tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan (5) dilakukan dengan itikad baik.

English Abstract

The background to writing this thesis is several decisions that show the active attitude of the Constitutional Court by inventing new laws (judge-made-law), decisions that are ultra petita, retroactive and act as positive legislators. This active attitude is called the principle of Judicial Activism. This is possible because the Constitutional Court as a branch of judicial power is given the freedom to interpret and find law if there is a void and legal ambiguity in the text of the constitution. This shows that there is a vacuum in the extent to which the Constitutional Court can decide cases that require judicial activism. The formulation of the problem based on this background is, first, what is the urgency of solving judicial activism in examining laws by the Constitutional Court, secondly, what are the limitations of judicial activism in examining laws by the Constitutional Court. In answering the formulation of the problem, the author uses a normative juridical research method with a statutory and conseptual approach. The legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials with the technique of tracing legal materials studying literature and in analyzing these legal materials using argumentative techniques. The author gets the answer from this research, namely the reason for the need for restrictions on Judicial Activism in reviewing laws by the Constitutional Court in terms of several foundations. From a philosophical basis, departing from an understanding of the function of law is to limit power and the Constitutional Court's power to review laws must be limited. From a sociological basis, people's constitutional awareness is increasing which is marked by an increase in the number of judicial review cases from year to year and is influenced by the political factors of the democratic system which are oligarchic. From a juridical basis, the application of the principle of Judicial Activism in the review of laws by the Constitutional Court creates legal uncertainty and disputes over the authority of institutions that are equally authorized to create laws, namely the executive and legislative branches. From a historical basis, since the establishment of the Constitutional Court until now, it has repeatedly decided on cases of reviewing laws that adopt the principle of Judicial Activism. Moving on from these reasons, then xiv it is necessary to analyze the form of restrictions on Judicial Activism. Even though the Constitutional Court has the freedom to make legal discoveries, that does not mean that this freedom is unlimited. Judicial Activism has similarities with the concept of discretion in the field of administrative law. Thus the concept of Judicial Activism has conditions including; (1) does not conflict with legal objectives, (2) does not conflict with common law principles, (3) is based on objective reasons, (4) does not cause a conflict of interest, and (5) is done in good faith.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	29 Jan 2024 02:32
Last Modified:	29 Jan 2024 02:32
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214489

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) NIBRASKA ASLAM.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item