Urgensi Penambahan Pengaturan Terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Daring Sebagai Salah Satu Opsi Penyelesaian Sengketa Dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

William, Mario Richard and Dr. Rachmi Sulistyarini,, S.H., M.H. and Dr. Djumikasih,, S.H., M.H (2023) Urgensi Penambahan Pengaturan Terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Daring Sebagai Salah Satu Opsi Penyelesaian Sengketa Dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait Pasal 45 UUPK. Bahwa tidak ada pengaturan lebih lanjut secara spesifik mengenai ODR di Indonesia sehingga implementasi ODR di Indonesia menjadi tidak maksimal. Sementara urgensi pengaturan ODR di Indonesia dapat dirasakan dari segi Yuridis, Ekonomi, maupun segi Sosial. Berdasarkan aspek yuridis, ODR memberikan efek penyelesaian sengketa yang cepat dan praktis serta proses penyelesaian dapat terekam dengan baik. Kemudian dari segi ekonominya, ODR dapat menghemat waktu dan biaya dibanding penyelesaian sengketa konsumen lewat ADR maupun Pengadilan. Terakhir, dari segi sosial ODR menawarkan kenyamanan dalam proses penyelesaiannya lewat fleksibilitas waktu dan kebebasan pemilihan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa konsumen. Berdasarkan hal di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi penambahan pengaturan alternatif penyelesaian sengketa secara daring sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? (2) Apa bentuk pengaturan yang tepat terkait pengaturan alternatif penyelesaian sengketa konsumen secara daring di Indonesia? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode teknik interpretasi teleologis dan metode teknik interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode yang tertera di atas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat, dimana karena tidak lengkapnya peraturan mengenai ODR di Indonesia, konsumen mengalami kesulitan dalam hal akses terhadap keadilan. Semestinya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai Lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Pemerintah yang khusus dan terintegrasi mengenai ODR di Indonesia kemudian melengkapi UUPK dengan menambahkan aturan yang membahas secara khusus mengenai ODR tersebut

English Abstract

In this thesis, the author raises the problem of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection related to Article 45 UUPK. That there are no further specific arrangements regarding ODR in Indonesia so that the implementation of ODR in Indonesia is not optimal. Meanwhile, the urgency of ODR regulation in Indonesia can be felt from a Juridical, Economic and Social perspective. Based on the juridical aspect, ODR provides a fast and practical dispute resolution effect and the settlement process can be recorded properly. Then from an economic perspective, ODR can save time and costs compared to resolving consumer disputes through ADR or the Court. Finally, from a social perspective, ODR offers convenience in the settlement process through time flexibility and the freedom to choose a third party in resolving consumer disputes. Based on the topic above, this thesis raises the following problem formulation: (1) What is the urgency of adding alternative arrangements for online dispute resolution as one of the dispute resolution options in Article 45 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection? (2) What is the proper form of regulation regarding alternative arrangements for online consumer dispute resolution in Indonesia? The writing of this thesis uses the normative juridical method with the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using teleological interpretation techniques and systematic interpretation techniques. Based on the results of the research using the methods listed above, the author got answers to the issues being raised, where due to incomplete regulations regarding ODR in Indonesia, consumers experience difficulties in terms of access to justice. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia should have the authority to form special and integrated Government Regulations regarding ODR in Indonesia and then complement the UUPK by adding regulations that specifically discuss ODR.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	29 Jan 2024 02:27
Last Modified:	29 Jan 2024 02:27
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214483

Text (DALAM MASA EMBARGO) Mario Richard William.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item