Urgensi Dekriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Balqis, Maharani and Dr. Prija Djatmika,, S.H., M.S and Ladito Risang B.,, S.H., M.H (2023) Urgensi Dekriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait konflik norma yang ditimbulkan pada Pasal 127 Ayat (1) dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara melakukan perbandingan peraturan dengan Portugal. Pemilihan isu hukum tersebut dilatar belakangi dengan adanya permasalahan kenaikan angka penyalahguna narkotika yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, peraturan mengenai rehabilitasi yang masih bersifat sektoral dan tidak komprehensif melalui peraturan perundang-undangan, dan overcrowded Lembaga Pemasyarakatan yang ditimbulkan akibat dari kriminalisasi penyalahguna narkotika. Berlakunya Pasal 127 Ayat (1) dinilai tidak sesuai dengan pendekatan kesehatan yang melatarbelakangi keberlakuannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah urgensi dekriminalisasi terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? (2) Bagaimana alternatif pengaturan yang dapat digunakan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia bagi penyalahguna narkotika ke depan? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penafsiran gramatikal, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban melalui analisis secara filosofis, sosiologis, yuridis, kriminologi, dan viktimologi. Selain itu, penulis juga melakukan perbandingan dengan Portugal melalui Law 30/2000 Portuguese Legal Framework Applicable to the Consumption of Narcotics and Psychotropic Substances.

English Abstract

In this study, the authors raise issues related to the conflict of norms that arise in Article 127 Paragraph (1) with Article 4 letter d of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics by conducting a comparison of regulations with Portugal. The selection of these legal issues was motivated by the problem of the increase in the number of narcotics abusers which always increases every year, regulations regarding rehabilitation which are still sectoral and not comprehensive through laws and regulations, and overcrowded Correctional Institutions resulting from the criminalization of narcotics abusers. The enactment of Article 127 Paragraph (1) is considered not following the health approach which is the background to the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem: (1) What is the urgency of decriminalizing the crime of narcotics abuse in Article 127 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics? (2) What alternative regulations can be used in the Criminal Law System in Indonesia for narcotics abusers in the future? Then the writing of this thesis uses normative juridical methods with Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using descriptive-analytical methods, grammatical interpretation, and comparative interpretation. From the results of research using the above methods, the author obtains answer through philosophical, sociological, juridical, criminological, and victimological analysis. To improve these regulations, Indonesia can look for alternative regulations by looking at Portugal which decriminalized narcotics abuse through Law 30/2000 Portuguese Legal Framework Applicable to the Consumption of Narcotics and Psychotropic Substances.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	29 Jan 2024 01:20
Last Modified:	29 Jan 2024 01:20
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214450

Text (DALAM MASA EMBARGO) Maharani Balqis.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item