Ramadhani, Natasya Aurora and Mufatikhatul Farikhah,, S.H., M.H. and Fines Fatimah,, S.H., M.H. (2023) Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Antar Anak di Malang Raya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kekerasan antar Anak yang terjadi di wilayah Malang Raya merupakan suatu tindakan yang melanggar hak anak-anak. Selain itu, hal ini diperkuat dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kawasan Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu termasuk dalam jajaran Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan suatu prosedur penyelesaian perkara Tindak Pidana kekerasan antar Anak yang bersifat kekeluargaan dan rehabilitatif agar Anak lebih mudah mengakui kesalahannya, memperbaiki perilakunya dan memiliki kesempatan untuk kembali kepada masyarakat tanpa adanya stigma negatif. Latar belakang serta budaya dari ketiga lokasi di Malang Raya yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu juga menjadi alasan mengapa penerapan Diversi yang berfokus kepada pencegahan dan upaya rehabilitatif penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kekerasan antar Anak di kota/ kabupaten. Proses Diversi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dimulai Ketika keduanya telah sepakat untuk melakukan Diversi. Dalam prosesnya, pihak korban dan juga pelaku melakukan musyawarah mufakat yang difasilitasi dan didampingi oleh pihak penyidik kepolisian di Unit PPA Kepolisian di Malang Raya dengan bantuan Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Apabila telah tercapai proses kesepakatan Diversi diantara kedua belah pihak, berarti bahwa keduanya harus mematuhi segala sesuatu yang telah disepakati bersama sebelumnya. Hasil survey penelitian menunjukkan bahwa, sepanjang periode tahun 2019-2022, dari 39 kasus kekerasan antar Anak yang terjadi di Malang Raya, hanya 14 kasus yang berhasil dilakukan Diversi, sedangkan 25 kasus lainnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait penerapan, kendala serta upaya Diversi di Malang Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, dengan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Untuk Teknik mengumpulkan data sekunder diperoleh melalui wawancara secara sistematis dan data primer diperoleh dengan melakukan studi Pustaka yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, jurnal, serta literatur terkait lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Penelitian ini menggunakan populasi Kepolisian Polres di Malang Raya yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sedangkan sampel dan responden adalah petugas kepolisian Polres di Malang Raya dengan Teknik penentuan sampelnya berupa purposive sampling. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Diversi di Polres di wilayah Malang Raya telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang belum memenuhi kebutuhan anak sehingga kesepakatan Diversi bisa gagal setelah terbentuk. Unit PPA di Polres Se-Malang Raya juga menghadapi beberapa kendala yang menghambat dan mengakibatkan kegagalan proses Diversi. Meskipun demikian, pihak kepolisian di wilayah Malang Raya, khususnya penyidik Unit PPA, terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi agar proses Diversi dapat berjalan lebih baik.
English Abstract
The case of inter-child violence in Malang Raya is a form of violation of human rights, especially children's rights. Furthermore, based on the designation by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, the Malang Raya area, consisting of Malang City, Malang Regency, and Batu City, is included in the category of Child-Friendly Regions (KLA) in Indonesia. Therefore, a family-oriented and Rehabilitatif procedure for resolving cases of inter-child violence is needed to make it easier for children to acknowledge their mistakes, improve their behavior, and have the opportunity to reintegrate into society without negative stigma. The background and culture of the three locations in Malang Raya, namely Malang City, Malang Regency, and Batu City, also serve as reasons why the implementation of Diversion focusing on prevention and Rehabilitatif efforts is important as it can contribute to reducing cases of inter-child violence in the cities/regencies. The process of Diversion carried out by the two parties involved in the case begins when they agree to undergo Diversion. In the process, both the victim and the offender engage in a facilitated and assisted mediation facilitated by the police investigators at the Women and Children Protection Unit in Malang Raya, with the assistance of the Correctional Facility or Bapas. Once an agreement on Diversion is reached between the two parties, it means that both parties must adhere to everything that has been agreed upon beforehand. Research surveys indicate that, during the period from 2019 to 2022, out of 39 cases of inter-child violence in Malang Raya, only 14 cases were successfully diverted, while the remaining 25 cases were transferred to the Prosecutor's Office. The aim of this research is to understand the implementation, challenges, and efforts related to Diversion in Malang Raya. This research adopts an empirical legal research approach with a socio-legal research method. Secondary data was collected through systematic interviews, while primary data was obtained by conducting a literature study through the examination of legislation, previous research, journals, and other relevant literature that can serve as references. The population for this research is the Police of Malang Raya assigned to the Women and Child Protection Unit, while the sample consists of police officers from Malang Raya using purposive sampling as the sampling technique. The findings of this research indicate that the implementation of Diversion in the Police of Malang Raya is procedurally in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. However, there are some aspects that have not been fully met in the best interest of the child, which can lead to the failure of Diversion agreements. The police in the Women and Child Protection Unit of the Police of Malang Raya also face several obstacles that hinder and result in the failure of the Diversion process. Nevertheless, the police in Malang Raya, particularly the investigators in the Women and Child Protection Unit, continue to make efforts to address the issues faced and support the improvement of the Diversion process.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username ihwan |
| Date Deposited: | 26 Jan 2024 08:12 |
| Last Modified: | 26 Jan 2024 08:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214431 |
![[thumbnail of MASIH DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO)
NATASYA AURORA RAMADHANI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |