Nabillah, Luthfiyyah Ajeng and Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya,, S.H., M.H and Milda Istiqomah,, S.H., MTCP., Ph.D (2023) Urgensi Pengaturan Hukum Mengenai Pemenuhan Hak Biologis Dalam Ikatan Perkawinan (Conjugal Visit) Bagi Narapidana Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan urgensi pengaturan hukum pengaturan hukum tentang kunjungan suami istri di Indonesia untuk memenuhi hak-hak biologis terpidana dalam perkawinan. Pemilihan isu hukum tersebut didasarkan pada fakta bahwa para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah kehilangan kemerdekaannya, namun tetap memiliki hak-hak sipil dan hak-hak tersebut dijamin oleh negara. Setiap orang memiliki kekurangan atau kesalahan baik kesalahan besar atau kesalahan kecil. Memilih untuk aktif secara seksual atau tidak, melakukan hubungan seks, dan memiliki kehidupan seksual yang aman, dan harmonis adalah bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana urgensi pengaturan hukum mengenai conjugal visit sebagai pemenuhan hak biologis dalam ikatan perkawinan bagi narapidana di indonesia? (2) Bagaimana konsep penerapan pengaturan conjugal visit di Indonesia di masa yang akan datang ditinjau dari pengaturan con jugal visit di Amerika? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Pendekаtаn Perundаng-undаngаn (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptua l approach) dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis.X Pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan oleh narapidana cenderung mengarah pada perilaku penyimpangan seksual. Hal tersebut terjadi karena narapidana tidak mampu menahan hasrat seksualnya dan beberapa sebelum menjadi warga binaan di Lembaga pemasyarakatan memiliki perilaku penyimpangan seksua dan Kurangnya pengawasan dari petugas. Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pengaturan hukum mengenai conjugal visit ditinjau dari hukum Pemasyarakatan di Indonesia perlu adanya perubahan, karena pengaturan mengenai conjugal visit belum diatur di dalamnya. Urgensi dari adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme dari conjugal visit dengan tujuan untuk menjamin hak biologis narapidana dapat terpenuhi oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (vacuum of norm) demi menciptakan suatu kepastian kemudian, perlu ada revisi dan/ penambahan pasal yang mengakomodir conjugal visit pada hukum yang akan datang (ius constituendum). Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak mengakomodir conjugal visit.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of the urgency of legal arrangements regarding conjugal visits as a fulfillment of biological rights in marital ties for prisoners in Indonesia. The choice of this theme is motivated by the fact that although prisoners have lost their independence in the Penitentiary, they still have rights as citizens and these rights have been guaranteed by the state. Every human being must have made a mistake, be it a small or big mistake. A prisoner, even though he has lost his freedom in the penitentiary, still has the rights of a citizen and these rights have been guaranteed by the state. Choosing to be sexually active or not, having consensual sex, and having a safe and harmonious sexual life are part of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR). Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the urgency of legal arrangements regarding conjugal visit as a fulfillment of biological rights in marital ties for prisoners in Indonesia? (2) How is the concept of implementing conjugal visit arrangements in Indonesia in the future in terms of conjugal visit arrangements in America? Then the writing of this paper uses the method of statute approach and conceptual approach with primary, secondary, tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical and systematic interpretation methods. Fulfillment of sexual needs carried out by prisoners tends to lead to sexual deviant behavior. This happens because prisoners are unable to restrain their sexual desires and some before becoming prisoners in correctional institutionsXII have sexual deviant behavior and lack of supervision from officers. From the results of the above research, the author obtained answers to the existing problems that the legal arrangements regarding conjugal visits in terms of Correctional law in Indonesia need to be changed, because the arrangements regarding conjugal visits have not been regulated in it. The urgency of the existence of legal regulations that specifically regulate the mechanism of conjugal visit with the aim of ensuring the biological rights of prisoners can be fulfilled by the state. This shows the existence of a legal vacuum (vacuum of norm) in order to create certainty then, there needs to be a revision and / or addition of articles that accommodate conjugal visits in future laws (ius constituendum). Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights do not accommodate conjugal visits
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Samuri |
| Date Deposited: | 26 Jan 2024 06:24 |
| Last Modified: | 26 Jan 2024 06:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214323 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
LUTHFIYYAH AJENG NABILLAH.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |